LINGKARMEDIA.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) kembali mendesak pemerintah untuk menghentikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul berbagai persoalan yang terus bermunculan dalam pelaksanaannya. Terbaru, muncul dugaan praktik jual beli dapur MBG yang kini tengah diaudit oleh pemerintah.
Peneliti ICW, Seira Tamara, menilai rentetan masalah yang terjadi menunjukkan bahwa persoalan dalam Program Makan Bergizi Gratis bukan sekadar kesalahan individu atau kasus yang berdiri sendiri. Menurutnya, berbagai masalah tersebut mencerminkan adanya persoalan yang bersifat sistemik sejak tahap perencanaan program.
“Berbagai persoalan yang muncul dari MBG memang semakin mengukuhkan bahwa proyek ini sejak awal bermasalah, yang tidak dibenahi secara serius hingga saat ini,” kata Seira dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Namun, dalam perjalanannya, program tersebut terus menjadi sorotan karena berbagai persoalan tata kelola yang dinilai belum terselesaikan.
ICW menilai sejumlah masalah mendasar masih membayangi pelaksanaan program tersebut. Mulai dari potensi konflik kepentingan, minimnya transparansi dalam proses penentuan mitra pelaksana, hingga lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran yang nilainya sangat besar.
Menurut Seira, pergantian pimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan secara otomatis menyelesaikan berbagai persoalan yang ada. Ia berpendapat akar masalah berada pada desain dan tata kelola program yang telah bermasalah sejak awal.
“Pergantian pemimpin di tubuh internal BGN tidak akan berpengaruh banyak mengingat persoalan melekat sudah sejak awal tahap perencanaan program hingga implementasinya saat ini,” ujarnya.
ICW juga menyoroti besarnya anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menjalankan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam beberapa tahun ke depan, nilai anggaran program tersebut diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Dengan dana yang sangat besar, Seira menilai potensi penyimpangan dan korupsi menjadi semakin tinggi apabila pemerintah tidak melakukan perbaikan tata kelola secara menyeluruh.
Ia menyebut salah satu titik yang paling rentan terhadap penyimpangan adalah proses penunjukan mitra pelaksana serta pengelola dapur MBG. Menurutnya, pihak yang ditunjuk sebagai mitra memperoleh akses terhadap pengelolaan dana dalam jumlah besar sekaligus mendapatkan berbagai insentif dari program tersebut.
“Dengan anggaran yang sangat besar, kerentanan bisa terjadi di banyak aspek, salah satunya pada penentuan mitra. Sebab mitra pelaksana yang memiliki dapur MBG mengelola dana dan mendapatkan insentif yang sangat besar,” katanya.
Menurut ICW, kondisi tersebut dapat memicu praktik perburuan rente apabila proses penunjukan mitra tidak dilakukan secara transparan, terbuka, dan kompetitif. Potensi penyimpangan bahkan dapat terjadi sejak tahap awal pemilihan mitra hingga proses distribusi anggaran dan pelaksanaan program di lapangan.
Karena itu, ICW menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh mekanisme pengelolaan Program MBG. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak menjadi ladang keuntungan bagi kelompok tertentu.
Selain itu, ICW juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan yang lebih luas terhadap berbagai dugaan penyimpangan yang muncul dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut Seira, kasus dugaan jual beli dapur yang saat ini tengah diaudit harus menjadi pintu masuk untuk mengusut kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang lebih besar.
“Permasalahan di MBG dan BGN hari ini harus menjadi pemantik bagi aparat penegak hukum untuk masuk melakukan pemeriksaan terhadap potensi korupsi yang mungkin belum terungkap,” ujarnya.
Lebih lanjut, ICW menilai berbagai persoalan yang terjadi semakin memperkuat alasan untuk melakukan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Bahkan, organisasi antikorupsi tersebut menilai penghentian program layak dipertimbangkan apabila pemerintah tidak mampu memperbaiki tata kelolanya secara mendasar.
Menurut Seira, program yang seharusnya bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru berisiko menjadi proyek yang lebih banyak menguntungkan pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.
“Ini jadi semakin relevan melihat permasalahan MBG hari ini yang hanya menjadi proyek untuk memberi keuntungan bagi segelintir pihak yang terafiliasi dengan pemerintah,” katanya.
Desakan penghentian Program Makan Bergizi Gratis muncul di tengah upaya pemerintah melakukan audit internal terhadap Badan Gizi Nasional serta evaluasi terhadap tata kelola program tersebut. Audit dilakukan menyusul berbagai laporan dan temuan terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan MBG.
Meski demikian, pemerintah hingga kini masih berkomitmen melanjutkan program yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut. Di sisi lain, berbagai kritik dari kelompok masyarakat sipil terus bermunculan, terutama terkait transparansi, efektivitas penggunaan anggaran, serta potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaannya.
ICW menegaskan bahwa pembenahan mendasar harus dilakukan apabila pemerintah tetap ingin melanjutkan program tersebut. Tanpa reformasi tata kelola yang serius, berbagai persoalan yang muncul saat ini dikhawatirkan akan terus berulang dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara maupun masyarakat yang menjadi sasaran program.
