LINGKARMEDIA.COM – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kembali menjadi sorotan publik setelah pemerintah resmi menyesuaikan harga sejumlah jenis BBM non-subsidi. Kebijakan ini menuai beragam respons, salah satunya dari Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, , yang menilai langkah tersebut sebagai keputusan yang tidak terhindarkan di tengah tekanan fiskal negara.
Dalam pernyataannya, Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK menegaskan bahwa kondisi keuangan negara saat ini tidak memungkinkan untuk mempertahankan harga BBM tanpa penyesuaian. Ia menyebut defisit anggaran yang terus melebar menjadi faktor utama yang memaksa pemerintah mengambil kebijakan tersebut. Menurutnya, jika harga BBM terus ditahan, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan semakin berat dan berpotensi memperbesar utang negara.
“Hari ini naik BBM. Anda tahu, naiknya hampir lebih dari 50 persen. Tidak bisa ditahan, keuangan negara akan terus defisit,” ujar JK dalam konferensi pers di kediamannya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
JK mengungkapkan bahwa kenaikan harga BBM sebenarnya sudah ia prediksi sejak dua bulan sebelumnya. Berdasarkan perhitungan yang ia lakukan, kemampuan fiskal negara dinilai tidak cukup kuat untuk terus menopang subsidi energi dalam jumlah besar, terutama di tengah tekanan ekonomi global yang belum mereda.
Ia juga menyoroti bahwa konsumsi BBM sebagian besar justru dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Oleh karena itu, menurutnya, subsidi yang besar tidak sepenuhnya tepat sasaran. “Yang pakai BBM itu orang yang mampu,” katanya, menekankan pentingnya kebijakan yang lebih tepat guna dalam pengelolaan subsidi.
Selain itu, JK memberikan klarifikasi terkait anggapan bahwa dirinya menjadi pihak yang mendorong atau bahkan “memaksa” pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Ia membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa dirinya hanya memberikan usulan sebagai warga negara yang peduli terhadap kondisi ekonomi nasional.
“Tidak ada paksaan. Saya hanya mengusulkan. Semua warga negara berhak memberikan masukan kepada pemerintah. Ini demi kepentingan bersama,” tegasnya.
Dalam penjelasannya, JK juga menggarisbawahi bahwa kenaikan harga BBM tidak lepas dari faktor eksternal, seperti lonjakan harga energi global yang dipengaruhi oleh kondisi geopolitik, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah. Ia mencontohkan bahwa harga BBM yang sebelumnya berada di kisaran Rp14.000 per liter dapat melonjak hingga Rp24.000 per liter, sebuah kenaikan yang sangat signifikan.
Menurut JK, tanpa adanya penyesuaian harga, beban subsidi akan terus meningkat dan berpotensi menggerus anggaran negara untuk sektor lain yang lebih produktif. Ia menilai bahwa kebijakan menaikkan harga BBM merupakan langkah realistis yang harus diambil pemerintah dalam situasi seperti saat ini.
Lebih jauh, JK menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai upaya untuk menjaga stabilitas keuangan negara. Ia menyarankan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap pos-pos pengeluaran yang dinilai kurang prioritas, sekaligus mempertahankan anggaran untuk sektor-sektor yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
“Defisit harus dipelajari dengan baik. Jangan sampai utang terus membengkak tanpa kontrol,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan pengurangan subsidi bukanlah hal baru, melainkan langkah yang telah dilakukan oleh banyak negara dalam menghadapi tekanan fiskal. Menurutnya, pengurangan subsidi akan mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan energi.
“Kalau harga terlalu murah, orang cenderung boros. Jalan macet karena BBM murah, konsumsi meningkat, dan akhirnya subsidi juga naik. Kalau subsidi naik terus, utang juga ikut naik,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, JK turut menyinggung pengalaman pemerintah di masa lalu saat menghadapi situasi serupa. Pada era pemerintahan , di mana ia menjabat sebagai wakil presiden, pemerintah juga pernah menaikkan harga BBM secara signifikan pada tahun 2005 dan 2008. Kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak dunia.
Meski sempat menuai penolakan dari masyarakat, pemerintah saat itu dinilai mampu mengelola dampaknya dengan baik. Bahkan, ketika kondisi global membaik dan harga BBM kembali diturunkan, kebijakan tersebut mendapatkan apresiasi dari publik.
Selain membahas isu BBM, JK juga menanggapi isu yang menyebut dirinya pernah memprediksi bahwa Indonesia akan mengalami keruntuhan atau kekacauan pada bulan Agustus. Ia dengan tegas membantah pernyataan tersebut dan meminta publik untuk memverifikasi langsung melalui rekam jejak pemberitaan di media.
“Saya tidak pernah mengatakan negara ini akan kolaps. Silakan cek di media mana pun,” ujarnya.
JK menjelaskan bahwa pernyataannya selama ini hanya sebatas mengingatkan potensi risiko ekonomi jika tidak ada langkah antisipatif dari pemerintah, termasuk dalam hal pengelolaan subsidi dan anggaran negara.
Sebagai penutup, JK kembali menegaskan bahwa kebijakan menaikkan harga BBM harus dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara dalam jangka panjang. Ia berharap pemerintah dapat terus mengkaji kebijakan secara cermat, sekaligus memastikan bahwa dampak terhadap masyarakat, terutama kelompok rentan, dapat diminimalkan melalui program bantuan yang tepat sasaran.
Dengan berbagai tantangan ekonomi global yang masih berlangsung, kebijakan energi dan pengelolaan anggaran menjadi faktor krusial dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan fiskal dan perlindungan sosial, agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat luas.
