LINGKARMEDIA.COM – Bolivia, negeri berpenduduk 12 juta jiwa di Amerika Selatan, diguncang aksi protes berskala besar sejak awal Mei 2026 hingga saat ini. Serikat buruh Central Obrera Boliviana (COB) dan serikat Petani Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), mendeklarasikan pemogokan umum.
Mogok nasional tak terbatas yang dideklarasikan oleh serikat buruh Central Obrera Boliviana (COB) dan serikat petani CSUTCB dan masyarakat adat bersatu melakukan aksi protes terbesar dalam 40 tahun terakhir menuntut Presiden Rodrigo Paz yang baru dilantik pada November 2025 untuk mundur. Pemicu utama adalah krisis ekonomi akut serta Undang-Undang 1720 yang dianggap mengancam tanah adat.
Sekretaris Jenderal COB, Mario Argollo, menegaskan mogok akan terus berjalan sampai pemerintah memenuhi tuntutan rakyat. “Mulai hari ini, pemogokan umum, tak terbatas, dan aktif dideklarasikan, hingga pemerintah memahami tuntutan rakyat,” ujarnya di hadapan massa di El Alto, dikutip dari Al Jazeera.
Ratusan ribu buruh, petani, pengemudi, dan perwakilan masyarakat adat turun ke jalan di kota-kota besar Bolivia, menciptakan sekitar 70 blokade jalan yang melumpuhkan transportasi di ibu kota administratif La Paz, El Alto, Cochabamba, Oruro, Sucre dan ibu kota konstitusional Ratusa.
Ribuan petani dari Amazonia berjalan kaki 20 hari menuju La Paz untuk bergabung dengan aksi. Bentrokan dengan aparat Polisi yang menggunakan gas air mata, demonstran membalas dengan batu dan molotov. Sedikitnya 57 orang ditangkap, dan 3 orang tewas akibat blokade jalan.
Eskalasi semakin mengkhawatirkan ketika wakil dari sepuluh organisasi payung nasional menandatangani “Perjanjian Persatuan dan Loyalitas”, menyatakan tekad bersama untuk menjatuhkan pemerintahan Paz.
Roger Adan Chambi, seorang pengacara spesialis hukum pertanahan adat, menilai bahwa Presiden Paz telah menunjukkan sikap berpihak pada agribisnis. Sejak awal menjabat, aliansi ini dianggap telah mengabaikan suara rakyat yang sebelumnya mendukung kenaikannya ke kursi presiden.
Chambi menegaskan bahwa pemerintah melakukan pengkhianatan dengan mengesahkan UU 1720 tanpa melakukan konsultasi dengan sektor terkait. Hal ini menurutnya sangat mengancam kepastian hukum serta jaminan konstitusional atas kepemilikan tanah bagi produsen kecil.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa alih-alih memberi peluang kredit, undang-undang ini justru melemahkan posisi tawar petani. Terutama bagi komunitas yang berada di garis depan perbatasan pertanian, mereka kini dalam posisi yang sangat rentan.
Minimnya layanan dasar dan ketidakamanan struktural diprediksi akan memaksa masyarakat menggadaikan tanah mereka di masa depan. Situasi ini pada akhirnya hanya akan memfasilitasi perampasan lahan secara masif oleh perusahaan-perusahaan besar.
Analisis serupa juga disampaikan oleh Wilfredo Plata dari Fundación Tierra terkait dampak jangka panjang regulasi ini. Ia memprediksi akan terjadi pergeseran pasar tanah yang sangat tajam, terutama di wilayah dataran rendah bagian timur.
Plata mencermati bahwa pertumbuhan kepemilikan lahan berskala besar akan meningkat drastis dengan mengorbankan petani kecil. Konversi lahan subsisten menjadi properti skala menengah dianggap sebagai strategi sistematis untuk penguasaan lahan oleh segelintir pihak.
Proses pengesahan UU 1720 juga dinilai cacat prosedur karena mengabaikan hak konstitusional masyarakat untuk dilibatkan. Hal ini dianggap melanggar Pasal 30 Konstitusi Politik Negara Bolivia yang mewajibkan adanya konsultasi dengan komunitas akar rumput.
Nama Senator Branko Marinković mencuat sebagai salah satu tokoh utama di balik lahirnya regulasi yang kontroversial ini. Ia dikenal sebagai sosok oligarki yang pernah memperoleh lahan seluas 33.000 hektare pada masa pemerintahan transisi tahun 2020.
Perbedaan pandangan yang sangat kontras ini menunjukkan adanya jurang komunikasi yang lebar antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Rakyat menganggap regulasi ini hanyalah alat untuk memperkaya segelintir elite penguasa tanah.
Seruan perlawanan kini terus menggema di berbagai sudut kota La Paz dan wilayah-wilayah pelosok Bolivia lainnya. Salah satu demonstran menegaskan bahwa rakyat akan terus bangkit karena hak mereka untuk bersuara telah diabaikan oleh pemerintah.
Rodrigo Paz, politisi konservatif yang terpilih pada pemilu 2025, mengadopsi kebijakan neoliberal begitu berkuasa. Tak lama setelah dilantik, ia menghapus empat jenis pajak yang menyasar kaum kaya Bolivia: pajak kekayaan, pajak transaksi keuangan, pajak perjudian, dan pajak promosi bisnis.
Pada Desember 2025, ia mengeluarkan Dekrit 5503 yang menghapus subsidi BBM. Padahal, selama 20 tahun, rakyat Bolivia cukup tertolong oleh BBM bersubsidi. Ironisnya, ketika pemerintah mengimpor BBM, skandal bensin sampah justru muncul. Importir yang ditunjuk pemerintah ternyata mengimpor BBM berkualitas rendah yang merusak kendaraan di Bolivia.
Tidak berhenti di situ, pada 10 April 2026, pemerintahan Paz mengesahkan Undang-Undang Penggadaian Lahan Pertanian (UU 1720), yang membolehkan lahan pertanian berskala kecil dikonversi menjadi agunan bank untuk mengajukan pinjaman.
Petani dan masyarakat adat menolak UU itu. Sebab, UU itu menghapus imunitas yang melindungi tanah mereka dari penyitaan dan perampasan. Bagi masyarakat adat, UU itu hanya akan memperluas skala perampasan tanah adat.
Masalahnya, rentetan kebijakan neoliberal itu berentetan dengan krisis ekonomi, krisis energi, dan melemahnya nilai tukar boliviano terhadap dolar AS. Perang Iran memperparah krisis energi di Bolivia. Inflasi merangkak naik di atas 10 persen. Harga barang meroket tinggi, yang menggerus daya beli buruh.
Salah satu pemicu terbesar kemarahan publik adalah penghapusan subsidi bahan bakar yang telah bertahan selama puluhan tahun, sebuah kebijakan yang mempertahankan harga bensin di level 2006.
Akibat pencabutan subsidi oleh pemerintah Paz, harga solar melonjak dari 3,72 boliviano per liter (sekitar Rp2,06 per galon) menjadi 9,80 boliviano per liter (Rp5,40 per galon). Sementara harga bensin premium naik dari 3,74 boliviano menjadi 6,96 boliviano per liter.
Para pengemudi angkutan umum mengaku terpaksa menggunakan bahan bakar berkualitas rendah yang mengakibatkan kerusakan serius pada mesin kendaraan mereka.
Mereka menuntut kompensasi dari pemerintah atas kerusakan tersebut, sekaligus meminta perbaikan antrean di stasiun pengisian bahan bakar dan perbaikan infrastruktur jalan.
Paz menepis tuntutan kenaikan upah buruh dengan tegas. “Jika ingin menaikkan gaji, ciptakan dulu lapangan kerja,” kata Paz di Kota Cochabamba.
Adapun di antara tuntutan para buruh, COB mendesak kenaikan upah minimum sebesar 20%, dari posisi saat ini 3.300 boliviano (sekitar US$477) per bulan yang baru berlaku sejak Januari, naik dari 2.750 boliviano pada 2025.
Serikat buruh juga menuntut kenaikan tunjangan pensiun serta pemangkasan gaji pejabat pemerintah. Sementara itu, serikat guru menuntut pendirian sistem “pendidikan publik gratis dan tunggal yang didanai negara.”
Pemberontakan Rakyat
Ketika Paz menerbitkan Dekrit 5503, berbagai sektor sosial di Bolivia lansung bergerak. Dimotori oleh gerakan buruh, masyarakat adat, dan mahasiswa, protes meledak di sejumlah kota.
Salah satu sumber kemarahan terbesar datang dari keputusan pemerintah mencabut subsidi bahan bakar. Kebijakan itu memicu kenaikan tajam harga solar dan bensin premium, yang selama ini menjadi penopang penting biaya hidup dan operasional transportasi.
Harga solar naik dari 3,72 boliviano menjadi 9,80 boliviano per liter. Sementara itu, harga bensin premium melonjak hampir dua kali lipat menjadi 6,96 boliviano per liter.
Di bawah slogan ”Bolivia bukan untuk dijual”, protes meletus di sembilan provinsi (di sana disebut departemen) di Bolivia. Selain protes jalanan, massa juga memblokade jalan, sehingga melumpuhkan ekonomi.
Meskipun Dekrit 5503 langsung dicabut, ketidakpuasan sudah terlanjur meluas. Sehingga, ketika pemerintah kembali menerbitkan kebijakan kontroversial, UU/1720, protes kembali meledak. Kali ini, protes makin membesar, meluas, dan semakin radikal.
Setidaknya, lebih dari 40 jalan raya, yang merupakan rute-rute strategis di enam provinsi, diblokade oleh buruh, petani, dan masyarakat adat. La Paz, Ibu Kota Bolivia, yang paling terisolir akibat blokade 11 titik jalan raya menuju kota ini.
Ribuan armada transportasi umum, bus antarkota, dan truk kontainer barang internasional tangki BBM tidak bisa bergerak. Ekonomi di ambang kelumpuhan. Beberapa barang, seperti sembako, obat-obatan, serta pasokan bahan bakar minyak, menjadi barang langka.
Central Obrera Boliviana (COB), serikat buruh terbesar dan paling militan di Bolivia, juga sudah bergerak. Buruh-buruh, yang mayoritas penambang ini, merupakan aktor penting dalam demonstrasi anti-neoliberal dan perang gas (demo menolak privatisasi gas) yang menggulingkan dua presiden hanya dalam dua tahun.
Bersamaan dengan itu, saat ini ada dua kelompok masyarakat adat yang tengah melakukan long-march menuju Ibu Kota La Paz. Pertama, ribuan masyarakat yang tergabung Konfederasi Rakyat Indigenos Bolivia (CIDOB) yang telah berjalan ribuan kilometer. Posisi terakhir mereka sudah mendekati ibu kota. Kedua, ribuan masyarakat adat dan petani koka, yang menamai diri ”Marcha por la Vida”, juga sedang long march menuju Ibu Kota La Paz.
Tuntutan hampir semua sektor sosial sudah mengerucut pada satu tuntutan utama: lengserkan Presiden Rodrigo Paz.
Dampak dan Risiko Pemogokan Nasional
Dampak awal dari pemogokan nasional ini adalah lumpuhnya transportasi nasional Bolivia dan distribusi logistik makanan dan pasokan medis terganggu. Hal ini menyebabkan krisis kemanusiaan dimana akses ke rumah sakit terhambat dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Kriminalisasi Evo Morales
Sebagai reaksi terhadap aksi protes ini, Presiden Paz sempat mencari kambing hitam untuk disalahkan sebagai dalang di balik protes ini. Mereka menuding para demonstran sebagai perusuh yang digerakkan oleh pihak asing.
Namun, karena tak efektif, pemerintah Paz menuduh mantan Presiden Evo Morales, orang asli pertama yang menjadi Presiden Bolivia pada 2006 hingga 2019. Diketahui Morales masih didukung oleh sebagian besar buruh, petani, perempuan dan masyarakat adat.
Pemerintahan Paz menuding Morales menggerakkan aksi-aksi tersebut. Namun Evo Morales menyangkal tuduhan itu. Menurutnya, skala protes dan kemarahan rakyat melampaui dari kemampuan seorang figur untuk menggerakkan massa.
Pemerintahan Paz sudah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Evo Morales. Dia dituding terkait dengan perdagangan orang dan hubungan seksual dengan anak di bawah umur. Namun, Morales menampik semua tuduhan itu. Ia menyebut tindakan pemerintah itu sebagai ”lawfare” atau penyalahgunaan instrumen hukum untuk melemahkan atau memukul lawan politik (oposisi).
Rezim Paz yang panik dan takut, merespons aksi protes ini dengan mengerahkan aparat keamanan untuk menggilas aksi protes. Sudah lebih dari 50 orang ditangkap dan puluhan lainnya terluka.
Kondisi di lapangan memanas ketika aparat keamanan dan demonstran bentrok di sekitar istana kepresidenan di La Paz. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa, sementara di El Alto para pekerja sektor publik menutup jalan dengan bus, truk, dan mobil.
Pendekatan represif justru menambah daya eskalasi protes. Dalam sejarahnya, mulai dari perang air Cochabamba (1999-2000), perang gas (2003), hingga protes anti-neoliberal pada 2004, rakyat Bolivia cukup tangguh.
Hari ini, rezim Paz benar-benar terpojok. Selain popularitas yang anjlok, ditambah aksi protes yang membesar, Paz dan koalisinya juga ambruk di pemilu regional pada Maret-April 2026. Aliansi PATRIA yang dipimpin Paz hanya mampu memenangkan dua dari sembilan kursi gubernur di seluruh Bolivia.
Aliansi Paz juga kalah total dalam pemilu wali kota. Mereka hanya berhasil memenangkan satu dari sembilan ibu kota regional (yaitu di kota kecil Trinidad). Mayoritas wilayah kini dipimpin oleh partai-partai kecil atau gerakan masyarakat adat (citizen groupings) yang independen.
Diketahui rezim Paz mendapat dukungan dari AS dan rezim-rezim kanan di Amerika Latin, seperti Argentina, Ekuador, Chili, Kosta Rika, Guatemala, dan lain-lain. Namun, di dalam negeri, dukungannya anjlok, terutama di kalangan masyarakat adat yang jumlahnya lebih dari 60 persen dari populasi Bolivia.
Tuntutan utama para demonstrans adalah kenaikan upah, perbaikan kebijakan perburuhan (buruh), Perlindungan tanah adat, kebijakan pertanian yang adil (petani), Penolakan UU 1720, penghormatan hak komunal atas tanah (Masyarakat Adat), Pemulihan subsidi bahan bakar, stabilisasi ekonomi dan menuntut mundurnya Presiden Rodrigo Paz.
Aksi protes di Bolivia bukan sekadar demonstrasi biasa, melainkan puncak ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi dan agraria Presiden Rodrigo Paz. Dengan mogok nasional, blokade jalan, dan solidaritas lintas kelompok, Bolivia kini menghadapi krisis politik yang berpotensi mengguncang stabilitas pemerintahan.
