LINGKARMEDIA.COM – Perang yang meningkat antara Iran dan Amerika Serikat-Israel pada awal 2026 telah menimbulkan guncangan signifikan pada perekonomian global. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan regional, tetapi juga memicu volatilitas di pasar energi, perdagangan internasional, serta pasar keuangan dunia.
Hampir semua negara-negara di Asia, otoritas setempat kini berjibaku menerapkan langkah darurat guna melindungi konsumen dari lonjakan harga minyak dan ancaman kelangkaan energi yang kian nyata.
Salah satu dampak paling langsung dari konflik Iran–AS/Israel adalah meningkatnya harga minyak dunia. Ketegangan militer di kawasan Teluk Persia mengganggu jalur distribusi energi global, khususnya di Selat Hormuz yang menjadi jalur sekitar 20% perdagangan minyak dunia. Gangguan terhadap jalur ini menyebabkan keterlambatan pengiriman minyak dan meningkatnya risiko pasokan energi global.
Sejumlah laporan internasional mencatat bahwa harga minyak global melonjak tajam sejak eskalasi konflik terjadi. Harga minyak bahkan telah melampaui US$90 per barel dan berpotensi mendekati US$100 per barel jika konflik berkepanjangan.
Lonjakan harga energi tersebut berpotensi memicu inflasi global karena energi merupakan komponen utama dalam biaya produksi, transportasi, serta distribusi barang. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh negara produsen energi, tetapi juga negara pengimpor energi seperti Indonesia.
Badan Energi Internasional (IEA) menyebut situasi ini sebagai “gangguan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak global.”
Tidak seperti AS atau Eropa yang memiliki sumber energi beragam, Asia sangat bergantung pada impor yang melintasi Selat Hormuz—jalur vital yang mengangkut seperlima pasokan minyak dunia.
Dilansir via NBC, pemandangan warga yang mengantre panjang di stasiun pengisian gas menjadi pemandangan harian di Nepal.
Mereka membawa tabung gas merah yang kosong, sementara perusahaan minyak negara hanya mengizinkan pengisian setengah kapasitas guna memperpanjang ketersediaan stok LPG.
Kondisi serupa terjadi di India, importir LPG terbesar kedua di dunia. Fenomena panic-buying melanda warga setelah harga minyak mentah Brent melonjak di atas US$ 100 per barel pada Jumat (20/3).
Pemerintah India terpaksa menggunakan kewenangan darurat untuk memerintahkan kilang memaksimalkan produksi LPG demi menjamin stabilitas pasokan ke sektor esensial seperti rumah sakit.
Meskipun otoritas Mumbai, Bharat Petroleum, telah menghimbau warga melalui platform X untuk tidak mempercayai rumor dan memenuhi SPBU secara tidak perlu, tekanan terus meningkat.
Negara tetangga seperti Bangladesh, Sri Lanka, dan Maladewa bahkan telah melayangkan permintaan bantuan pasokan energi kepada New Delhi.
Langkah Ekstrem di Asia Tenggara dan Timur
Bangladesh menutup universitas dan memajukan libur Idulfitri lebih awal demi menghemat listrik dan bahan bakar.
Filipina menerapkan kebijakan empat hari kerja bagi pegawai pemerintah.
Vietnam menghimbau warga untuk bekerja dari rumah (WFH) dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi.
Thailand menghentikan sebagian besar ekspor energinya, melipatgandakan cadangan bahan bakar, serta memerintahkan PNS untuk WFH dan menggunakan tangga alih-alih lift.
Sektor penerbangan seperti Air India dan Cathay Pacific juga mulai menaikkan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) hingga dua kali lipat untuk menutupi fluktuasi harga energi yang liar.
Korea Selatan menjadi salah satu korban terparah karena mengimpor 70% minyaknya dari Timur Tengah. Indeks pasar modal Kospi anjlok 2% pada hari Jumat.
Sebagai antisipasi, Seoul kemungkinan besar akan meningkatkan produksi dari pembangkit listrik tenaga nuklir dan batu bara.
Jepang, meskipun memiliki cadangan devisa dan energi yang signifikan, tetap berada dalam posisi rentan karena hampir seluruh kebutuhan minyaknya berasal dari kawasan Teluk.
China, yang mengimpor sepertiga minyaknya melalui Selat Hormuz, mendesak semua pihak untuk menahan diri agar tidak mengganggu perdagangan internasional.
Analis energi dari Atlantic Council, Brenda Shaffer, menilai perang ini merupakan pukulan telak bagi Beijing, terutama setelah akses mereka terhadap minyak murah dari Venezuela juga terganggu akibat operasi militer AS di sana.
Krisis ini diprediksi tidak hanya berhenti pada kenaikan harga BBM. Robert Savage, pakar strategi pasar dari BNY, memperingatkan bahwa gangguan pasokan minyak akan memukul produksi pupuk.
Hal ini memicu kekhawatiran akan terjadinya lonjakan inflasi pangan (food inflation) saat memasuki musim panas mendatang, yang berpotensi memicu perlambatan ekonomi global secara menyeluruh.
Para analis memperingatkan, bila konflik terus berlanjut, konsumen akan mulai merasakan dampaknya terhadap pangan dalam kurun satu hingga tiga bulan.
Dampak itu berupa kenaikan harga sekaligus potensi kelangkaan pangan. Sebab, tanpa pasokan pupuk yang memadai, hasil panen akan menurun.
Situasi ini berpotensi berujung pada kelaparan di negara-negara miskin dan kelompok masyarakat paling rentan.
Lembaga World Food Programme PBB menegaskan dalam pernyataannya:
“Lonjakan harga pangan dan bahan bakar secara mendadak, yang dipicu eskalasi konflik di Timur Tengah, bisa menimbulkan efek domino yang memperburuk kelaparan bagi populasi rentan di kawasan tersebut maupun di berbagai belahan dunia.”
Dampak Terhadap Stabilitas Fiskal Indonesia
Indonesia sebagai negara yang masih mengimpor sebagian besar kebutuhan minyak mentah menghadapi tekanan tambahan ketika harga energi global meningkat. Pemerintah Indonesia bahkan menyatakan bahwa kenaikan harga minyak akibat konflik Timur Tengah dapat memperlebar defisit anggaran negara. Menurut pejabat pemerintah yang diwawancarai media internasional, apabila harga minyak dunia mencapai sekitar US$90 per barel, defisit anggaran Indonesia berpotensi melebar hingga 3,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain itu, fluktuasi geopolitik juga memengaruhi stabilitas pasar keuangan domestik. Nilai tukar rupiah dan indeks saham Indonesia tercatat mengalami tekanan pada awal 2026, mencerminkan meningkatnya kekhawatiran investor terhadap risiko global yang lebih besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap pasar energi global masih menjadi salah satu faktor yang menentukan stabilitas fiskal dan moneter Indonesia.
Gangguan Pasokan Energi dan Strategi Diversifikasi
Ketegangan di Timur Tengah juga berpotensi mengganggu rantai pasokan energi Indonesia secara langsung. Sekitar seperempat impor minyak mentah Indonesia berasal dari kawasan Timur Tengah, sementara wilayah tersebut juga memasok sekitar 30% impor LPG Indonesia.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah Indonesia mulai mempertimbangkan strategi diversifikasi sumber energi dengan meningkatkan impor minyak dari negara lain, termasuk Amerika Serikat. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan energi domestik tetap stabil di tengah ketidakpastian geopolitik global. Langkah diversifikasi ini mencerminkan pentingnya ketahanan energi dalam menghadapi konflik geopolitik yang dapat mengganggu rantai pasokan global.
Dampak Tidak Langsung terhadap Inflasi dan Konsumsi
Selain sektor energi, konflik Iran-AS/Israel juga memicu dampak tidak langsung terhadap harga pangan dan biaya logistik global. Gangguan jalur perdagangan laut dan meningkatnya biaya transportasi menyebabkan kenaikan harga berbagai komoditas di beberapa negara. Kenaikan harga energi dan logistik berpotensi meningkatkan tekanan inflasi, terutama pada negara berkembang yang bergantung pada impor komoditas strategis.
Bahkan lembaga keuangan internasional memperkirakan bahwa setiap kenaikan 10% harga minyak dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi global sekitar 0,15%. Bagi Indonesia, kondisi tersebut dapat memengaruhi daya beli masyarakat, terutama jika kenaikan harga energi diikuti oleh peningkatan harga pangan dan biaya transportasi.
Implikasi terhadap Ketahanan Energi Indonesia
Insiden tertundanya pengiriman minyak dari Singapura ke Indonesia pada Maret 2026 menyoroti kerentanan rantai pasok energi Indonesia di tengah ketidakpastian pasar minyak global.
Reuters dan Bloomberg mencatat bahwa ketegangan geopolitik meningkatkan praktik Cargo diversion atau pengalihan kargo oleh pedagang minyak demi mengejar harga yang lebih menguntungkan di pasar lain.
Dalam situasi seperti ini, negara pengimpor minyak seperti Indonesia menghadapi risiko tambahan, tidak hanya dari sisi harga, tetapi juga kepastian pasokan. Praktik penarikan kembali kargo yang telah dikirim, meskipun jarang terjadi, menunjukkan betapa kompetitif dan spekulatifnya pasar energi global saat ini.
Data internasional menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen konsumsi minyak Indonesia dipenuhi dari impor, dengan Singapura berperan sebagai hub perdagangan dan logistik energi utama di kawasan Asia Tenggara. Gangguan sekecil apa pun pada jalur ini berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan dan beban fiskal negara, terutama ketika harga minyak sedang tinggi.
Insiden ini juga menggarisbawahi pentingnya kepastian kontrak dan penguatan posisi tawar BUMN energi di pasar internasional. Dalam kondisi pasar yang sangat dinamis, kontrak jangka pendek dan mekanisme spot market cenderung lebih rentan terhadap perubahan sepihak dibandingkan kontrak jangka panjang yang lebih mengikat.
Para analis energi internasional menilai bahwa penanganan situasi semacam ini tidak hanya memerlukan respon jangka pendek seperti penjatahan, tetapi juga pendekatan terintegrasi untuk ketahanan energi nasional.
Strategi ini meliputi diversifikasi pasokan melalui jalur impor alternatif dan stasiun penyimpanan yang lebih besar dan pengembangan energi domestik terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor. Pengawasan penimbunan BBM juga mendorong penggunaan sumber energi alternatif seperti induksi listrik.
