Kota Batu, Lingkarmedia.com – Dunia pendidikan dasar di Kota Batu kembali menjadi sorotan. Kegiatan jalan sehat yang digagas Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pada Kamis (20/8/2026) di Rest Area Mayangsari, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, justru diwarnai aksi sejumlah siswa sekolah dasar yang dinilai kurang pantas dipertontonkan dalam kegiatan yang membawa nama dunia pendidikan.
Kegiatan tersebut diikuti ribuan siswa-siswi SD se-Kecamatan Batu. Pada awalnya, jalan sehat digelar sebagai kegiatan positif untuk membangun kebersamaan, menjaga kesehatan, sekaligus menumbuhkan semangat kebangsaan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Sejumlah wali murid juga terlihat hadir mendampingi anak-anak mereka selama kegiatan berlangsung.
Namun, suasana berubah ketika rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan hiburan musik elektone yang menampilkan seorang biduan perempuan. Di tengah hiburan tersebut, sejumlah siswa SD terlihat ikut berjoget hingga naik ke area panggung dan memberikan uang saweran kepada biduan.
Pemandangan tersebut kemudian menuai keprihatinan dari sejumlah wali murid. Mereka mempertanyakan pengawasan panitia maupun guru dalam kegiatan yang melibatkan anak-anak usia sekolah dasar dalam jumlah besar.
Pasalnya, sejumlah guru diketahui berada di lokasi ketika aksi tersebut berlangsung. Namun, siswa yang naik ke panggung dan memberikan uang saweran tetap melakukan aksinya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengawasan terhadap peserta didik dilakukan dalam kegiatan di luar lingkungan sekolah.
Bagi sebagian wali murid, persoalannya bukan semata-mata mengenai tindakan spontan para siswa. Justru, spontanitas anak dinilai menjadi alasan penting bagi orang dewasa, guru, panitia, dan pendamping untuk memberikan arahan serta memastikan perilaku peserta didik tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan usia mereka.
Wali Murid Prihatin
Salah seorang wali murid berinisial Z mengaku sangat menyayangkan aksi tersebut. Menurutnya, kegiatan yang melibatkan anak-anak SD seharusnya tetap memperhatikan aspek pendidikan, etika, dan keteladanan.
“Terus terang saya prihatin sekali, sebab tidak ada pengawasan dari para guru dan pihak panitia pelaksana. Saya khawatir moral anak saya menjadi rusak karena aksi tersebut, karena dalam masa pertumbuhan anak harus diarahkan mengenai etika dan moral,” ungkapnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa peserta kegiatan dikenakan biaya sebesar Rp5 ribu. Dari jumlah tersebut, Rp3 ribu diperuntukkan untuk kegiatan gerak jalan, sedangkan Rp2 ribu untuk permainan.
“Saya bayar Rp5 ribu untuk kupon kegiatan gerak jalan, yang rinciannya untuk gerak jalan Rp3 ribu dan untuk permainan bayar Rp2 ribu,” jelasnya.
Menurut Z, kegiatan yang mengatasnamakan pendidikan seharusnya memberikan pengalaman positif kepada anak-anak.
“Saya menilai itu sangat tidak pantas sekali, apalagi sampai berjoget dengan orang dewasa sambil menyawer uang. Seharusnya, di momen Kemerdekaan RI ke-81 ini kita harus lebih menghargai perjuangan para pahlawan, terutama bagi generasi penerus bangsa seperti anak saya,” katanya.
Karena merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, ia mengaku langsung mengajak anaknya pulang.
Ia pun berharap Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu memberikan perhatian serius dan mengambil langkah evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
“Harapan saya, panitia dan guru-guru yang terlibat ditindak tegas dengan memberikan sanksi agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Saya khawatir moral dan akhlak anak saya rusak serta mental psikologisnya terganggu,” ujarnya.
K3S Akui Kurang Pantas
Menanggapi sorotan tersebut, Ketua K3S Kota Batu, Mohammad Mustain, M.Ag, memberikan klarifikasi. Ia menegaskan bahwa aksi sawer yang dilakukan sejumlah siswa tidak termasuk dalam rangkaian acara yang direncanakan panitia.
Menurutnya, kegiatan utama yang diselenggarakan adalah gerak jalan yang kemudian dilanjutkan dengan pengundian hadiah hiburan dan penampilan penyanyi lokal.
“Tindakan menyawer oleh beberapa siswa SD tersebut terjadi secara spontan, mendadak, dan sama sekali tidak ada dalam rangkaian susunan acara yang direncanakan panitia,” ujarnya.
K3S juga mengakui adanya kekurangan dalam pengawasan terhadap peserta didik setelah kegiatan gerak jalan selesai.
“Sebagai panitia, KKGO, BAPOPSI dan K3S, kami mengakui bahwa kejadian spontan tersebut kurang pantas dan kurang etis dilakukan oleh anak-anak usia sekolah dasar,” katanya.
Ia menyebut peristiwa tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan.
“Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi mendalam dan pembelajaran berharga bagi kami beserta seluruh kepala sekolah dan pendidik. Ke depan, kami akan memperketat pengawasan serta pengkondisian acara agar kejadian serupa tidak terulang kembali,” tegasnya.
K3S juga menyatakan komitmennya untuk terus membimbing peserta didik dalam menjaga nilai-nilai etika, baik ketika berada di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
Pengawasan Menjadi Sorotan
Klarifikasi K3S tersebut dinilai menjadi langkah awal untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan. Namun, publik tentunya berharap evaluasi tidak berhenti pada pernyataan bahwa aksi tersebut terjadi secara spontan.
Sebab, persoalan yang muncul bukan hanya mengenai siswa yang naik ke panggung atau memberikan uang saweran. Lebih jauh, perhatian publik tertuju pada sistem pengawasan dalam sebuah kegiatan yang melibatkan ribuan siswa sekolah dasar.
Kegiatan di luar sekolah tetap merupakan bagian dari proses pendidikan. Karena itu, guru dan panitia memiliki peran penting untuk memastikan setiap aktivitas yang diikuti peserta didik berlangsung aman, tertib, edukatif, dan sesuai dengan usia mereka.
Apalagi kegiatan tersebut membawa nama lembaga pendidikan dan diikuti oleh ribuan anak.
Jangan sampai kegiatan yang semestinya menjadi ruang untuk menanamkan kebersamaan, kesehatan, nasionalisme, dan karakter justru menghadirkan tontonan yang berpotensi ditiru anak-anak tanpa memahami konteksnya.
K3S dan seluruh unsur pendidikan terkait kini dituntut membuktikan komitmennya melalui evaluasi nyata, termasuk memperbaiki pola pengawasan dan pengkondisian peserta didik dalam setiap kegiatan di luar sekolah.
Sementara itu, hingga berita ini dilansir, Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, M. Noer Adhim, masih belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut, atensi, maupun kemungkinan sanksi terhadap panitia dan guru yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Publik pun menunggu langkah konkret Dinas Pendidikan Kota Batu agar kejadian serupa tidak kembali terjadi dan setiap kegiatan yang melibatkan peserta didik benar-benar menempatkan nilai edukasi, etika, serta perlindungan terhadap perkembangan anak sebagai prioritas utama.
