LINGKARMEDIA.COM – La Vía Campesina, yang secara harfiah berarti “Jalan Petani” dalam bahasa Spanyol, merupakan salah satu gerakan petani terbesar di dunia yang lahir dari kegelisahan terhadap dampak globalisasi neoliberal. Gerakan ini resmi dibentuk pada tahun 1993 dalam sebuah konferensi di Mons, Belgia, yang dihadiri oleh 46 perwakilan organisasi petani dari berbagai benua, termasuk Amerika Latin, Eropa, Asia, dan Afrika. Pembentukan forum ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan suara petani kecil di tingkat global.
Latar belakang berdirinya La Vía Campesina tidak terlepas dari kebijakan ekonomi global yang dinilai merugikan petani kecil, seperti liberalisasi perdagangan yang membuka keran impor produk pertanian murah. Kebijakan tersebut menyebabkan praktik dumping, di mana produk luar negeri dijual dengan harga rendah akibat subsidi, sehingga petani lokal kesulitan bersaing. Selain itu, dominasi korporasi dalam sektor agribisnis turut memicu monopoli benih dan perampasan lahan yang semakin meminggirkan petani.
La Vía Campesina hadir sebagai gerakan transnasional yang memperjuangkan kedaulatan pangan, reformasi agraria, dan keadilan sosial. Konsep kedaulatan pangan menjadi inti perjuangan mereka, yaitu hak masyarakat untuk menentukan sistem pangan dan pertanian sendiri, termasuk produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan yang berkelanjutan. Gerakan ini juga menolak penggunaan benih transgenik serta mendorong praktik pertanian berbasis agroekologi yang lebih ramah lingkungan.
Sejak awal, La Vía Campesina berkembang dari jaringan dialog antarorganisasi petani yang sudah terjalin sejak dekade 1980-an. Berbagai pertemuan internasional, seperti Deklarasi Managua tahun 1992, menjadi fondasi penting bagi terbentuknya solidaritas lintas negara. Gerakan ini mengusung prinsip “membangun kesatuan dalam perbedaan”, yang memungkinkan berbagai kelompok dengan latar belakang budaya dan kepentingan berbeda tetap bersatu dalam satu tujuan bersama.
Dalam perjalanannya, La Vía Campesina tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga kekuatan politik global yang aktif melakukan aksi protes terhadap institusi internasional. Setiap kali lembaga seperti WTO atau Bank Dunia menggelar pertemuan terkait pangan dan pertanian, gerakan ini hampir selalu hadir untuk menyuarakan kritik. Mereka juga terlibat langsung dalam berbagai konflik agraria di tingkat lokal, membela petani yang terancam kehilangan lahan akibat ekspansi industri atau proyek pembangunan.
Salah satu momen paling dramatis dalam sejarah perlawanan La Vía Campesina terjadi pada tahun 2003 dalam konferensi WTO di Cancún, Meksiko. Seorang petani asal Korea Selatan, Lee Kyung Hae, melakukan aksi bunuh diri sebagai bentuk protes terhadap kebijakan perdagangan global yang dianggap menghancurkan kehidupan petani. Peristiwa ini mengguncang dunia dan memperkuat simbol perlawanan terhadap liberalisasi pertanian.
Di Indonesia, isu-isu yang diperjuangkan La Vía Campesina juga sangat relevan. Ancaman terhadap kedaulatan pangan masih terus terjadi, mulai dari praktik dumping produk impor seperti beras dan kedelai, hingga ketergantungan pada benih yang dikuasai korporasi. Petani kecil sering kali dipaksa membeli benih mahal setiap musim tanam, sementara varietas lokal perlahan menghilang.
Selain itu, perampasan lahan atau land grabbing menjadi persoalan serius. Banyak lahan pertanian diambil alih untuk kepentingan perkebunan besar, pertambangan, atau proyek infrastruktur. Akibatnya, petani kehilangan sumber penghidupan dan terpaksa beralih menjadi buruh atau berpindah ke kota. Konflik agraria pun semakin meningkat, terutama di wilayah yang mengalami ekspansi industri besar.
Masalah lain yang tak kalah penting adalah ketimpangan dalam tata kelola pangan. Rantai distribusi yang panjang dan dikuasai oleh tengkulak atau korporasi membuat petani hanya mendapatkan keuntungan kecil dari hasil panen mereka. Kebijakan pemerintah yang lebih berorientasi pada ketahanan pangan—yakni ketersediaan stok—sering kali mengabaikan aspek kedaulatan pangan yang menekankan kemandirian petani.
Perubahan iklim juga menjadi tantangan besar bagi petani kecil. Banjir, kekeringan, dan perubahan musim tanam mengganggu produktivitas pertanian. Tanpa akses terhadap teknologi adaptasi, petani menjadi kelompok yang paling rentan. Di sisi lain, kriminalisasi terhadap aktivis dan petani yang memperjuangkan haknya semakin memperparah situasi.
Meski menghadapi berbagai tantangan, La Vía Campesina terus berkembang. Pada awal 2000-an, jumlah anggotanya meningkat signifikan, mencakup jutaan petani dari lebih dari 80 negara. Gerakan ini juga aktif mengangkat isu-isu sensitif seperti gender, ras, dan hubungan antara negara maju dan berkembang, guna menjaga solidaritas internal.
La Vía Campesina menawarkan alternatif model pembangunan pertanian yang lebih manusiawi. Dalam pandangan mereka, pertanian tidak semata-mata untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekologis. Model ini menempatkan petani kecil sebagai aktor utama, memanfaatkan sumber daya lokal, serta berorientasi pada pasar domestik.
Upaya yang dilakukan meliputi pembangunan koperasi, bank benih lokal, serta sistem perdagangan yang lebih adil. Gerakan ini juga mendorong revitalisasi praktik pertanian tradisional yang berkelanjutan. Semua itu dilakukan dengan menghubungkan inisiatif lokal ke tingkat nasional hingga internasional.
Keberadaan La Vía Campesina membuktikan bahwa petani kecil bukanlah korban pasif dari globalisasi. Mereka mampu bersatu, mengorganisir diri, dan menciptakan alternatif terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Dengan semangat solidaritas, mereka terus memperjuangkan masa depan pertanian yang lebih berkeadilan.
Slogan “Globalkan Perjuangan, Globalkan Harapan” menjadi cerminan dari tekad gerakan ini. Harapan bahwa sistem pangan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada petani kecil bukanlah sesuatu yang mustahil, melainkan tujuan yang terus diperjuangkan bersama.
