Di tahun 2025 ini, masyarakat Indonesia terus dikejutkan kebijakan pemerintah yang memberatkan kehidupannya terutama terkait kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Tepat tanggal 1 November 2025 pemerintahan Prabowo Gibran menaikkan untuk kedua kalinya harga BBM.
Sebelumnya rakyat sudah dibuat menjerit susah dengan kenaikan BBM tanggal 3 Januari 2025, harga Pertalite dan Solar subsidi resmi naik masing-masing Rp1.500 dan Rp2.000 per liter.
Kenaikan BBM pasti menimbulkan kegoncangan politik dan memicu berbagai reaksi dari kalangan buruh, petani, pengemudi, ojek online pedagang dan rakyat kelas menengah.
Naiknya harga BBM secara langsung mempengaruhi kenaikan harga-harga, terutama kebutuhan pokok, barang dan ongkos transportasi. Lantas, apa sebenarnya alasan di balik kenaikan ini, siapa yang paling terdampak, dan bagaimana solusi jangka pendek dan panjangnya?
Apa yang terjadi dengan kenaikan 2 kali Harga BBM ini?
Rambu kenaikan harga minyak yang kedua sebenarnya sudah dapat ditebak terkait harga global minyak dunia. Di Januari 2025 Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan bahwa harga Pertalite naik dari Rp10.000 menjadi Rp11.500/liter. Solar subsidi naik dari Rp6.800 menjadi Rp8.800/liter. Pertamax mengalami penyesuaian menjadi Rp15.200/liter.
Secara sepihak, kenaikan ini dilakukan pemerintah selalu dengan alasan penyesuaian harga minyak dunia dan menekan beban subsidi yang terus membengkak di APBN. Menurut pernyataan resmi, subsidi BBM pada 2024 mencapai Rp320 triliun dan dianggap tidak berkelanjutan.
Mengapa Harga BBM Harus Naik 2 kali? Beberapa alasan utama mengapa harga BBM naik 2 kali di tahun 2025:
1. Harga Minyak Dunia Naik
Harga minyak mentah dunia (Brent) tembus USD 92 per barel akibat konflik geopolitik di berbagai belahan dunia dan gangguan pasokan global. Indonesia, sebagai negara pengimpor minyak, ikut terdampak langsung.
2. Subsidi yang Membengkak
Pemerintah menyatakan beban subsidi BBM tidak lagi efisien karena sebagian besar justru dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas yang punya kendaraan pribadi. Faktanya: yang mendapat manfaat subsidi terbanyak adalah rakyat kelas bawah bukan kelas menengah dan atas. Jadi kalau ada kenaikan harga BBM maka kelas bawah pula yang paling banyak menanggung dampak buruk kenaikan harga BBM.
Bagaimana dengan kebocoran anggaran ratusan triliun rupiah dari BUMN Pertamina dan lainnya akibat kejahatan luar biasa dari korupsi? Belum lagi beban dari utang yang sangat besar dari rezim Jokowi, juga anggaran MBG yang cukup rakus menggerus stok keuangan anggaran belanja negara.
3. Transisi Energi
Kenaikan harga BBM juga menjadi strategi untuk mendorong masyarakat beralih ke energi terbarukan dan kendaraan listrik, bagian dari target Net Zero Emission 2060. Faktanya harga kendaraan listrik sangat mahal dan yang menikmatinya hanya kelas atas, jadi bukan solusi.
Pemerintah seharusnya bukan menaikkan harga BBM sampai 2 kali tapi segera memperbaiki mutu BBM, membangun kilang lebih banyak sehingga tidak mengimpor minyak dari luar negeri, membersihkan korupsi di Pertamina dan sejatinya menurunkan harga BBM.
Tapi yang terjadi kenaikan ini akan direspon Pemerintah dengan membuat kompensasi program BLT BBM untuk jutaan keluarga miskin terdampak sebagai cara meredam rakyat miskin tidak marah dan menjadi ahli menderita.
Selain itu, biasanya juga ada bantuan untuk kelompok masyarakat lainnya seperti tukang ojek online berupa e-voucher BBM. Juga subsidi tarif angkutan umum daerah yang pasti akan menaikkan tarif walau yang naik BBM non subsidi.
Para pengamat politik dan ekonomi akan merespon kebijakan kenaikan BBM ini dengan segala analisa dan solusi dampaknya yang tidak menyentuh akar masalah.
Selanjutnya kalaupun ada pergolakan panas, rakyat kelas bawah tetap harus menjalani hidupnya sebagai manusia “Ahli Menderita”.
