LINGKARMEDIA.COM – Setiap 8 Januari, dunia memperingati Hari Perang Melawan Kemiskinan sebagai pengingat akan komitmen global dalam menghapus jurang kesenjangan hidup.
Di Amerika Serikat dan negara-negara kapitalis lainnya peringatan perang melawan kemiskinan hanya sekedar perayaan dan tidak menyasar pada akar masalah dari kemiskinan itu sendiri. Walaupun secara resmi mencanangkan gerakan “War on Poverty” – perang terhadap kemiskinan di tengah angka kemiskinan yang terus membesar.
Walaupun peringatan itu menjadi katalis lahirnya Economic Poverty Act yang melahirkan berbagai inisiatif besar seperti Head Start untuk pendidikan anak usia dini, layanan hukum bagi warga kurang mampu, hingga program pelatihan kerja melalui Job Corps dan lain sebagainya.
Namun, lebih dari enam dekade berlalu, tantangan ini justru semakin kompleks dan meluas secara global. Data terkini menunjukkan bahwa lebih dari 650 juta penduduk dunia masih terjebak dalam kemiskinan ekstrem, bertahan hidup dengan biaya yang sangat minim, yakni kurang dari AS$2 per hari.
Meski berbagai program bantuan telah digulirkan untuk memenuhi kebutuhan gizi, kesehatan, dan psikologis, angka kemiskinan tetap menunjukkan tren peningkatan di banyak belahan dunia.
Muncul sebuah keraguan yang mendesak untuk dijawab: mengapa lingkaran setan ini seolah mustahil diputus hanya dengan bantuan sosial tradisional? Apakah kita selama ini salah dalam memetakan target bantuan, ataukah ada akar masalah sistemik yang luput dari pantauan kita?
Apakah langkah yang kita butuhkan menjadi krusial untuk mengejar target Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) PBB yang mematok garis kemiskinan ekstrem pada angka AS$2,15 per orang per hari.
Kemiskinan adalah produk dari kegagalan sistemik yang melanggengkan distribusi sumber daya yang tidak merata. Faktor-faktor seperti konsentrasi kekayaan pada segelintir pihak, diskriminasi rasial dan gender, hingga eksklusi sosial menciptakan hambatan yang tidak bisa ditembus hanya dengan mobilitas individu.
Dalam skala yang lebih luas, kebijakan ekonomi global dan perjanjian dagang yang tidak adil sering kali menguntungkan negara maju sambil mengeksploitasi negara berkembang.
Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana individu atau kelompok terjebak dalam kemiskinan akibat sistem sosial, ekonomi, dan politik yang tidak adil. Kemiskinan struktural mencerminkan ketimpangan sistemik yang membuat sebagian masyarakat sulit untuk keluar dari siklus kemelaratan.
Memahami penyebab kemiskinan struktural sangat penting untuk merumuskan strategi yang efektif dalam mengatasinya.
Data kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki perbedaan yang besar. Merujuk laporan Macro Poverty Outlook yang dirilis April 2025, Bank Dunia mencatat sebanyak 60,3 persen atau 171,8 juta jiwa masyarakat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan Indonesia per September 2024 hanya sebesar 8,57 persen atau sekitar 24,06 juta jiwa.
Apapun perbedaan yang menjadi standart dan tujuan dari hasil data kemiskinan tersebut, intinya kemiskinan masih tinggi, kemiskinan masih ada, ada misteri dibalik data kemiskinan itu. Namun jika kita melihat dengan mata kepala sendiri, makin banyak orang – orang yang kesulitan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, untuk makan saja sulit, dengan berbagai sebab yang mereka hadapi. Lalu apa yang menjadi sebab pasti kemiskinan terus meningkat utamanya di Indonesia?
Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan Struktural di Indonesia.
Penerapan sistem kapitalisme adalah akar penyebab terjadinya kemiskinan. Sistem kapitalisme mengabaikan rasa keadilan bagi umat manusia sehingga akhirnya membuat kemiskinan makin merajalela.
Selama sistem kapitalisme yang dipakai, kemiskinan akan tetap lestari. Orang yang kaya makin kaya dan yang miskin makin bertambah jumlahnya.
Penumpukan kekayaan pada segelintir orang ini menyebabkan roda ekonomi tidak berputar. Akibatnya, daya beli menurun, usaha lesu bahkan bangkrut, pengangguran bertambah, warga kesulitan mengakses pendidikan dan angka kemiskinan pun bertambah. Inilah lingkaran setan kemiskinan yang dihasilkan penerapan sistem kapitalisme.
Oleh sebab itu, sesungguhnya kemiskinan yang terjadi hari ini adalah akibat diterapkannya sistem kapitalisme. Sistem ini menjadikan kehidupan serba sempit, kekayaan menumpuk di kalangan orang-orang kaya semata.
Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan Struktural di Indonesia. Meskipun tantangan yang dihadapi dalam mengurangi kemiskinan cukup besar, ada berbagai solusi yang dapat diupayakan untuk memperbaiki kondisi ini.
Melalui pendekatan yang holistik, melibatkan semua pihak dalam struktur masyarakat, kemiskinan dapat ditekan secara signifikan.
Berikut ini langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia.
1. Peningkatan Akses Pendidikan
Pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan. Pemerintah perlu meningkatkan akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin.
Program beasiswa, sekolah gratis, dan pelatihan keterampilan dapat membantu meningkatkan tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat. Masalahnya, dana APBN sebesar 20% kini diserobot oleh kebijakan efisiensi dan proyek-proyek karikatif diantaranya proyek makan bergizi gratis (MBG) sehingga banyak program pendidikan yang dikorbankan karena proyek tersebut.
2. Penciptaan Lapangan Kerja
Pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja yang layak.
Investasi dalam sektor-sektor yang padat karya seperti pertanian, manufaktur, dan jasa dapat membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
3. Pengurangan Ketimpangan Ekonomi
Kebijakan redistribusi pendapatan seperti pajak progresif dan program bantuan sosial dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi.
Program-program ini dapat memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara lebih merata dan semua orang mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
4. Peningkatan Infrastruktur
Investasi dalam infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan akses masyarakat ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan.
5. Peningkatan Layanan Kesehatan
Pemerintah perlu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Program-program seperti jaminan kesehatan nasional dan klinik keliling dapat membantu masyarakat miskin mendapatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan.
6. Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan dukungan usaha kecil dapat membantu mereka keluar dari kemiskinan.
Program-program pemberdayaan ini dapat memberikan masyarakat alat dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka.
Mari Bebaskan Kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks dan saling terkait. Untuk mengatasi kemiskinan, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Dengan memahami penyebab kemiskinan dan menerapkan solusi yang tepat, kita dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Tanpa jaring pengaman sosial yang kuat, keluarga yang jatuh miskin akan sulit untuk bangkit kembali karena ketiadaan sandaran ekonomi yang memadai.
Oleh karena itu, memerangi kemiskinan membutuhkan strategi komprehensif yang melampaui sekadar pemberian bantuan langsung. Solusi nyata harus menyasar kebijakan struktural seperti penerapan pajak progresif, undang-undang upah layak, serta penghapusan hambatan sistemik bagi kelompok marginal.
