LINGKARMEDIA.COM – Pengadaan sepatu untuk siswa dalam program Sekolah Rakyat tahun 2026 dengan nilai mencapai Rp27 miliar tengah menjadi sorotan luas publik, khususnya di media sosial. Anggaran tersebut dinilai janggal oleh warganet karena jika dibagi untuk 39.345 siswa, maka rata-rata harga per pasang sepatu mencapai sekitar Rp700.000—angka yang dianggap terlalu tinggi untuk kategori sepatu sekolah.
Polemik ini semakin ramai setelah beredar foto Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, bersama Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat memakaikan sepatu kepada siswa. Dalam foto tersebut, sepatu yang dikenakan disebut-sebut merupakan merek lokal Stradenine, sehingga memunculkan dugaan keterkaitan antara merek tersebut dengan proyek pengadaan.
Menanggapi hal itu, Gus Ipul menegaskan bahwa angka Rp27 miliar yang beredar masih merupakan tahap perencanaan awal dan belum final. Ia menjelaskan bahwa dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah, harga tersebut masih berpotensi turun melalui proses lelang terbuka.
“Proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya,” ujar Gus Ipul saat ditemui di proyek Sekolah Rakyat Kedung Cowek, Surabaya, Senin (4/5/2026).
Ia juga menanggapi perhitungan publik terkait harga Rp700.000 per pasang yang dinilai terlalu mahal. Menurutnya, angka tersebut belum mencerminkan hasil akhir dari proses pengadaan.
“Kalau sekarang disebut Rp700.000, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Nanti kan akan ada proses lelang,” tambahnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menjaga transparansi dalam proses pengadaan. Ia bahkan telah mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Sosial agar tidak melakukan praktik yang melanggar aturan, seperti lobi, titipan proyek, maupun rekayasa anggaran.
“Saya sudah sampaikan kepada para penanggung jawab, tidak boleh ada lobi, titipan, rekayasa, tidak boleh ada hal-hal yang menyimpang dalam proses pengadaan,” tegasnya.
Ia juga menyatakan siap mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran dalam proses tersebut. Bahkan, dirinya bersama wakil menteri berkomitmen untuk menjadi pihak pertama yang melaporkan jika ada indikasi manipulasi atau praktik korupsi.
Di sisi lain, pihak Stradenine langsung memberikan klarifikasi terkait ramainya perbincangan yang mengaitkan merek mereka dengan proyek pengadaan tersebut. Pemilik Stradenine, Reynaldi Kurniawan Daud mengaku terkejut saat mengetahui mereknya menjadi viral di media sosial.
“Tiba-tiba kok viral ini brand saya. Saya tahunya dari media sosial, khususnya Threads,” ujarnya.
Reynaldi menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Ia juga memastikan bahwa harga produk Stradenine jauh lebih rendah dibandingkan angka yang ramai diperbincangkan.
Menurutnya, sepatu sekolah produksi Stradenine dijual dengan kisaran harga antara Rp179.000 hingga Rp300.000. Harga tertinggi biasanya berlaku untuk produk kategori lifestyle atau running, bukan sepatu sekolah standar.
“Untuk sepatu sekolah, harga kami di kisaran Rp179.000 sampai Rp300.000. Jadi tidak semahal yang ramai dibicarakan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa selama ini distribusi produk Stradenine dilakukan melalui jalur penjualan umum seperti distributor dan platform online, bukan melalui proyek pengadaan pemerintah.
Berdasarkan data dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), Kementerian Sosial memang mengalokasikan anggaran sebesar Rp27,5 miliar untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu. Rincian ini yang kemudian memicu perdebatan publik karena dianggap tidak sesuai dengan harga pasar.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa angka tersebut hanyalah pagu anggaran awal yang wajar dalam proses perencanaan. Nilai akhir pengadaan baru akan ditentukan setelah proses lelang selesai, yang diharapkan menghasilkan harga lebih kompetitif dan efisien.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran publik. Publik berharap proses pengadaan berjalan secara terbuka, kompetitif, dan bebas dari praktik yang merugikan negara, sehingga program Sekolah Rakyat benar-benar dapat memberikan manfaat maksimal bagi para siswa.
