LINGKARMEDIA.COM – Sepanjang 2025, sebanyak 54 juta orang miskin dari kalangan Desil 1-5 tidak terdaftar kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). Sebaliknya, 15 juta orang dari kalangan menengah atas dan kaya justru menerima BPJS PBI.
Hal tersebut dibuka Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul dalam rapat konsultasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026).
“Berdasarkan DTKS, masih ada penduduk Desil 1 dan 5 yang belum menerima PBI-JK (Jaminan Kesehatan), sementara sebagian Desil 6 sampai 10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1 sampai 5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih, sementara desil 6 sampai 10 dan non-desil, mencapai 15 juta lebih,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul mengatakan, dengan melihat data tersebut, maka orang mampu malah terlindungi oleh BPJS PBI, tapi yang rentan justru menunggu. Dengan demikian, Gus Ipul menyimpulkan bahwa data desil yang dimiliki Kemensos belum sempurna.
“Kita masih perlu melakukan kroscek lebih luas lagi. Karena di tahun 2025 itu, kami hanya mampu mengkroscek hanya 12 juta KK lebih, padahal seharusnya lebih dari 35 juta KK,” papar dia.
“Maka itulah kita kemudian kerja sama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat. Tetapi saya rasa itu masih belum cukup, dan seharusnya harus ada lagi suatu upaya yang lebih nyata sehingga data kita makin tahun makin akurat,” sambung Gus Ipul.
Walhasil, terdapat pengalihan secara bertahap dari bulan Mei 2025 sampai Januari 2026 oleh Kemensos, yang membuat inclusion dan exclusion error turun signifikan.
“Jadi alhamdulillah sebenarnya kalau kita berpedoman pada desil, error-nya semakin kecil. Masih ada yang di atas desil 5 dan desil belum di-ranking karena hasil reaktivasi termasuk 6.000 penderita penyakit katastropik dan bayi baru lahir yang seharusnya di-cover oleh PBI JK,” jelas Gus Ipul.
Menanggapi polemik penonaktifan 13,5 juta peserta yang memicu kendala layanan di rumah sakit, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Layanan kesehatan bagi warga yang dinonaktifkan akan tetap aktif secara darurat selama masa transisi.
“DPR dan pemerintah sepakat, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah,” tegas Dasco usai rapat konsultasi tersebut.
