LINGKARMEDIA.COM – Dengan terjaringnya Bupati Pati Sudewo dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan praktik jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Penangkapan ini langsung menyita perhatian publik dan memicu beragam reaksi masyarakat khususnya warga Kabupaten Pati.
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyampaikan apresiasi atas langkah tegas KPK. Koordinator AMPB, Syaiful Huda, menilai OTT tersebut sebagai jawaban atas aspirasi warga. “Terima kasih kepada KPK yang telah mendengar aspirasi kami. Ini menunjukkan KPK masih berdiri di barisan rakyat,” ujarnya, Senin (19/1/2026).
Syaiful menambahkan, AMPB akan menggelar konsolidasi bersama jaringan masyarakat sipil dalam waktu dekat, yang disertai syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas terkabulnya doa dan perjuangan warga Pati.
“Kami akan segera konsolidasi dan mengadakan syukuran. Doa dan perjuangan panjang itu akhirnya terjawab,” tambahnya.
Meski demikian, AMPB menegaskan perjuangan tidak berhenti pada satu kasus. Mereka berkomitmen terus mengawal proses hukum lain yang dinilai bermasalah, termasuk dugaan kriminalisasi. “Perjuangan melawan ketidakadilan harus terus berjalan,” tegas Syaiful, seraya menyebut OTT ini menjadi harapan baru bagi pemerintahan yang lebih bersih dan adil.
Sementara, dalam konferensi pers nya digelar di halaman Kantor Bupati Pati, Selasa (20/1/2026), AMPB menanggapi OTT yang menjerat bupati serta sejumlah camat dan kepala desa. AMPB menilai, perbuatan para pejabat ini sangat memprihatinkan saat sebagian wilayah Pati sedang dilanda banjir.
Menurut AMPB, pemeriksaan terhadap para pejabat oleh KPK tersebut merupakan hasil pengawalan publik yang panjang atas dugaan praktek korupsi.
Suharno, salah satu perwakilan AMPB menegaskan bahwa proses penegakan hukum harus ditegakkan dan dilakukan secara transparan, akuntabel serta tidak tebang pilih agar kepercayaan publik bisa pulih.
“Kami prihatin atas kejadian terjadinya OTT, karena masyarakat Pati saat ini sedang dilanda bencana. Kok tega-teganya pihak pemerintah melakukan praktek KKN di dalam situasi masyarakat sedang dilanda musibah,” ungkap Suharno
Pada pernyataan sikap yang dibacakan, AMPB bersama masyarakat sipil lainnya secara konsisten menyuarakan, melaporkan dan mengawal penyalah gunaan kewenangan yang terjadi meski dalam prosesnya diwarnai tekanan, kriminalisasi terhadap warga yang kritis.
AMPB menegaskan, langkah KPK dapat menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara menyeluruh praktek korupsi yang diduga melibatkan Bupati Sudewo.
