LINGKARMEDIA.COM – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta menggelar aksi demonstrasi bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut pada Jumat (12/6/2026). Namun, upaya mereka untuk menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, mendapat penghadangan dari aparat gabungan TNI dan Polri.
Aksi yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), dan Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) itu sempat diwarnai aksi dorong antara massa mahasiswa dan aparat keamanan di sekitar kawasan Stasiun Sudirman sekitar pukul 16.00 WIB.
Sejak siang hari, aparat telah membentuk barikade berlapis di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman guna mencegah massa bergerak menuju Bundaran HI. Sebagian bus yang mengangkut peserta aksi bahkan telah dihentikan polisi sejak berada di kawasan Jembatan Semanggi sekitar pukul 13.00 WIB.
Meski demikian, para mahasiswa tetap melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju titik aksi yang telah mereka tentukan.
Polisi menegaskan Bundaran HI bukan lokasi yang diperuntukkan bagi penyampaian aspirasi. Aparat kemudian menawarkan lokasi alternatif seperti kawasan Patung Kuda di Monumen Nasional (Monas) atau depan Gedung DPR/MPR RI. Namun tawaran tersebut ditolak mahasiswa.
Menurut para mahasiswa, demonstrasi di depan DPR dianggap tidak lagi efektif karena lembaga legislatif dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menjelaskan alasan pelarangan aksi di Bundaran HI karena kawasan tersebut merupakan pusat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi. Di sana ada kegiatan perekonomian dan aktivitas masyarakat lainnya sehingga perlu saling menghormati,” kata Budi.
Hingga malam hari sekitar pukul 19.00 WIB, sebagian massa mahasiswa masih bertahan di Jalan MH Thamrin. Aparat gabungan TNI dan Polri tetap berjaga membentuk lapisan barikade yang membatasi pergerakan massa menuju Bundaran HI.
Di tengah situasi tersebut, mahasiswa terus menyampaikan orasi dan meneriakkan yel-yel perjuangan, termasuk seruan “Revolusi” yang bergema di lokasi aksi.
Penutupan sejumlah ruas jalan akibat demonstrasi juga berdampak pada masyarakat umum. Banyak kendaraan terjebak kemacetan dan kesulitan mencari jalur alternatif.
“Saya bawa mobil dan terjebak karena tidak ada jalan keluar,” kata Fitri, seorang pekerja yang kantornya berada di sekitar lokasi demonstrasi.
Meski terdampak kemacetan, sebagian warga mengaku memahami bahkan mendukung tuntutan mahasiswa. Wita, rekan Fitri, menyebut kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi sangat terasa bagi masyarakat.
“Berasa banget kenaikannya, sementara pendapatan tetap,” ujarnya.
Sejumlah pengemudi ojek online yang melintas di lokasi juga ikut menyuarakan keluhan mereka. Beberapa di antaranya membunyikan klakson dan meminta aparat membuka akses jalan yang ditutup.
“Harga BBM naik, kami makin hidup susah,” teriak salah seorang pengemudi ojek online kepada petugas.
Soroti Kenaikan BBM dan Program MBG
Mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut menyatakan keikutsertaan mereka didorong oleh kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Rina, mahasiswa Universitas Indonesia, mengatakan persiapan demonstrasi telah dilakukan selama sekitar satu pekan melalui koordinasi internal kampus.
Menurutnya, program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan yang paling banyak mendapat sorotan dari mahasiswa.
“Sejak awal memang sudah tidak jelas programnya. Terbukti dari kasus keracunan massal dan terbaru dugaan korupsi. Masyarakat minta dihentikan, tapi tidak digubris,” ujarnya.
Pandangan serupa disampaikan Zaki, mahasiswa UI lainnya. Ia menilai anggaran besar yang dialokasikan untuk program MBG berpotensi membebani keuangan negara dan mengurangi ruang fiskal untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“Hentikan MBG dan gunakan anggaran untuk program yang lebih penting dan tepat sasaran,” katanya.
Mahasiswa lainnya, Akbar, menilai tindakan aparat yang menghalangi demonstrasi merupakan bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi.
“Masa sama suara mahasiswa takut? Katanya demonstrasi dijamin konstitusi? Ini tidak terjadi hari ini,” tegasnya.
Lima Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi yang digelar serentak di sejumlah daerah tersebut, mahasiswa menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Menghentikan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
3. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Menghentikan praktik militerisme di ranah sipil.
5. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mengakui kesalahan pemerintah dan melakukan evaluasi kebijakan.
Ketua FMN, Symphati Dimas, menyebut jumlah peserta aksi dari kelompok mereka diperkirakan mencapai 700 hingga 1.000 orang.
Untuk mengamankan jalannya demonstrasi, Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 3.651 personel, sementara TNI menurunkan sekitar 500 personel.
Aksi Meluas ke Berbagai Daerah
Gelombang demonstrasi tidak hanya terjadi di Jakarta. Di Solo, ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Soloraya menggelar aksi bertajuk Indonesia Darurat Reformasi di depan Gedung DPRD Kota Solo.
Aksi sempat memanas setelah dua mahasiswa diamankan polisi. Namun setelah dilakukan negosiasi antara perwakilan mahasiswa dan Kapolresta Solo, keduanya akhirnya dibebaskan dan kembali bergabung dalam demonstrasi.
Aksi serupa juga berlangsung di Bandung, Pekanbaru, dan Makassar. Para mahasiswa di berbagai daerah menyuarakan tuntutan yang hampir seragam, mulai dari penolakan kenaikan harga BBM, evaluasi program MBG, hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah dan pengesahan Undang-Undang Polri.
Menanggapi gelombang demonstrasi tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menegaskan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi.
“Pemerintah selalu membuka ruang untuk masyarakat menyampaikan pendapat termasuk kritik. Karena kritik adalah napas demokrasi yang harus membangun, bukan meruntuhkan,” ujarnya.
Sejumlah kelompok mahasiswa di berbagai daerah dikabarkan akan melanjutkan aksi mereka dalam beberapa hari ke depan sebagai bentuk tekanan terhadap pemerintah agar menindaklanjuti tuntutan yang telah disampaikan.
