LINGKARMEDIA.COM – Aplikasi Rembang Gemilang Mobile yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang pada tahun 2022 kini menuai sorotan tajam dari masyarakat. Aplikasi yang semula digadang-gadang menjadi salah satu pilar utama mewujudkan visi Smart City Rembang 2026 tersebut justru dilaporkan tidak dapat diakses dan dinilai gagal memberikan manfaat nyata bagi warga.
Sejak pertama kali diperkenalkan, Rembang Gemilang Mobile dirancang sebagai platform digital terintegrasi untuk memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik, informasi pemerintahan, hingga layanan administrasi di lingkungan Pemkab Rembang. Kehadiran aplikasi ini saat itu disebut sebagai langkah modernisasi pelayanan publik berbasis digital.
Namun memasuki tahun 2026, kondisi aplikasi tersebut justru memprihatinkan. Berdasarkan pantauan pengguna, aplikasi yang masih tersedia di Google Play Store itu tidak lagi berfungsi secara normal. Setelah diunduh dan dipasang, sebagian besar fitur di dalam aplikasi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Mandeknya aplikasi ini kemudian memicu kritik dari berbagai kalangan masyarakat. Warga menilai proyek digitalisasi yang menghabiskan anggaran daerah itu tidak memberikan dampak yang jelas bagi publik.
Salah seorang warga Rembang, Ali Mustofa, mengaku kecewa dengan kondisi aplikasi tersebut. Ia menilai sejak diluncurkan beberapa tahun lalu, Rembang Gemilang Mobile tidak pernah menunjukkan perkembangan berarti maupun pembaruan sistem yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Ali, aplikasi itu seolah hanya menjadi proyek formalitas tanpa keberlanjutan yang jelas. Ia juga mempertanyakan transparansi anggaran yang digunakan dalam pembangunan aplikasi tersebut.
“Aplikasi tersebut bahkan tidak pernah melakukan pembaruan apa pun. Kami mempertanyakan transparansi anggaran pembuatannya. Nilai pengadaannya harus diperjelas karena asas manfaatnya tidak ada,” ujar Ali Mustofa, Senin (18/5/2026).
Kritik masyarakat semakin menguat karena hingga kini rincian anggaran pengadaan dan pengembangan aplikasi tersebut tidak pernah dipublikasikan secara rinci kepada masyarakat. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa pembiayaan proyek itu masuk dalam pagu anggaran program Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang.
Meski demikian, publik belum mengetahui secara pasti berapa nilai kontrak proyek, siapa pihak pengembang aplikasi, hingga bagaimana mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap proyek tersebut selama berjalan.
Kepala Dinkominfo Kabupaten Rembang, Budiyono, tidak membantah adanya persoalan serius dalam pengelolaan aplikasi Rembang Gemilang Mobile. Ia mengakui bahwa ketika mulai menjabat, dirinya mendapati program tersebut nyaris tidak mengalami perkembangan.
Budiyono menyebut aplikasi yang dulu menjadi salah satu jargon pengembangan Smart City Rembang itu saat ini berada dalam kondisi stagnan.
“Saya berusaha mengidentifikasi pekerjaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang hari ini on progress atau nyaris tidak ada update. Salah satunya ya aplikasi ini. Bisa disebut ini program yang nyaris tidak ada perkembangan dari waktu ke waktu,” katanya.
Menurut Budiyono, mandeknya aplikasi tersebut dipengaruhi sejumlah faktor, terutama minimnya dukungan anggaran dan tidak masuknya program digitalisasi itu sebagai prioritas utama dalam kebijakan politik anggaran daerah.
Ia menjelaskan bahwa selama ini Dinkominfo mengalami keterbatasan dukungan untuk melakukan pengembangan maupun pemeliharaan sistem secara berkelanjutan.
“Dukungan anggaran maupun program, baik dari BAPD atau kebijakan politik anggarannya, memang bukan sesuatu yang menjadi prioritas. Sehingga posisinya teman-teman di Dinkominfo mengakui tidak ada pergerakan yang sesuai harapan,” jelas Budiyono.
Selain persoalan anggaran, Dinkominfo juga menghadapi masalah koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai aplikasi integrator, Rembang Gemilang Mobile bergantung pada sinkronisasi data dan layanan dari berbagai OPD yang terhubung di dalam sistem.
Namun dalam praktiknya, banyak aplikasi milik OPD lain yang tidak lagi diperbarui atau bahkan tidak aktif. Akibatnya, fitur-fitur yang seharusnya berjalan secara terintegrasi menjadi tidak dapat digunakan.
Budiyono mengungkapkan adanya “loss komunikasi” atau putusnya koordinasi antarinstansi yang menyebabkan pengelolaan aplikasi berjalan tanpa arah yang jelas.
“Terjadi loss komunikasi. Aplikasi-aplikasi yang sudah kita tanam di sini, kami bahkan tidak tahu apakah di OPD pemilik otoritasnya masih ter-update atau tidak. Ini menjadi bahan evaluasi saya di tahun pertama untuk membongkar kembali kegiatan yang dulu menjadi jargon kita tapi bisa dikatakan stuck atau macet,” ujarnya.
Kondisi tersebut memperlihatkan tantangan besar dalam implementasi konsep smart city di daerah. Pembangunan aplikasi digital tidak hanya membutuhkan pengadaan awal, tetapi juga dukungan pemeliharaan, pembaruan sistem, sumber daya manusia, hingga koordinasi lintas instansi yang konsisten.
Tanpa dukungan tersebut, aplikasi pelayanan publik berpotensi menjadi proyek mangkrak yang hanya menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Meski mengakui berbagai kendala yang ada, Budiyono memastikan pihaknya mulai melakukan langkah evaluasi dan identifikasi terhadap sistem aplikasi tersebut. Ia mengklaim bahwa sejak dua bulan terakhir Dinkominfo telah menginstruksikan jajaran internal untuk melakukan penyegaran dan penataan ulang terhadap isi sistem.
Menurutnya, upaya pembenahan tetap akan dilakukan meski kondisi anggaran daerah masih terbatas.
“Rencananya, baik ada anggarannya atau tidak, paling lambat di tahun 2026 ini paling tidak ada perubahan terbaru,” tegasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Pemkab Rembang masih berupaya mempertahankan program Smart City yang sebelumnya telah dicanangkan. Namun publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam memperbaiki aplikasi yang telanjur kehilangan kepercayaan masyarakat.
Sementara itu, ketika ditanya mengenai besaran nominal anggaran pembangunan aplikasi Rembang Gemilang Mobile, Budiyono mengaku belum dapat memberikan jawaban pasti. Ia menyebut proyek tersebut merupakan pekerjaan lama yang dikerjakan oleh pihak ketiga sehingga dokumen detail kontrak masih perlu ditelusuri kembali.
“Saya lupa angka tepatnya. Yang jelas dulu dibangun oleh pihak ketiga. Kami meminta waktu untuk mencari lagi dokumen kontrak, perjanjian, termasuk Rangka Acuan Kerja atau RAK-nya seperti apa,” pungkasnya.
Mandeknya aplikasi Rembang Gemilang Mobile kini menjadi sorotan publik sekaligus bahan evaluasi terhadap implementasi program digitalisasi pemerintahan di daerah. Di tengah gencarnya slogan transformasi digital dan smart city, masyarakat berharap proyek-proyek berbasis teknologi benar-benar mampu memberikan pelayanan yang efektif, transparan, dan berkelanjutan, bukan sekadar menjadi proyek seremonial tanpa manfaat nyata.
