Jakarta, lingkarmedia.com – Konsepnya, Sekolah Rakyat ditargetkan dapat merekrut 100 ribu anak miskin dan miskin ekstrim di 100 titik rintisan di seluruh Indonesia.
Nantinya setiap satu titik Sekolah Rakyat (SD, SMP dan SMA/SMK) jumlah siswanya mencapai 1.000 anak.
Jika pada tahun pelajaran baru nanti terdapat 100 Sekolah Rakyat dibuka dengan kuota 1.000 siswa per Sekolah Rakyat mana akan ada 100 ribu anak yang akan ikut Sekolah Rakyat.
Presiden Prabowo menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat bisa mencapai 200 unit per tahun. Dalam lima tahun ke depan setidaknya ada satu Sekolah Rakyat di setiap kabupaten, terutama di wilayah dengan kantong-kantong kemiskinan. “Kita ingin menghilangkan kemiskinan dalam waktu secepat-cepatnya. Saya yakin ini bisa kita kerjakan,” katanya.
Apa itu Sekolah Rakyat?
Dilansir dari laman PPG Dikdasmen, Sekolah Rakyat adalah sekolah berasrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Pemerintah mengatakan peserta didik Sekolah Rakyat adalah mereka yang masuk kategori desil 1 dan 2, yakni golongan masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Kelompok anak jalanan juga menjadi target utama untuk mengikuti program pendidikan dari pemerintah ini. Mereka yang dapat mengikuti program ini terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah diintegrasikan dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Idit Supriadi Priatna.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menekankan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan contoh nyata penerapan evidence-based policy. BPS pun memberikan dukungan penuh dengan penyediaan data melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) serta Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memetakan lokasi Sekolah Rakyat.
Tujuan didirikannya Sekolah Rakyat adalah mencetak lulusan yang unggul dan mampu keluar dari lingkaran kemiskinan. Sekolah Rakyat tidak hanya menyediakan pendidikan formal, tetapi setiap murid akan dibekali dengan penguatan karakter.
Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum. Sebagai penunjang kurikulum, sekolah ini juga dirancang dengan fasilitas lengkap, termasuk asrama, laboratorium, fasilitas olahraga, dan gedung serbaguna.
Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa Sekolah Rakyat ditanggung oleh negara. Program ini menjadi bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan Kementerian Sosial. Sementara, rekrutmen guru dilakukan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Salah satu hal yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah konvensional adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal (individual approach).
Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, yang artinya siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pendidikannya sesuai capaian belajar sendiri.
Meski begitu, ijazah Sekolah Rakyat setara dengan sekolah umum karena pada dasarnya masih menggunakan Kurikulum Nasional.
Dikutip dari laman Sekolah Rakyat Kemensos RI, pada tahap awal, Sekolah Rakyat memanfaatkan gedung-gedung milik pemerintah pusat dan daerah yang telah direnovasi.
Ke depan, pemerintah akan membangun sekolah permanen di atas lahan minimal 8 hektare. Satu sekolah akan menampung hingga 1.000 siswa.
Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura menyatakan Saat ini Pemprov Kepri sudah mengajukan pembukaan Sekolah Rakyat seluas 20 hektar di Pulau Dompak, Kota Tanjung Pinang.
Sekolah Rakyat yang beroperasi mulai Juli ini akan menampung 395 rombongan belajar untuk jenjang SD, SMP, dan SMA di 100 titik yang tersebar di 29 provinsi.
Pulau Jawa menjadi wilayah terbanyak (48 lokasi), disusul Sumatra (22 lokasi), Sulawesi (15 lokasi), Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Maluku (masing-masing 4 lokasi), serta Papua (3 lokasi). Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa.
Kriteria calon siswa Sekolah Rakyat
1. Masuk dalam Desil 1 (10% termiskin menurut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN)
2. Masuk dalam Desil 2 (11-20% termiskin menurut DTSEN)
Prioritas utama bagi keluarga miskin ekstrem
3. Jika kuota belum terpenuhi, diperluas ke Desil 3
4. Orang tua/wali wajib menandatangani surat pernyataan komitmen menyelesaikan pendidikan
Tahapan seleksi siswa Sekolah Rakyat
Proses seleksi siswa Sekolah Rakyat melalui beberapa tahap, sebagai berikut:
1. Verifikasi ekonomi: Dilakukan berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan peserta benar-benar berasal dari keluarga kurang mampu.
2. Tes akademik: Bertujuan mengukur kemampuan belajar dan kesiapan akademis.
3. Seleksi tambahan: Psikotes, pemeriksaan kesehatan dan status gizi, dan pengukuran IQ dan kompetensi dasar (bekerja sama dengan lembaga profesional).
Program ini bukan hanya membuka kesempatan bagi anak-anak untuk mengakses pendidikan, tetapi juga merekrut ribuan guru profesional untuk menjadi bagian dari program ini.
Rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan secara terintegrasi untuk tiga kategori, yaitu guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. Proses rekrutmen akan menggunakan skema rekrutmen melalui guru-guru ASN dan guru PPPK.
Direncanakan ada 60 ribu tenaga pengajar yang akan direkrut. Nantinya, guru yang lolos tes seleksi tenaga pengajar sekolah rakyat akan mengikuti pelatihan selama kurang lebih satu bulan yang dilanjutkan dengan masa orientasi hingga akhirnya siap mengajar.
Mengenai apa saja syarat rekrutmen guru dan siswa Sekolah Rakyat, berikut persyaratan untuk mendaftar jadi guru di Sekolah Rakyat, dirangkum dari laman resmi Sekolah Rakyat Kemensos.
Syarat rekrutmen guru sekolah rakyat
Terdapat dua kategori persyaratan untuk mengikuti rekrutmen guru Sekolah Rakyat. Berikut syarat umum dan khususnya.
Syarat umum
1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Usia 20-45 tahun saat penetapan calon guru
3. Tidak memiliki riwayat pidana atau pernah diberhentikan tidak hormat dari instansi manapun
4. Tidak sedang menjabat sebagai PNS, PPPK, anggota TNI, atau Polri
Bukan anggota/pengurus partai politik
5. Minimal lulusan S1 atau D-IV/Sarjana Terapan
6. Memiliki sertifikat pendidik (PPG Prajabatan/Calon Guru)
7. Sehat jasmani dan rohani
8. Bersedia ditempatkan di Sekolah Rakyat mana pun di Indonesia
Syarat khusus
1. IPK minimal 3,00
2. Mampu berbahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan)
3. Telah mengikuti seleksi ASN PPPK 2024 dan tercatat dalam sistem SSCASN
4. Bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya
5. Bersedia tinggal dan mengajar di lingkungan sekolah berasrama
