LINGKARMEDIA.COM – Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan perombakan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dengan mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala BGN. Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (2/6/2026) malam.
Pergantian pimpinan lembaga yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis itu disebut sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah terhadap kinerja BGN selama beberapa waktu terakhir.
“Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional,” ujar Prasetyo Hadi kepada awak media.
Tidak hanya Dadan Hindayana yang diberhentikan dari jabatannya. Presiden Prabowo juga mencopot dua wakil kepala BGN, yakni Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.
Sebagai pengganti, Presiden menunjuk Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati Dewa, untuk memimpin lembaga tersebut. Penunjukan Nanik diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program-program strategis pemerintah, khususnya Program Makan Bergizi Gratis yang menjadi salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo.
Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis
Menurut Prasetyo Hadi, keputusan pergantian pimpinan BGN tidak dilakukan secara tiba-tiba. Presiden telah menerima berbagai laporan, masukan, dan hasil evaluasi dari kementerian terkait maupun masyarakat mengenai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan tersebut selama ini menjadi sorotan publik. Berbagai persoalan mulai dari distribusi, kualitas layanan, hingga efektivitas pelaksanaan di sejumlah daerah kerap menjadi bahan evaluasi.
“Bapak Presiden terus mendengarkan dan mendapatkan masukan dari berbagai pihak, baik dari kementerian-kementerian terkait maupun dari masyarakat, termasuk dari para penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis yang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional,” kata Prasetyo.
Masukan tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk melakukan penyegaran kepemimpinan agar program yang menyerap anggaran besar tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Mahfud MD Nilai Prabowo Mulai Responsif
Pergantian pimpinan BGN mendapat perhatian dari berbagai kalangan, termasuk Menko Polhukam periode sebelumnya, Mahfud MD.
Mahfud menilai langkah Presiden Prabowo mencopot Dadan Hindayana menunjukkan adanya respons positif terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Menurut Mahfud, setidaknya terdapat dua peristiwa penting dalam dua hari terakhir yang menunjukkan Presiden mulai mendengar suara publik.
Peristiwa pertama adalah pidato Presiden saat peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026. Mahfud menilai pidato tersebut lebih terarah karena disampaikan dengan membaca naskah secara lengkap sehingga pesan yang disampaikan menjadi lebih fokus.
“Dalam dua hari terakhir ini terlihat Presiden Prabowo mulai merespons positif suara masyarakat. Pertama, pada peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, beliau menyampaikan pidato dengan membaca teks sehingga lebih fokus,” kata Mahfud dalam keterangannya.
Peristiwa kedua adalah pencopotan Kepala BGN yang selama beberapa bulan terakhir menjadi sorotan publik akibat berbagai kritik terhadap pelaksanaan program makan bergizi.
“Kedua, pada 2 Juni 2026 beliau mencopot Kepala BGN yang memang banyak disorot,” ujarnya.
Dinamika Kabinet Jadi Sorotan
Selain Mahfud MD, pengamat kebijakan publik Yanuar Nugroho juga menyoroti pergantian pejabat di lingkungan pemerintahan Prabowo.
Menurut Yanuar, frekuensi pergantian pejabat yang cukup tinggi dalam waktu relatif singkat menunjukkan adanya persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Ia menilai pergantian menteri maupun kepala lembaga bukanlah solusi utama apabila tidak disertai pembenahan sistem pemerintahan secara menyeluruh.
Yanuar mengingatkan bahwa pemerintahan membutuhkan lebih dari sekadar loyalitas politik. Yang jauh lebih penting adalah membangun birokrasi yang profesional, berbasis kompetensi, serta menjunjung prinsip meritokrasi.
Menurutnya, kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menduduki jabatan strategis, tetapi juga oleh kemampuan lembaga negara dalam menjalankan tugasnya secara efektif dan akuntabel.
“Yang dibutuhkan bukan hanya pejabat dengan loyalitas politik saja. Itu penting, tetapi yang lebih penting adalah mengembalikan profesionalisme, teknokratisme, dan meritokrasi dalam pemerintahan,” kata Yanuar.
Ia menambahkan bahwa penguatan prinsip-prinsip tersebut akan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus menentukan keberhasilan pembangunan nasional ke depan.
“Itu yang akan menyelamatkan tak hanya pemerintah, tetapi masa depan negeri ini,” tambahnya.
Harapan Baru di Bawah Kepemimpinan Nanik
Dengan ditunjuknya Nanik Sudaryati Dewa sebagai Kepala BGN yang baru, publik kini menaruh harapan besar terhadap peningkatan kinerja lembaga tersebut. Nanik diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan yang selama ini muncul dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Program tersebut menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah.
Keberhasilan program ini dinilai akan menjadi salah satu tolok ukur penting bagi pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan sumber daya manusia unggul dan penurunan angka stunting secara nasional.
Pergantian kepemimpinan di BGN sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kritik dan evaluasi yang berkembang di masyarakat. Langkah ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola program sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.
