Mahasiswa dan Diaspora Indonesia di Sydney Tolak Wacana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto
Sydney, 9 November 2025. Kami, mahasiswa dan diaspora Indonesia yang berdomisili di Sydney, menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto. Kami menilai langkah tersebut tidak layak dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta demokrasi yang menjadi dasar perjuangan bangsa Indonesia.
Pemberian gelar tersebut justru berpotensi melukai nurani bangsa serta mengabaikan penderitaan jutaan korban kebijakan represif selama rezim Orde Baru. Berikut alasan-alasan penolakan kami:
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat
Soeharto bertanggung jawab atas tragedi pembunuhan massal 1965–1966, di mana ratusan ribu orang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI tanpa proses hukum dan dibunuh secara kejam. Tragedi ini meninggalkan luka sosial mendalam yang diwariskan kepada generasi korban, yang selama puluhan tahun mengalami diskriminasi dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial.
Selain itu, berbagai operasi militer seperti di Timor Timur, Tanjung Priok, Aceh, dan Papua, serta praktik Penembakan Misterius (Petrus), menimbulkan ribuan korban jiwa, penyiksaan, dan penghilangan paksa yang hingga kini belum mendapatkan keadilan.
2. Melanggengkan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
Rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menjadi simbol praktik KKN di Indonesia. Soeharto dan keluarganya menguasai sektor-sektor ekonomi strategis melalui jaringan perusahaan dan yayasan pribadi. Proyek-proyek seperti mobil nasional Timor dan bisnis jalan tol anak-anaknya menunjukkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk memperkaya keluarga dan kroni.
Sistem ekonomi dan politik yang dibangun pada masa itu menumbuhkan budaya koruptif yang masih berdampak sistemik hingga saat ini.
3. Rezim Otoriter yang Membungkam Demokrasi
Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto menegakkan pemerintahan yang mengekang kebebasan rakyat. Pers dikontrol ketat, partai politik dipaksa melebur, dan oposisi dibungkam. Aktivis, mahasiswa, dan tokoh kritis kerap ditangkap, disiksa, bahkan diculik.
Penembakan mahasiswa Trisakti dan Semanggi menjadi simbol tragis matinya demokrasi di bawah kekuasaan Orde Baru.
4. Rasisme dan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa
Kebijakan rezim Soeharto menanamkan rasisme institusional terhadap warga Tionghoa. Penggunaan bahasa dan aksara Mandarin dilarang, serta perayaan kebudayaan Tionghoa dibatasi.
Puncaknya terjadi pada kerusuhan Mei 1998, di mana banyak warga keturunan Tionghoa menjadi korban kekerasan, pemerkosaan, dan pembunuhan, sementara negara gagal memberikan perlindungan dan keadilan bagi mereka.
5. Krisis Ekonomi, Kerusakan Lingkungan, dan Luka Sosial
Kebijakan ekonomi yang koruptif dan monopolistik pada masa Soeharto menyebabkan krisis ekonomi 1997–1998, mengakibatkan jutaan rakyat kehilangan pekerjaan dan melonjaknya harga kebutuhan pokok.
Eksploitasi sumber daya alam secara masif juga mengakibatkan kerusakan lingkungan dan memperlebar kesenjangan sosial. Hingga kini, luka sosial akibat ketidakadilan masa Orde Baru masih dirasakan oleh generasi penerus bangsa.
Pernyataan Sikap
Mahasiswa dan diaspora Indonesia di Sydney menegaskan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto merupakan bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai reformasi dan perjuangan rakyat Indonesia.
Mengangkat Soeharto sebagai pahlawan berarti menghapus penderitaan korban, memutarbalikkan sejarah, dan mencederai cita-cita kemanusiaan serta demokrasi bangsa.
Kami menyerukan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mendengarkan suara publik, menghormati sejarah, dan menegakkan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM masa Orde Baru.
