Kota Batu, lingkarmedia.com – Dengan banyaknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) atau kendaraan yang melebihi batas dimensi/muatan di wilayah Malang Raya khususnya yang melintas di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu bersama Dinas Perhubungan Kota Batu menggelar Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (FLLAJ).
Forum yang digelar pada Rabu (30/7/2025) ini diikuti dari berbagai pihak terkait seperti Satlantas Polres Batu, Kejaksaan Negeri, Dinas PUPR, Kodim 0818 serta perwakilan UPT dan Dishub Kabupaten Malang, digelar di Transforma Center jalan raya Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
FLLAJ kali ini menegaskan komitmen bersama dalam pengawasan serta penegakan hukum dalam mengurangi resiko kecelakaan, kerusakan jalan akibat kendaraan melintas dengan muatan melebihi batas.
Asisten I Pemkot Batu, Drs Susetya Herawan, M. Si yang memimpin rapat FLLAJ dalam sambutannya memaparkan pentingnya sinergitas pihak-pihak pemangku kepentingan dalam mengawal kebijakan terkait ODOL.
“Kota Batu dengan wilayah pegunungan sangat berbahaya untuk dilintasi kendaraan bermuatan lebih. Hal ini bukan hanya melanggar hukum tetapi juga membahayakan pengguna jalan lainnya”, ungkap Susetya Herawan di hadapan peserta forum.
Di kesempatan berbeda, Kasat Lantas Polres Batu AKP Kevin Ibrahim, S.Tr.K., S.I.K., menyampaikan adanya faktor yang menjadi kendala dalam penegakan hukum bagi ODOL. Menurutnya, faktor ekonomi para driver dan kapasitas pengawasan menjadi kendala dalam penegakan hukum. Namun demikian pihaknya saat ini fokus pada sosialisasi intensif.
AKP Kevin mengatakan,”saat ini kami fokus pada sosialisasi intensif sebelum masuk pada tahap penindakan tegas”.
Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kota Batu, Hendry Suseno, SP., MM kepada awak media usai mengikuti FLLAJ menjelaskan dalam menangani maraknya kendaraan ODOL yang melintas, pihaknya lebih menyoroti pentingnya pendekatan secara komperhensif.
“Pendekatan ini akan kami lakukan, sehingga Batu sebagai kota pariwisata ke depannya bisa bebas ODOL tetapi tidak merugikan semua pihak, masyarakat pun terlindungi”, ujarnya.
Dengan banyaknya usulan yang disampaikan dalam forum tersebut, Hendry Suseno berharap hal tersebut dapat sebagai acuan pembuatan regulasi yang bermuatan lokal. “Dari usulan-usulan yang disampaikan tadi, gimana nantinya kita bisa membuat aturan-aturan yang bermuatan lokal, semua terwadahi sehingga ODOL ini bisa Zero sesuai dengan target pemerintah pusat”.
Ditambahkannya, untuk di Malang Raya sedang dibahas terkait penyediaan transportasi yang layak, termasuk penyediaan Trans Jatim.
Terkait jembatan timbang, Kepala Dishub ini menekankan perlu adanya hal tersebut. “Saya rasa ini perlu karena saat jembatan timbang ada, hal ini bisa tertib. Tetapi sejak ditutupnya jembatan timbang, akhirnya kita tidak bisa tahu kendaraan second yang masih layak masuk dengan muatan dua kali melebihi standart bahkan bisa empat kali lipat seperti yang disampaikan ahli lalu lintas dari Brawijaya tadi”.
“Tetapi untuk di Kota Batu sarana dan prasarana kita tidak memungkinkan, karena tidak punya lahan yang luas dan sangat terbatas”, tambahnya.
Dari hasil forum tersebut, diharapkan adanya sinergi antara Dishub dengan OPD terkait untuk menciptakan Zero ODOL di Kota Batu.
