LINGKARMEDIA.COM – Dialog publik bertajuk “Indonesia Emas atau Cemas? Telaah Kritis Indonesia Hari Ini” yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026), berlangsung dinamis dan diwarnai sejumlah pertanyaan kritis dari kalangan mahasiswa kepada Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) RI, Budiman Sudjatmiko.
Kegiatan yang mempertemukan unsur mahasiswa, masyarakat sipil, dan pemerintah tersebut menjadi ruang diskusi terbuka mengenai berbagai isu kebangsaan, mulai dari arah pembangunan nasional, visi Indonesia Emas 2045, penyempitan ruang sipil, hingga keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Sejak sesi tanya jawab dibuka, sejumlah mahasiswa secara langsung menyampaikan kritik terhadap posisi Budiman yang kini berada dalam lingkaran pemerintahan. Kritik tersebut muncul karena Budiman selama ini dikenal sebagai aktivis yang vokal mengkritik kekuasaan sebelum akhirnya bergabung ke pemerintahan.
Salah satu pertanyaan yang menjadi sorotan datang dari Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Semarang, Bima Prayuda. Dalam kesempatan itu, Bima mempertanyakan konsistensi sikap Budiman setelah menjadi bagian dari pemerintahan.
“Apakah Bung Budiman masuk sistem dengan menjinakkannya, atau sistem yang menjinakkan Bapak?” tanya Bima di hadapan peserta forum yang berlangsung di Kafka Forum, Semarang.
Pertanyaan tersebut disambut perhatian peserta karena menyentuh isu yang kerap menjadi perdebatan di kalangan aktivis, yakni tentang efektivitas perjuangan melalui jalur gerakan di luar sistem maupun melalui institusi negara.
Suasana forum kemudian semakin memanas sekitar pukul 14.30 WIB ketika Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip), Muhammad Rafli Susanto, menyampaikan kritik yang lebih tajam kepada Budiman.
Dalam pernyataannya, Rafli menilai narasi idealisme yang disampaikan Budiman tidak cukup menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Ia mencontohkan konflik agraria dan persoalan petani di Pundenrejo yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian lebih serius dari pemerintah.
“Bapak jangan bicara soal keidealan negara kalau bapak tidak pernah memikirkan ide atau solusi yang menyentuh akar rakyat, seperti persoalan petani Pundenrejo, pikirkan hal demikian, jangan cacat logika terus,” ujar Rafli.
Pernyataan tersebut memicu respons langsung dari Budiman. Mantan aktivis reformasi itu sempat meminta Rafli menjelaskan lebih lanjut argumentasinya agar dapat didiskusikan secara terbuka dalam forum.
Namun Rafli menolak memperpanjang penjelasannya. Ia mengaku harus meninggalkan lokasi karena akan bergabung dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Semarang pada waktu yang hampir bersamaan.
Sebelum meninggalkan ruangan, Rafli bahkan sempat menantang Budiman untuk melanjutkan diskusi di luar forum. Situasi itu membuat suasana diskusi sempat menegang karena terjadi adu argumentasi antara peserta dan pembicara.
Menanggapi sikap Rafli, Budiman menyampaikan bahwa forum diskusi seharusnya menjadi ruang pertukaran gagasan yang saling menghormati. Ia juga menegaskan bahwa pengalaman aktivisme seseorang tidak membuatnya memiliki hak untuk mengabaikan etika dalam forum publik.
“Orang-orang tertarik dengan argumen Anda. Anda pernah dipenjara tiga bulan, bukan berarti Anda lebih hebat dan berhak untuk tidak menghormati forum ini. Anda bukan siapa-siapa. Silakan pergi,” kata Budiman.
Setelah perdebatan tersebut, Rafli diketahui meninggalkan lokasi acara dan forum kembali berjalan normal. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan peserta lain yang mengajukan berbagai pertanyaan dan pandangan kritis mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan politik Indonesia saat ini.
Berdasarkan keterangan tertulis panitia, kegiatan tersebut dihadiri berbagai organisasi mahasiswa ekstra kampus, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), serta Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
Dalam forum tersebut, para mahasiswa tidak hanya mempertanyakan posisi Budiman di pemerintahan, tetapi juga menyoroti sejumlah isu strategis nasional. Beberapa peserta mengkritik konsep Indonesia Emas 2045 yang dinilai perlu ditinjau secara lebih realistis dengan mempertimbangkan berbagai tantangan sosial yang masih dihadapi masyarakat.
Selain itu, muncul pula kekhawatiran mengenai semakin sempitnya ruang kebebasan sipil dan meningkatnya keterlibatan aparat militer dalam urusan sipil yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Budiman menegaskan bahwa keputusannya bergabung ke pemerintahan bukan berarti meninggalkan idealisme yang selama ini diperjuangkannya. Menurut dia, aktivisme dapat dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk dengan bekerja dari dalam sistem pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa posisinya di BP Taskin merupakan upaya untuk mendorong perubahan kebijakan secara langsung, khususnya dalam program pengentasan kemiskinan yang menyasar kelompok masyarakat rentan.
Budiman juga menekankan pentingnya menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat miskin sekaligus mempercepat pemerataan kesejahteraan.
Dalam pemaparannya, ia turut menjelaskan pandangannya mengenai arah pembangunan nasional yang menurutnya menggabungkan gagasan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, dengan pemikiran ekonom Soemitro Djojohadikusumo.
Selain membahas pembangunan, Budiman mengingatkan peserta mengenai bahaya disinformasi yang dapat memicu polarisasi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Menurutnya, masyarakat perlu mengedepankan dialog dan literasi informasi agar perbedaan pandangan tidak berkembang menjadi konflik sosial.
Meski sempat diwarnai perdebatan dan adu argumentasi, forum dialog tersebut akhirnya berlangsung hingga selesai dalam suasana kondusif. Kegiatan itu menjadi ruang pertemuan antara mahasiswa, masyarakat sipil, dan pemerintah untuk menyampaikan kritik sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi bangsa.
