LINGKARMEDIA.COM – Rencana pemerintah mengganti LPG 3 kilogram dengan Compressed Natural Gas (CNG) terus bergulir. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah tetap akan memberikan subsidi untuk CNG agar harganya terjangkau masyarakat.
Menurut Bahlil, kebijakan subsidi tersebut merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar program energi nasional tetap berpihak kepada rakyat kecil. Pemerintah bahkan menargetkan harga CNG nantinya minimal setara dengan LPG 3 kg yang selama ini digunakan masyarakat.
“Baik itu CNG maupun LPG akan selalu mengedepankan untuk membantu rakyat yang memang harus kita bantu,” ujar Bahlil.
Saat ini pemerintah masih melakukan pengujian dan pengembangan tabung CNG ukuran 3 kilogram sebelum diproduksi secara massal. Jika seluruh proses pengujian selesai, CNG akan dipasarkan dengan skema subsidi seperti LPG bersubsidi saat ini.
Pemerintah menilai penggunaan CNG memiliki keuntungan ekonomi cukup besar. Berdasarkan kajian awal Kementerian ESDM, biaya penggunaan CNG disebut bisa lebih murah sekitar 30 persen dibanding LPG. Selain itu, Indonesia memiliki cadangan gas alam yang lebih besar dibanding minyak bumi sehingga dianggap lebih mandiri dan dapat mengurangi ketergantungan impor LPG.
Selama ini CNG sebenarnya sudah digunakan di sektor industri, hotel, restoran, hingga kendaraan umum seperti bus dan bajaj. Namun penggunaan dalam skala rumah tangga masih menjadi tantangan besar karena karakteristik teknisnya berbeda jauh dengan LPG.
Perbedaan paling mendasar terletak pada tekanan gas. LPG disimpan dalam bentuk cair dengan tekanan relatif rendah sekitar 5–8 bar. Sementara CNG disimpan dalam bentuk gas bertekanan sangat tinggi mencapai 200–250 bar.
Karena tekanannya bisa 30 kali lebih besar, tabung CNG tidak bisa menggunakan material biasa seperti tabung LPG melon. Tabung CNG harus dibuat dari baja tanpa sambungan atau material komposit khusus yang jauh lebih tebal dan kuat agar mampu menahan tekanan tinggi.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengakui aspek keselamatan masih menjadi perhatian utama pemerintah. Kajian teknis mengenai keamanan tabung dan distribusi CNG masih dilakukan oleh Lemigas dan ditargetkan selesai dalam tiga bulan ke depan.
Menurut Laode, pemerintah juga tengah memastikan agar tabung CNG nantinya tetap kompatibel dengan kompor rumah tangga yang saat ini menggunakan LPG. Dengan demikian masyarakat tidak perlu membeli kompor baru.
“Kompor tidak perlu diganti, tinggal plug, sudah mengalir,” kata Laode.
Meski secara ekonomi lebih murah, kekhawatiran publik terhadap keamanan CNG terus bermunculan. Tekanan tinggi pada tabung dinilai berpotensi menimbulkan risiko ledakan lebih besar jika terjadi kerusakan struktur atau kebocoran.
Berbeda dengan LPG yang lebih berat dari udara, CNG memiliki karakter lebih ringan sehingga jika bocor akan langsung terbang ke atmosfer. Dari sisi kebakaran, CNG justru dianggap lebih aman karena memiliki titik nyala sekitar 540 derajat Celsius, lebih tinggi dibanding LPG sekitar 400 derajat Celsius.
Namun bahaya terbesar CNG terletak pada tekanan mekanisnya. Jika tabung mengalami retak, korosi, atau kerusakan katup, pelepasan tekanan mendadak dapat memicu ledakan sangat kuat bahkan sebelum gas terbakar.
Indonesia sendiri pernah mengalami insiden ledakan CNG. Pada November 2023, sebuah truk pengangkut CNG meledak di Sukabumi, Jawa Barat. Ledakan tersebut menewaskan dua orang dan melukai tujuh lainnya setelah salah satu tabung berkapasitas 150 kilogram meledak dan memicu efek beruntun.
Kasus serupa juga terjadi di Bekasi pada September 2025 ketika truk penyuplai CNG terbakar akibat kebocoran saat pengisian gas.
Di Pakistan yang menjadi salah satu negara pengguna CNG terbesar, sejumlah ledakan fatal juga terjadi sepanjang 2026. Salah satunya di Karachi yang menyebabkan bangunan tiga lantai runtuh dan menewaskan sedikitnya 16 orang. Insiden lain terjadi di kawasan industri Haripur akibat ledakan pipa gas bertekanan tinggi.
Hasil investigasi menunjukkan sebagian besar kecelakaan bukan disebabkan teknologi CNG itu sendiri, melainkan penggunaan tabung ilegal, kurangnya sertifikasi ulang, serta lemahnya pengawasan keselamatan.
Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas, Moshe Rizal menilai penggunaan CNG untuk rumah tangga memiliki risiko keselamatan sangat besar.
Menurut Moshe, alasan itulah yang membuat pemerintah pada program konversi energi 2007 lebih memilih LPG dibanding CNG untuk menggantikan minyak tanah.
“Kalau untuk masyarakat, apalagi rumah tangga, saya tidak begitu menganjurkan karena risiko safety sangat besar,” ujarnya.
Moshe menyarankan jika pemerintah tetap ingin mengembangkan CNG, distribusi sebaiknya dilakukan melalui jaringan gas rumah tangga atau jargas, bukan dalam bentuk tabung eceran.
Pandangan serupa disampaikan ekonom energi Center of Reform on Economics, Muhammad Ishak Razak. Ia menilai tekanan tinggi membuat tabung CNG menjadi lebih berat, mahal, dan tidak praktis untuk kebutuhan rumah tangga.
Menurut Ishak, secara keekonomian CNG memang lebih murah dibanding LPG, namun manfaat tersebut baru terasa jika infrastruktur distribusi sudah matang seperti jaringan LPG saat ini.
Praktisi migas Hadi Ismoyo menambahkan, jika pemerintah serius mengembangkan CNG 3 kilogram, maka perlu pembangunan infrastruktur besar seperti mother station dan terminal regasifikasi di berbagai wilayah Jawa.
Di tengah berbagai perdebatan tersebut, pemerintah tetap optimistis CNG bisa menjadi solusi mengurangi impor LPG dan menekan subsidi energi nasional. Namun sebelum dimasifkan, tantangan terbesar yang harus dijawab pemerintah adalah soal keamanan, kesiapan infrastruktur, dan pengawasan distribusi agar masyarakat tidak menjadi korban dari risiko teknologi bertekanan tinggi tersebut.
