LINGKARMEDIA.COM – Bertepatan dengan Hari Pejalan Kaki Nasional yang ke-14, Kamis, 22 Januari 2026, menjadi momentum yang tepat untuk merefleksikan kembali bagaimana kondisi keamanan dan kenyamanan kita saat melangkah di ruang publik
Pada tanggal 22 Januari 2012 silam, sebuah kecelakaan maut terjadi di kawasan Tugu Tani, Jakarta. Akibat kelalaian seorang pengemudi mobil, sembilan nyawa pejalan kaki melayang dalam sekejap.
Tragedi memilukan tersebut memicu terbentuknya gerakan Koalisi Pejalan Kaki (KOPEKA) untuk menetapkan tanggal 22 Januari sebagai Hari Pejalan Kaki Nasional. Tujuannya sebagai bentuk penghormatan kepada para korban sekaligus pengingat keras bahwa ketiadaan fasilitas keamanan yang memadai dapat berakibat fatal bagi nyawa manusia.
Gerakan yang telah eksis sejak 2011 ini terus konsisten memperjuangkan kedaulatan trotoar di Indonesia. KOPEKA tidak hanya menuntut perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga mengangkat berbagai isu krusial setiap tahunnya, seperti memastikan pejalan kaki terlindungi dari risiko kecelakaan lalu lintas, menciptakan ruang yang bisa diakses dengan nyaman oleh lansia, anak-anak, hingga penyandang disabilitas serta mendorong budaya jalan kaki sebagai langkah nyata mengurangi polusi udara dan mengatasi krisis iklim.
Perencanaan sistem jalur pejalan kaki yang aman adalah fondasi penting dalam membangun kota yang ramah bagi semua warganya.
Jalur pejalan kaki yang dirancang dengan baik tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga mendorong mobilitas aktif, mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor dan menciptakan ruang publik yang inklusif.
Namun, di banyak kota besar di Indonesia, fasilitas pejalan kaki masih sering terabaikan, sempit, tidak aman, dan kurang terintegrasi dengan sistem transportasi lain.
Kita bisa belajar dari kota yang telah mengambil langkah konkret dalam meningkatkan keselamatan pejalan kaki.
Di Kolkata, India, Departemen Pekerjaan Umum (PWD) meluncurkan inisiatif untuk memasang penghalang pejalan kaki di area-area dengan lalu lintas tinggi guna mencegah penyeberangan ilegal dan mengurangi kecelakaan.
Sementara itu, di Pune, India, penerapan koridor jalan tanpa sinyal menimbulkan kekhawatiran terkait keselamatan pejalan kaki. Para ahli dan aktivis menyerukan perlunya desain jalan yang lebih ramah pejalan kaki, termasuk penyeberangan yang aman dan pengendalian kecepatan kendaraan.
Di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa perencanaan jalur pejalan kaki yang aman dapat dicapai melalui penerapan lebar jalur minimal 2 meter, ketinggian 0,4 meter dari jalan, serta penambahan fasilitas keamanan seperti bollard dan lampu penerangan.
Salah satu solusi agar pejalan kaki aman adalah Road Diet yakni perencanaan transportasi dengan mempersempit jalan dan memperlebar trotoar.
Konsep road diet ini menyediakan trotoar yang lebar bagi pejalan kaki. Selain itu, dalam konsep tersebut disediakan juga jalur khusus untuk sepeda.
Untuk berjalan kaki, orang biasa memerlukan pijakan minimal seluas 90 cm. Sementara untuk disabilitas pengguna kursi roda memerlukan 120cm. Karena itu trotoar yang lebar diperlukan pejalan kaki.
Karena itu, harus ada pembenahan trotoar sesuai standar yang ditujukan untuk pejalan kaki di kota-kota bahkan sampai ke desa. Pejalan kaki dan pengguna transportasi umum harus menjadi prioritas dalam pembenahan transportasi di Indonesia.
Perencanaan sistem jalur pejalan kaki yang aman adalah langkah krusial dalam menciptakan kota yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip desain yang tepat, memenuhi standar teknis, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dapat membangun lingkungan yang mendukung mobilitas aktif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Investasi dalam infrastruktur pejalan kaki bukan hanya tentang keselamatan, tetapi juga tentang menciptakan ruang publik yang nyaman dan ramah bagi semua.
