LINGKARMEDIA.COM – Wakil Ketua Umum (Waketum) Dewan Pimpinan Nasional Barisan Muda Indonesia Demokrat (DPN BMI Demokrat), Arnod Sihite, mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.
Menurut Arnod yang juga Wakil Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menilai kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto sudah berada pada jalur yang tepat. Namun, ia menekankan pentingnya memperkuat orkestrasi kebijakan melalui Kementerian Koordinator Infrastruktur Republik Indonesia yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono.
“Kunci ke depan ada pada koordinasi lintas kementerian yang semakin solid. Peran Menko Infrastruktur sebagai orkestrator menjadi sangat strategis untuk memastikan kebijakan berjalan terintegrasi dan berdampak langsung kepada pekerja,” ujar Arnod.
Ia menjelaskan, berbagai kebijakan yang saat ini dirasakan pekerja merupakan hasil kerja bersama kementerian teknis di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur, seperti Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Dalam sektor transportasi, perbaikan layanan dan kebijakan tarif dinilai sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara keberlangsungan usaha dan kesejahteraan pekerja. Arnod secara khusus menyoroti kebijakan potongan aplikasi ojek online sebesar 8%, yang dinilai sebagai langkah positif untuk meningkatkan pendapatan pengemudi.
“Penetapan potongan aplikasi 8 persen ini menjadi salah satu bentuk keberpihakan terhadap pekerja sektor informal. Harapannya, kebijakan ini dapat dijaga konsistensinya dan diawasi dengan baik,” ungkapnya.
Ia juga menilai perbaikan arus mudik Lebaran 2026 berjalan cukup baik, yang mencerminkan semakin efektifnya koordinasi lintas kementerian dalam pengelolaan transportasi nasional.
“Kelancaran arus mudik menjadi indikator penting bahwa koordinasi lintas kementerian berjalan semakin solid dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, pembangunan dan peningkatan akses menuju kawasan industri menjadi faktor penting dalam menekan biaya hidup pekerja. Infrastruktur yang semakin baik dinilai mampu memangkas waktu tempuh dan biaya transportasi harian.
“Inilah benang merahnya: ketika infrastruktur membaik, akses pekerja menjadi lebih mudah, biaya hidup bisa ditekan, dan pada akhirnya kesejahteraan ikut meningkat,” jelasnya.
Di sektor perumahan, program pembangunan satu juta rumah buruh dinilai sebagai langkah strategis jangka panjang. Dengan skema cicilan fleksibel hingga 40 tahun, program ini diharapkan mampu memberikan kepastian hunian bagi pekerja sekaligus mengurangi beban biaya sewa.
Arnod juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan pekerja di berbagai sektor, termasuk awak kapal perikanan, seiring dengan kebijakan ratifikasi Konvensi ILO Nomor 188 melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026.
Terkait penanganan insiden kereta api di Bekasi, Arnod menilai respons cepat pemerintah mencerminkan efektivitas koordinasi lintas kementerian yang sudah berjalan baik. Langkah percepatan evakuasi dan pemulihan infrastruktur dinilai menjadi contoh penting dalam mitigasi dampak.
“Respons cepat ini menunjukkan bahwa ketika koordinasi lintas kementerian berjalan baik, penanganan di lapangan bisa lebih efektif dan terarah,” tegasnya.
Secara keseluruhan, Arnod melihat pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada proyek fisik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong kesejahteraan pekerja.
Ia pun menegaskan bahwa Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia akan terus berperan sebagai mitra konstruktif dalam mengawal kebijakan pemerintah.
“Kami akan terus mendorong agar sinergi ini semakin kuat. Harapannya, seluruh kebijakan yang ada benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan pekerja di Indonesia,” tutupnya.
