LINGKARMEDIA.COM – Sebanyak 10 dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh menetapkan status darurat bencana banjir. Bencana banjir menyebabkan 30 orang dilaporkan meninggal dunia hingga Rabu (26/11/2025) sore.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), telah menetapkan status keadaan tanggap darurat bencana banjir di Aceh tahun 2025.
“Pada hari ini, Kamis 27 November 2025, saya Gubernur Aceh menetapkan keputusan Gubernur Aceh tentang penetapan status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025,” kata Mualem di hadapan awak media di kantor DPR Aceh, Kamis (27/11/2025).
Mualem menyebutkan, penetapan status tanggap darurat bencana itu akan berlangsung selama 14 hari, dari 28 November hingga 11 Desember 2025.
Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) di Banda Aceh melaporkan terdapat 10 kabupaten/kota di Aceh mengalami banjir serta longsor sejak 18 hingga 26 November 2025. “Musibah ini membuat 14.235 KK atau 46.893 jiwa terdampak dan 1.497 jiwa dari 455 KK mengungsi,” kata Plt Kepala Pelaksana BPBA, Fadmi Ridwan.
Angka korban meninggal dunia tersebut tersebar di 4 kabupaten di Aceh, terbanyak di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.
Di Kabupaten Aceh Tengah, warga meninggal dunia akibat longsor sebanyak 15 orang dan masih ada yang hilang yang sedang dalam proses pencarian.
Sementara itu, di Kabupaten Bener Meriah, jumlah korban jiwa yang meninggal dunia sebanyak 11 orang dan 13 orang hilang.
Kemudian, di Aceh Utara, 2 orang meninggal dan 3 orang belum ditemukan akibat terseret arus banjir.
Adapun di Aceh Tenggara, laporan sementara hingga saat ini mencatat warga meninggal dunia sebanyak 2 orang.
Ia mengatakan, sebagian besar kejadian dipicu curah hujan tinggi terus-menerus, angin kencang, dan kondisi geologi labil yang berdampak pada banjir, tanah bergerak, serta longsor.
Sebanyak 10 daerah yang terendam banjir tersebut adalah Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Aceh Timur, Bener Meriah, Gayo Lues, Aceh Singkil, Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Aceh Selatan. Ketinggian air antara 30 – 80 sentimeter.
Beberapa lokasi seperti di pedalaman Buloh Semua, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, 91 keluarga terkurung. Jalur nasional Tapak Tuan, Aceh Selatan-Kota Subulussalam tidak bisa dilalui.
Di Kabupaten Aceh Tengah, lumpuh total akibat banjir. Korban meninggal dunia akibat tertimbun longsor. Kadis Kominfo Aceh Tengah, Mustafa Kamal, mengatakan jumlah warga yang mengungsi sementara ini mencapai 3.213 keluarga.
“Korban meninggal dunia yang terdeteksi 15 jiwa, yang hilang masih ada dan sedang pendataan,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (27/11/2025).
Mustafa menyebut intensitas hujan yang tinggi memicu tanah longsor, banjir bandang, serta merusak sejumlah infrastruktur vital.
Seluruh akses transportasi darat menuju daerah tetangga, termasuk Kabupaten Bireuen, Aceh Utara, dan Nagan Raya terputus akibat longsor serta rusaknya jalan dan jembatan.
“Pasokan kebutuhan makanan pokok dan logistik lainnya tidak dapat masuk ke Takengon, ini telah menimbulkan kekhawatiran akan ketersediaan pangan,” ujarnya.
Selain itu, layanan dasar masyarakat ikut terdampak, ditambah listrik padam total dan terputusnya jaringan komunikasi internet di seluruh wilayah.
“Kondisi ini telah menyebabkan kesulitan dalam upaya koordinasi dan penyaluran informasi,” ucapnya.
“Kami sangat berharap dan memohon bantuan dari pemerintah provinsi, pusat, dan seluruh pihak untuk segera membuka akses dan mengirimkan bantuan secepat mungkin,” ungkap Mustafa.
PT PLN UID Aceh melaporkan kini ada sembilan tower transmisi PLN yang roboh akibat banjir.
“Akibat banjir bandang yang terjadi dari wilayah Bireuen dan Aceh Timur, mengakibatkan 9 tower SUTT 150 KV terdampak. 3 tower lainnya mengalami kerusakan struktur,” ungkap General Manager PLN UID Aceh, Eddi Saputra di Banda Aceh, Kamis (27/11/2025).
Selain itu, material pendukung telah dimobilisasi dari Palembang, Lampung, Jambi, Pekanbaru, dan Padang untuk memastikan percepatan progres pemulihan. Eddi memastikan seluruh petugas dan peralatan utama sudah tiba di Aceh pada Kamis (27/11/2025) siang ini.
Pemerintah Aceh Tengah berupaya keras menggunakan seluruh sumber daya tersisa untuk membuka jalur utama yang terputus, terutama yang vital untuk distribusi logistik dan evakuasi. Fokus saat ini adalah memastikan keselamatan warga yang mengungsi, penyediaan makanan darurat, serta pemulihan minimal jaringan komunikasi demi memudahkan koordinasi bantuan.
“Dengan lumpuhnya total akses dan terputusnya komunikasi, Aceh Tengah kini sangat membutuhkan uluran tangan dari luar, baik dalam bentuk alat berat untuk pembersihan longsor, bantuan logistik mendesak, hingga tim relawan medis dan SAR,” katanya.
Bupati Aceh Tengah, Haili Yoga, merespons cepat dengan menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi di seluruh wilayah. Bupati meliburkan seluruh aktivitas belajar mengajar di sekolah. Langkah itu diambil demi keselamatan siswa dan guru serta memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk fokus pada evakuasi dan penanganan darurat
Melalui akun media sosial Tik Tok resmi Aceh Tengah _Bup_Wabup, pada Kamis (27/11) mengatakan, sedikitnya 9 orang warga kawasan dataran tinggi Gayo itu meninggal dunia akibat banjir dan tanah longsor. 9 orang syuhada banjir itu masing-masing adalah di Kampung Paya Tumpi 3 orang dan warga kampung Daling 3 orang. Lalu 2 warga Kampung Kelopak Mata dan asal Kampung Tami Dalem 1 orang serta 1 orang lagi di Natural Park.
Bupati Halili Yoga, mengharapkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto melalui Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan BPBD Aceh supaya Aceh Tengah termasuk Kabupaten sekitarnya untuk mendapat penanganan khusus dan segera. Apalagi wilayah Aceh Tengah sekarang terisolasi karena terkepung langsung atau males badan jalan dari dan ke wilayah itu.
Di Kabupaten Pidie Jaya, bantuan yang sangat dibutuhkan sekarang adalah makanan siap saji, air minum, selimut, susu dan perlengkapan bayi. Apalagi sumber air bersih tidak ada, banyak rumah mereka sudah hampir tenggelam, bertahan dalam air tanpa listrik dan terputus komunikasi telpon seluler.
Bencana banjir ini dilaporkan menelan dua korban jiwa di Kabupaten Aceh Utara, yakni M Afdalil (27), warga Gampong Jrat Manyang, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, meninggal dunia setelah terseret arus banjir di jalan persawahan daerah itu.
“Korban sempat hendak ditolong warga lain, namun derasnya arus membuat korban tak tertolong,” kata Kapolsek Tanah Jambo Aye Polres Aceh Utara, Iptu Agus Alfian Halomoan Lubis, di Aceh Utara.
Korban meninggal lainnya adalah Muzammil (30), warga Tanjong Babah Krueng, Kecamatan Matangkuli, Kabupaten Aceh Utara, yang meninggal karena tersengat listrik saat menyelamatkan ayamnya dari banjir di rumahnya. Ia sempat dibawa ke rumah sakit, tetapi nyawanya tak tertolong.
Banjir juga membuat gedung asrama Dayah Najmul Hidayah Al Aziziyah di Meunasah Subung Cot Meurak Blang, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, ambruk ke sungai akibat longsor dan amblasnya pengaman tebing. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut.
“Alhamdulillah tidak ada korban karena santri sudah diungsikan sejak semalam ke masjid pesantren. Allah Maha Kuasa,” kata Pembina Dayah Najmul Hidayah Al Aziziyah, Tgk Adli Abdullah, saat dikonfirmasi dari Banda Aceh.
Lokasi bangunan asrama putra di dayah yang dipimpin Tgk Tarmizi M Daud Al Yusufy atau Waled Ar tersebut berada di tepi sungai. Karena arus yang deras, pengaman tebing sungai hancur hingga berujung ambruknya gedung.
Selain itu, banjir juga mengakibatkan jalan lintas Kabupaten Bireuen ke Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, putus total.
Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Deden Supriyatna, mengatakan hingga saat ini terdapat dua titik lintasan Bireuen–Takengon yang tidak bisa dilalui kendaraan roda dua maupun empat. Tidak ada jalur alternatif pada lintasan tersebut, masyarakat diminta menunda perjalanan ke dataran tinggi Gayo, Aceh.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengirimkan surat bernomor 300.2.8/9333/SJ tanggal 18 November 2025 yang meminta bupati dan wali kota seluruh Aceh untuk siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.
Plt Kepala Pelaksana BPBA, Ridwan Fadmi, menyampaikan bahwa sesuai surat Mendagri, pemerintah daerah diminta mengaktifkan posko siaga darurat BPBD, melakukan evakuasi masyarakat, menyiapkan logistik darurat, serta mengaktifkan layanan kesehatan darurat. Kemudian, melakukan pemantauan data cuaca dan debit air sungai, berkoordinasi dengan lembaga terkait, melakukan kaji cepat di daerah terdampak, dan menetapkan status tanggap darurat.
Tindakan yang harus dilakukan masyarakat antara lain segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi dan mematikan listrik, gas, serta kompor sebelum evakuasi. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta segera melakukan pertolongan cepat, pendataan jumlah korban dan kerugian, serta pemenuhan kebutuhan dasar korban terdampak bencana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
BPBA terus melakukan koordinasi dengan BPBD di berbagai wilayah serta memastikan langkah-langkah penanganan darurat berjalan optimal. BPBA mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi banjir, tanah bergerak, dan longsor, terutama pada wilayah dengan curah hujan tinggi.
