LINGKARMEDIA.COM – Kecamatan Bumiaji yang berada di wilayah utara Kota Batu dikenal sebagai kawasan pegunungan yang memiliki keindahan alam sekaligus tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi. Berada di lereng Gunung Arjuno, kawasan ini kerap menghadapi berbagai persoalan lingkungan mulai dari banjir bandang, tanah longsor, kerusakan hutan hingga menurunnya kualitas dan debit sumber mata air.
Berangkat dari kondisi tersebut, Pemerintah Kecamatan Bumiaji berinisiatif membentuk sebuah forum bernama Pemerhati Lingkungan dan Sumber Mata Air (Pelita). Forum ini diharapkan menjadi wadah bersama bagi pemerintah, masyarakat, pegiat lingkungan hingga pemangku kepentingan lainnya untuk menjaga kelestarian lingkungan di wilayah Bumiaji dan Kota Batu secara umum.
Pembentukan forum Pelita dibahas dalam pertemuan yang digelar di Pendopo Kecamatan Bumiaji, Senin (18/5/2026) siang. Pertemuan tersebut dihadiri berbagai unsur mulai dari Camat Bumiaji, Forkopimcam, Perhutani, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, Tahura Raden Soerjo, BPBD, Linmas, pemerintah desa, pemerhati lingkungan hingga warga Desa Giripurno.
Camat Bumiaji, Thomas Maido, mengatakan forum Pelita bukan sekadar organisasi formalitas, melainkan ruang konsolidasi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga ekologi kawasan Bumiaji yang selama ini dikenal rentan terhadap kerusakan lingkungan.
Menurut Thomas, pembentukan forum tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah kecamatan dalam memperkuat kolaborasi antar pihak terkait persoalan lingkungan dan kebencanaan yang terus menjadi perhatian masyarakat.
“Harapannya forum Pelita ini menjadi sarana konsolidasi baik pemangku wilayah, pemerintah kota, pegiat-pegiat lingkungan, pemerintah desa dan teman-teman pemerhati lingkungan lainnya, untuk sharing bagaimana kita menjaga wilayah Kecamatan Bumiaji ini agar tetap asri,” ungkap Thomas Maido saat ditemui awak media di ruang kerjanya.
Ia menjelaskan, keberadaan forum Pelita nantinya juga diarahkan sebagai wadah kajian terhadap berbagai titik rawan bencana yang ada di Kecamatan Bumiaji. Dengan demikian, langkah-langkah penanganan dan mitigasi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran bersama instansi terkait.
“Kalaupun ada tempat-tempat rawan banjir, itu nanti kita bisa melakukan kajian dengan SKPD terkait langkah-langkah teknis apa yang perlu kita ambil,” jelasnya.
Thomas menegaskan bahwa menjaga lingkungan tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Menurutnya, diperlukan keterlibatan masyarakat secara aktif agar keseimbangan ekologi tetap terjaga di tengah perkembangan pembangunan dan sektor wisata yang terus tumbuh di Kota Batu.
“Tentunya dengan forum Pelita ini, masyarakat dengan elemen yang ada siap untuk bersama-sama menjaga lingkungan kita,” tambahnya.
Dalam forum tersebut, pembentukan Pelita mendapatkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat yang hadir. Sejumlah peserta menyambut baik adanya ruang komunikasi antara warga dan pemerintah terkait persoalan lingkungan yang selama ini sering menjadi polemik di lapangan.
“Alhamdulillah semua mendukung untuk terbentuknya Pelita, tinggal ke depan kita mengonsep Pelita ini seperti apa yang dibahas ke depannya terkait isu-isu ekologis,” ujar Thomas.
Salah satu isu yang turut menjadi perhatian adalah munculnya konflik antara masyarakat dengan investor yang dinilai berpotensi merusak lingkungan, khususnya terkait pembangunan wisata dan eksploitasi sumber mata air.
Menanggapi hal itu, Thomas menyebut persoalan tersebut nantinya akan menjadi bagian pembahasan dalam forum Pelita. Ia menilai pembangunan wisata tetap penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah, namun harus berjalan selaras dengan kelestarian lingkungan.
“Kembali lagi nanti itu kita bahas di forum Pelita. Sebisa mungkin lingkungan ini kita jaga bersama walaupun kita tidak menapikan bahwa lingkungan terutama di Kecamatan Bumiaji ini tidak menapik terkait dengan perkembangan wisata. Namun perkembangan wisata ini setidaknya ada korelasi dengan lingkungan,” katanya.
Thomas juga berharap arah pembangunan wisata di wilayah utara Kota Batu lebih menitikberatkan pada konsep wisata berbasis ekologi dibandingkan wisata buatan yang dinilai berpotensi meningkatkan risiko kerusakan alam.
“Harapan kami, di wilayah utara itu dikurangi wisata-wisata buatan, dan wisata ekologi lebih dikedepankan sehingga selaras dengan visi misi Mbatu SAE. Karena di situ ditegaskan terkait bagaimana kita menjaga ekologi ke depan. Sehingga ini mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang mengakibatkan tanah longsor, banjir lumpur dan lain sebagainya,” imbuhnya.
Selain menjadi wadah komunikasi, forum Pelita juga diharapkan dapat menjadi jembatan penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah terkait persoalan lingkungan yang terjadi di tingkat bawah.
Harapan tersebut disampaikan salah satu pemerhati lingkungan, Robiyan. Ia menegaskan bahwa forum Pelita jangan sampai hanya menjadi seremoni tanpa tindakan nyata di lapangan.
Kepada Lingkarmedia.com, Robiyan mengatakan keberadaan forum tersebut harus benar-benar berpihak pada perlindungan lingkungan dan sumber mata air yang selama ini dinilai terus mengalami ancaman.
“Forum Pelita itu agar tidak menjadi seremoni, kita minta Pelita menjadi bagian penyampaian atau penyambung dari pemerintah. Karena yang merusak lingkungan di Kota Batu terkait sumber-sumber mata air ini, pertama orang membawa uang dan kedua dekat dengan penguasa. Itulah yang akhirnya menjadi rusaknya di Kota Batu ini,” tegasnya.
Menurut Robiyan, lemahnya pengawasan terhadap aktivitas investor sering kali memicu konflik dengan warga. Karena itu ia berharap forum Pelita nantinya memiliki peran aktif dalam pengawasan lingkungan mulai tingkat RT hingga pemerintah kota.
“Harapannya untuk menjadi pengawas di daerah tingkat RT, RW, dusun, desa sampai tingkat kota. Supaya nanti ketika ada investor masuk tidak semena-mena, tiba-tiba mengebor,” ujarnya.
Senada dengan Robiyan, tokoh masyarakat Desa Giripurno, Darsono atau yang akrab disapa Cak Bagong, juga menyampaikan harapan besar terhadap forum Pelita. Ia menilai forum tersebut harus memiliki keberanian dan kekuatan hukum dalam melindungi masyarakat dari praktik-praktik usaha yang merusak lingkungan.
Menurutnya, selama ini masyarakat sering merasa lemah ketika menghadapi investor yang dianggap tidak mematuhi aturan lingkungan maupun perizinan.
“Pelita harus bisa menjadi benteng minimal di Bumiaji dan Kota Batu ke depannya, dan memiliki pegangan hukum sebagai pegangan untuk menutup pengusaha-pengusaha brengsek itu, yang tidak taat aturan termasuk izin-izin, pengrusakan lingkungan mengenai sumber mata air dan pohon-pohon sekitar sumber,” ucap Darsono.
Dengan nada tegas, Darsono mengingatkan agar pembentukan forum tersebut tidak berhenti pada tataran formalitas semata. Ia berharap pemerintah benar-benar memberikan dukungan nyata baik dari sisi regulasi maupun perlindungan hukum terhadap forum tersebut.
“Kalau dibentuk Pelita pun tidak memenuhi syarat untuk menguasai bidang itu dan tidak dilindungi pemerintah serta hukumnya buat apa dibentuk forum Pelita,” tandasnya.
Pembentukan forum Pelita menjadi langkah awal Pemerintah Kecamatan Bumiaji dalam membangun kesadaran kolektif terkait pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan pegunungan Kota Batu. Di tengah meningkatnya ancaman kerusakan alam akibat alih fungsi lahan dan pembangunan wisata, forum ini diharapkan mampu menjadi ruang kolaborasi sekaligus pengawas sosial dalam menjaga sumber mata air, kawasan hutan dan keselamatan masyarakat.
Dengan melibatkan berbagai unsur mulai pemerintah, masyarakat hingga pemerhati lingkungan, Pelita diharapkan tidak hanya menjadi simbol kepedulian ekologis, tetapi benar-benar mampu melahirkan langkah konkret untuk menjaga kelestarian alam Bumiaji bagi generasi mendatang.
