LINGKARMEDIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat sinergi pengawasan guna memastikan berbagai program prioritas nasional, termasuk program Sekolah Rakyat, berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Langkah ini dilakukan agar setiap penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat nyata dan berkualitas bagi masyarakat.
Komitmen tersebut dibahas dalam audiensi antara pimpinan KPK dan jajaran Kemensos di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5). Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mengawal pelaksanaan program strategis pemerintah, khususnya yang berkaitan langsung dengan pelayanan sosial dan pendidikan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga menegaskan pentingnya pengawasan sejak tahap awal perencanaan, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa (PBJ). Pendampingan sejak tahap perencanaan dinilai menjadi langkah penting untuk mencegah potensi penyimpangan sebelum terjadi.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dalam program pemerintah harus dilakukan secara hati-hati dan diawasi secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan program strategis nasional tidak hanya diukur dari tingginya serapan anggaran, tetapi juga dari kualitas manfaat yang diterima masyarakat.
“Tujuan program ini sangat baik. Namun, pengadaan dalam bentuk apapun harus dilandaskan pada pengawasan, ketelitian, dan prinsip antisipatif,” ujar Setyo.
Ia menjelaskan, pengawasan yang kuat sangat diperlukan agar barang dan jasa yang dibeli menggunakan anggaran negara benar-benar sesuai kebutuhan dan spesifikasi. Dengan demikian, masyarakat sebagai penerima manfaat dapat merasakan langsung kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah.
Melalui Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring, KPK diketahui telah melakukan kajian terhadap berbagai program di lingkungan Kemensos sejak April 2026. Kajian tersebut dilakukan untuk memetakan potensi risiko korupsi sekaligus memperkuat sistem pengendalian internal di kementerian tersebut.
Salah satu perhatian KPK adalah terkait proses pengadaan barang untuk program Sekolah Rakyat, termasuk isu mengenai harga pengadaan sepatu yang sempat menjadi sorotan publik. KPK melakukan penelusuran dan klarifikasi guna memastikan tidak terdapat indikasi penyimpangan dalam proses penganggaran maupun pengadaan.
Menanggapi hal itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa angka harga yang beredar di masyarakat merupakan pagu anggaran, bukan harga pembelian riil barang. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan masih berjalan sesuai mekanisme dan pengawasan yang berlaku.
“Kami sudah berkomitmen dari awal agar program-program strategis ini tidak ternodai dengan praktik-praktik korupsi,” ujar Saifullah.
Ia juga menekankan bahwa Kemensos membuka ruang pengawasan seluas-luasnya, termasuk pendampingan dari KPK, agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Menurut Saifullah, program Sekolah Rakyat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Karena itu, kualitas pelaksanaan program harus benar-benar dijaga agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh siswa penerima bantuan.
KPK menilai pendekatan pencegahan menjadi strategi utama dalam menjaga kualitas belanja negara. Melalui pengawasan sejak tahap awal, potensi penyalahgunaan anggaran dapat ditekan sekaligus memastikan hasil pengadaan sesuai standar yang ditetapkan.
Selain memastikan anggaran terserap dengan baik, KPK juga menaruh perhatian besar terhadap kualitas barang yang diterima masyarakat. Barang yang disalurkan melalui program pemerintah harus memiliki spesifikasi layak, berkualitas, dan sesuai kebutuhan penerima manfaat.
Dalam audiensi tersebut, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo dan Johanis Tanak turut memberikan perhatian khusus terhadap kualitas barang yang diterima siswa dalam program Sekolah Rakyat. Menurut mereka, kualitas barang harus benar-benar sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan pemerintah.
“Kualitas barang yang diterima oleh siswa harus diawasi dan harus sesuai dengan anggaran yang diajukan,” kata Ibnu.
Ia menambahkan bahwa pengawasan tidak boleh hanya fokus pada aspek administrasi, tetapi juga harus menyentuh kualitas fisik barang yang diterima masyarakat. Hal ini penting agar anggaran negara tidak hanya terserap secara formal, tetapi juga menghasilkan pelayanan yang benar-benar bermanfaat.
Di sisi lain, Kemensos mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Tantangan tersebut antara lain terkait efektivitas sistem pengadaan, pengawasan kualitas barang, serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola program berskala besar.
Karena itu, Saifullah berharap proses pengadaan yang berjalan dapat terus mendapat dukungan dan pengawasan dari lembaga-lembaga yang memiliki standar integritas tinggi, termasuk KPK. Menurutnya, pengawasan lintas lembaga menjadi faktor penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
Ke depan, KPK dan Kemensos berkomitmen melanjutkan sinergi dalam berbagai bentuk kerja sama, mulai dari penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, hingga penguatan integritas aparatur negara.
KPK memandang kolaborasi lintas lembaga merupakan kunci penting agar program strategis nasional dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan pengawasan yang kuat, potensi penyimpangan dapat dicegah lebih awal sehingga kerugian negara dapat diminimalkan.
Selain itu, langkah pencegahan juga dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan setelah korupsi terjadi. Karena itu, KPK terus mendorong pendekatan preventif dalam setiap program pembangunan dan pelayanan publik.
Melalui pengawasan dan evaluasi bersama ini, KPK menegaskan bahwa fungsi pencegahan merupakan instrumen utama untuk menyelamatkan anggaran negara sebelum kerugian terjadi. Di saat yang sama, pengawasan tersebut juga bertujuan memastikan hak-hak sosial masyarakat terpenuhi secara transparan, berkualitas, dan bertanggung jawab.
Dengan sinergi yang terus diperkuat antara KPK dan Kemensos, diharapkan seluruh program sosial pemerintah, termasuk Sekolah Rakyat, dapat berjalan lebih efektif, bersih, dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
