LINGKARMEDIA.COM – Ribuan massa aksi nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah nusantara menggelar aksi damai di depan Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di kawasan Gambir Jakarta Pusat, Kamis (18/12/2025). Mereka long march dari IRTI Monas menuju depan Gedung KKP dan meneriakkan yel-yel “Hidup Nelayan”.
Massa berasal dari Jakarta, Muara Baru, Probolinggo, Pati, Rembang, Banyuwangi, Sibolga, Sumatera Utara, Bitung, Pekalongan, Brebes, dan Semarang. Kemudian Madura, Tuban, Indramayu, Cirebon, Batang, Tegal, Lamongan, Sulawesi Selatan, Demak, Jember, Riau, Muara Angke, Kalimatan Selatan, Bali, Lombok dan NTT.
Ketua Umum Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) Hadi Sutrisno dalam orasinya menyampaikan poin strategis aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan dari seluruh wilayah Indonesia. Di antaranya menolak kapal asing, hapus PBB laut, turunkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menjadi 3%, menolak penangkapan ikan terukur atau zonasi.
“Kita sepakat menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, untuk tata kelola perikanan yang lebih baik,” katanya di depan belasan ribu massa nelayan dan pelaku usaha Perikanan.
Hadi Sutrisno pun membakar semangat ribuan massa nelayan dan pelaku usaha perikanan dengan sejumlah yel-yel. Hal ini untuk memberi sinyal bahwa nelayan dan pelaku usaha perikanan solid dan kompak melakukan format ulang kebijakan KKP yang masih berdampak negatif terhadap aktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan.
Sekjen SNI James Then juga menyampaikan orasi di mobil komando orasi. “Nelayan dan pelaku usaha perikanan mendesak agar rumusan dan pembuatan kebijakan KKP dengan melibatkan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Hal ini karena nelayan dan pelaku usaha perikanan yang mengetahui pasti bagaimana kondisi dinamika kehidupan di lapangan dan di laut,” serunya.
Beberapa perwakilan dari daerah masing-masing pun menyampaikan orasi aspirasi, yang aspirasi mereka sama dari tiap daerah di Indonesia. Orasi yang berlangsung sekitar 2 jam di depan gedung KKP.
Kemudian sekitar 20 perwakilan massa masuk ke dalam gedung KKP. Usai bertemu perwakilan KKP, massa aksi berpindah orasi ke Kantor Sekretariat Negara. Sebanyak 20 perwakilan dari SNI juga diterima melakukan audensi dan mediasi. Hingga Kamis siang, belasan ribu massa masih menunggu mediasi dari perwakilan SNI di Kantor Sekretariat Negara.
Berbagai spanduk dan karton yang bertuliskan aspirasi nelayan dan pelaku usaha perikanan dibentangkan dan dikibarkan oleh massa. Aksi massa nelayan dan pelaku usaha perikanan mengaku akan bertahan di lokasi, sampai tuntutan dan aspirasi mereka dipenuhi dan direalisasikan. Petugas gabungan disiagakan di lokasi. Arus lalu lintas dialihkan sementara karena demonstrasi menutup ruas jalan.
Dalam aksi ini sekitar 1.400 nelayan anggota SNI dari Kabupaten Cilacap berangkat ke Jakarta, untuk mengikuti aksi di kawasan Istana Negara dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Ribuan nelayan diberangkatkan dari Cilacap pada Rabu malam (17/12/2025), menggunakan 25 armada bus dengan titik kumpul di Kantor SNI Cilacap. Mereka bergabung dengan belasan ribu nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu kebijakan yang ditolak adalah rencana naturalisasi kapal asing di Indonesia. Kebijakan tersebut dinilai dapat merugikan nelayan lokal dan mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir.
Ketua SNI Cilacap, Edy Santoso mengatakan, pihaknya khawatir kebijakan tersebut akan berdampak langsung terhadap nelayan tradisional di Cilacap.
“Kami khawatir kalau kebijakan ini tidak dibatalkan, nelayan lokal akan semakin terpinggirkan. Peralatan kami masih tradisional, sementara kapal asing jauh lebih modern,” ujar Edy saat dikonfirmasi, Jumat (19/12/2025).
Selain itu, ia juga menyoroti rencana perluasan pelabuhan di Cilacap yang dikhawatirkan membuka peluang masuknya kapal-kapal asing ke perairan setempat.
“Kalau pelabuhan diperluas tanpa pengawasan ketat, kami khawatir kapal asing bisa masuk ke perairan Cilacap dan itu sangat merugikan nelayan lokal,” katanya.
“Khusus Cilacap, kami menyampaikan kekhawatiran terkait rencana perluasan pelabuhan. Alhamdulillah, aspirasi kami ditanggapi dengan baik,” tandasnya.
Ia juga menyebutkan, SNI Cilacap dijadwalkan akan mengikuti rapat bersama DPR RI dan Kementerian KKP pada 6 Januari 2026 mendatang.
Sementara itu, Koordinator SNI Cilacap Agustina menambahkan, pelaku usaha perikanan di Cilacap juga meminta adanya keringanan retribusi tambat labuh kapal, terutama bagi kapal yang hasil tangkapannya bersifat musiman.
“Kalau tidak musim, kapal bisa berhenti sampai enam bulan dan biaya tambat labuh menjadi berat. Kami minta ada perhatian untuk kondisi ini,” ujarnya.
Selain itu, pihaknya juga meminta agar Harga Acuan Ikan (HAI) serta indeks tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kapal ditinjau ulang agar tidak memberatkan nelayan.
“Kami tidak keberatan berkontribusi untuk negara, tapi jangan sampai memberatkan. Kami berharap kebijakannya bisa lebih berpihak dan bersahabat dengan nelayan,” pungkas Agustina.
Untuk mengamankan aksi nelayan ini, sebanyak 2.154 personel gabungan dikerahkan ke lokasi. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol. Susatyo Purnomo Condro menjelaskan pihaknya telah melakukan tactical working group (TWG) dan apel untuk mengamankan aksi tersebut.
Susatyo menegaskan, kepolisian menjamin kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, namun pelaksanaannya harus tetap mengedepankan ketertiban dan kepatuhan terhadap aturan hukum.
