LINGKARMEDIA.COM – Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Wonosobo Melawan turun ke jalan dalam aksi demonstrasi besar-besaran bertajuk #WonosoboMemanggil pada Jumat (26/6/2026) siang. Aksi tersebut menjadi simbol akumulasi keresahan masyarakat terhadap berbagai persoalan nasional maupun daerah yang dinilai belum terselesaikan.
Sejak pukul 12.30 WIB, massa mulai berkumpul di Taman Selomanik, Wonosobo, dengan mengenakan pakaian serba hitam sebagai kode busana aksi. Dari titik kumpul tersebut, mereka melakukan longmars menuju Kantor Bupati Wonosobo sambil membawa spanduk, poster, dan pengeras suara yang berisi kritik terhadap pemerintah.
Ribuan peserta aksi terdiri dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa, pelajar, petani, pengemudi ojek online, hingga kelompok suporter lokal. Mereka bersatu dalam satu barisan untuk menyuarakan aspirasi melalui 11 tuntutan yang terdiri dari empat tuntutan nasional dan tujuh tuntutan daerah.
Koordinator Lapangan aksi sekaligus Ketua PC PMII Wonosobo, Ahmad Nursholih, mengatakan aksi ini lahir dari keresahan masyarakat atas berbagai persoalan yang dianggap semakin membebani rakyat.
Menurutnya, persoalan infrastruktur, tata kelola anggaran, hingga dugaan ketidaksesuaian penggunaan dana daerah menjadi alasan utama masyarakat turun ke jalan.
“Kami mendorong pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur, meningkatkan transparansi anggaran, serta melakukan evaluasi terhadap pengelolaan BUMD. Masyarakat jangan apatis terhadap kebijakan pemerintah karena setiap keputusan politik berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari,” ujar Ahmad dalam orasinya.
Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan empat tuntutan nasional. Pertama, menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai perlu dikaji ulang. Kedua, menolak revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri. Ketiga, mendesak pengembalian supremasi sipil guna menjaga demokrasi tetap sehat. Keempat, meminta pemerintah segera menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Selain isu nasional, massa juga membawa tujuh tuntutan lokal yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tuntutan tersebut meliputi percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan jalan umum (PJU), penanganan konkret terhadap angka kemiskinan, audit independen terhadap seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), peningkatan kesejahteraan guru honorer, penyelesaian proyek pembangunan stadion, penindakan tegas terhadap pelaku perusakan lingkungan, serta transparansi penuh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dana desa.
Setibanya di Kantor Bupati Wonosobo, massa langsung memadati area depan gerbang utama. Namun, Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat diketahui tidak berada di tempat karena sedang menghadiri agenda lain.
Sebagai perwakilan pemerintah daerah, massa kemudian ditemui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo.
Dalam dialog yang berlangsung di depan kantor bupati, Sekda menyampaikan apresiasi terhadap aksi mahasiswa dan masyarakat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan.
Ia memastikan bahwa berbagai masukan yang disampaikan, terutama terkait infrastruktur jalan dan pelayanan publik, akan menjadi bahan evaluasi dalam perubahan APBD maupun perencanaan pembangunan daerah tahun mendatang.
“Kami berterima kasih atas kritik dan masukan bagi pemerintah daerah. Semua aspirasi akan menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan ke depan,” kata Andang.
Namun demikian, Sekda juga mengingatkan agar setiap tuduhan terkait dugaan penyimpangan anggaran harus disertai data yang valid dan mengikuti mekanisme hukum yang berlaku.
Menurutnya, penetapan tersangka atau pembuktian dugaan pelanggaran bukan kewenangan pemerintah daerah, melainkan aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang.
“Jangan sampai ada tuduhan atau penilaian terhadap seseorang tanpa adanya proses hukum yang jelas. Jika ada dugaan penyimpangan, maka harus melalui mekanisme yang benar,” tegasnya.
Terkait program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP yang juga menjadi sorotan demonstran, Andang menegaskan bahwa pemerintah daerah pada prinsipnya wajib mendukung kebijakan pusat sesuai dengan porsi kewenangan yang dimiliki.
Jawaban dari pihak Sekda rupanya belum sepenuhnya memuaskan massa. Situasi sempat memanas dengan sorakan dan adu argumen antara demonstran dan perwakilan pemerintah.
Setelah menyampaikan aspirasi di Kantor Bupati, massa kemudian melanjutkan aksi menuju Gedung DPRD Kabupaten Wonosobo.
Di lokasi kedua, sejumlah anggota DPRD turun langsung menemui massa di jalanan. Dialog yang berlangsung juga berlangsung cukup panas dan diwarnai perdebatan sengit antara perwakilan demonstran dan para legislator.
Ketegangan akhirnya mereda setelah pihak DPRD menerima dan menandatangani lembar tuntutan yang diajukan massa sebagai bentuk komitmen awal untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut.
Menjelang waktu Magrib, massa akhirnya membubarkan diri secara tertib. Meski aksi berakhir damai, Aliansi Wonosobo Melawan menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai.
Bagi mereka, pembubaran aksi bukanlah akhir dari gerakan, melainkan awal dari pengawalan ketat terhadap seluruh tuntutan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah maupun DPRD.
Dengan membawa semangat “sampai menang”, aliansi memastikan akan terus mengawal kebijakan publik demi memastikan kepentingan masyarakat Wonosobo benar-benar diperjuangkan.
