LINGKARMEDIA.COM – Aliansi BEM Surabaya (ABS) dipastikan akan ambil bagian dalam aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar di depan Gedung Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6/2026). Aksi tersebut diproyeksikan melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Pahlawan yang tergabung dalam forum konsolidasi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil.
Keterlibatan mahasiswa dalam aksi ini disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan rakyat.
Koordinator Umum Aliansi BEM Surabaya, Nasrawi Ibnu Dahlan dari Universitas Muhammadiyah Surabaya, menegaskan bahwa mahasiswa tidak boleh tinggal diam ketika masyarakat menghadapi berbagai persoalan yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Menurutnya, kondisi ekonomi yang dinilai semakin berat, persoalan demokrasi, isu lingkungan hidup, hingga pelanggaran hak asasi manusia menjadi alasan utama mahasiswa turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.
“Mahasiswa tidak boleh diam ketika rakyat semakin terhimpit oleh berbagai persoalan ekonomi, demokrasi, lingkungan, dan hak asasi manusia. Aksi ini adalah bentuk keberpihakan kami kepada kepentingan rakyat serta upaya menjaga cita-cita reformasi agar tidak terus mengalami kemunduran,” ujar Nasrawi.
Ia menjelaskan bahwa aksi demonstrasi tersebut juga menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi gerakan mahasiswa di Surabaya. Melalui aksi ini, mahasiswa berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dan menjalankan roda pemerintahan secara transparan, demokratis, serta berkeadilan sosial.
Selain menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, ABS juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Mahasiswa diminta tetap mengedepankan etika, disiplin, dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang berpotensi mengganggu jalannya aksi.
Nasrawi menekankan pentingnya menjaga solidaritas antarpeserta aksi serta fokus pada substansi tuntutan yang telah disepakati bersama dalam forum konsolidasi.
“Peserta aksi diharap untuk tetap waspada terhadap segala bentuk provokasi, penyusupan, maupun upaya yang dapat mencederai perjuangan mahasiswa,” katanya.
Ia juga meminta seluruh massa aksi untuk mematuhi arahan koordinator lapangan yang telah ditunjuk dan menjaga nama baik gerakan mahasiswa sebagai gerakan intelektual yang kritis, damai, dan bermartabat.
“Kita datang membawa gagasan dan tuntutan rakyat, bukan membawa kepentingan kelompok tertentu. Karena itu, seluruh massa aksi harus tetap disiplin, solid, dan waspada terhadap segala bentuk provokasi yang dapat mencoreng perjuangan mahasiswa,” tegasnya.
Aksi demonstrasi ini merupakan hasil dari forum konsolidasi dan teknis lapangan (Teklap) yang digelar pada Selasa, 16 Juni 2026, di Telkom University Surabaya. Pertemuan tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa dari berbagai kampus di Surabaya serta sejumlah elemen masyarakat yang turut memberikan dukungan terhadap agenda aksi.
Dalam forum tersebut, para peserta menyepakati pengerahan massa dalam jumlah besar untuk menyuarakan berbagai persoalan yang dianggap semakin membebani masyarakat. Berbagai isu yang menjadi perhatian meliputi kondisi ekonomi nasional, penguatan demokrasi, perlindungan lingkungan hidup, hingga penegakan hak asasi manusia.
ABS menilai sejumlah persoalan tersebut menunjukkan masih lemahnya keberpihakan negara terhadap kepentingan rakyat sehingga perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat maupun daerah.
Dalam aksi yang akan digelar di depan Gedung Grahadi, mahasiswa membawa tujuh tuntutan utama.
Pertama, mahasiswa menuntut pemerintah segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) guna menstabilkan harga kebutuhan pokok dan mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
Kedua, mahasiswa mendesak pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang dinilai terus mengalami tekanan. Selain itu, mereka juga meminta pencopotan pejabat atau menteri yang dianggap tidak kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Ketiga, mahasiswa mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai instrumen pemberantasan korupsi. Pada poin yang sama, ABS juga menyatakan penolakan terhadap bangkitnya militerisme dan dwifungsi aparat yang dinilai dapat mengancam supremasi sipil. Mereka juga meminta pencabutan UU TNI dan UU Polri yang dianggap berpotensi membatasi kebebasan demokrasi.
Keempat, mahasiswa menolak berbagai bentuk eksploitasi lingkungan yang dilakukan dengan dalih Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka juga meminta negara menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat adat, termasuk masyarakat adat di Papua.
Kelima, mahasiswa mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk segera melakukan pemulihan terhadap ekosistem yang mengalami kerusakan akibat aktivitas eksploitasi sumber daya alam. Kerusakan lingkungan tersebut dinilai telah berdampak pada sektor pertanian dan mata pencaharian masyarakat.
Keenam, mahasiswa menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan KDMP. Pemerintah juga diminta membangun sistem mitigasi yang jelas serta memastikan distribusi bantuan dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik korupsi.
Ketujuh, ABS mengecam segala bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan menolak berbagai upaya pembungkaman terhadap masyarakat sipil yang menyampaikan kritik maupun aspirasi secara demokratis.
Melalui aksi ini, Aliansi BEM Surabaya berharap aspirasi yang disuarakan dapat menjadi perhatian pemerintah sehingga kebijakan yang diambil ke depan lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dan memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia.
