LINGKARMEDIA.COM – Pemerintah bersama unsur serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) dan pengusaha akan mengirim delegasi tripartit Indonesia untuk menghadiri International Labour Conference (ILC) ke-114 yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 1–12 Juni 2026.
Delegasi Indonesia disebut membawa posisi terkoordinasi terkait isu ekonomi platform, kesetaraan gender, hingga dialog sosial dalam forum ketenagakerjaan internasional yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) tersebut.
Persiapan keberangkatan delegasi dilakukan melalui pertemuan Persiapan Delegasi Tripartit Indonesia Menghadiri International Labour Conference (ILC) ke-114 yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Selasa (26/5/2026).
Pertemuan itu dihadiri unsur pemerintah, perwakilan serikat pekerja/serikat buruh, serta asosiasi pengusaha yang tergabung dalam delegasi tripartit Indonesia.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar 80 orang perwakilan elit SP/SB akan ikut menghadiri Konferensi Perburuhan Internasional tersebut. Jumlah itu belum termasuk delegasi dari unsur pemerintah dan pengusaha yang juga dipastikan hadir dalam agenda tahunan organisasi perburuhan dunia tersebut.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC ke-114 memiliki makna strategis yang lebih luas dibanding sekadar memenuhi undangan internasional.
“Ini karena kehadiran Delegasi Tripartit Indonesia pada ILC ke-114 memiliki makna strategis yang jauh lebih luas daripada sekadar memenuhi undangan internasional,” ujar Putri dalam keterangannya yang dikutip Kamis (28/5/2026).
Forum ILC ke-114 tahun ini mengangkat tema “A Moment of Choice: Harnessing Artificial Intelligence for Decent Work”. Tema tersebut menitikberatkan pada pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) untuk menciptakan pekerjaan yang layak dan berkeadilan di tengah transformasi dunia kerja global.
Menurut Putri, terdapat empat urgensi utama keterlibatan Indonesia dalam konferensi tersebut. Pertama, sebagai instrumen perlindungan kepentingan nasional Indonesia dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan global.
Kedua, sebagai sarana diplomasi internasional guna memengaruhi pembentukan standar ketenagakerjaan dunia. Ketiga, sebagai wadah menjaga stabilitas hubungan industrial dan sosial ekonomi internasional.
Sedangkan urgensi keempat ialah momentum menghadapi perubahan besar dunia kerja akibat digitalisasi dan perkembangan teknologi AI yang kini mulai memengaruhi berbagai sektor industri.
“Keterlibatan aktif Indonesia dalam proses pembentukan standar global akan menentukan kesiapan bangsa dalam meningkatkan daya saing tenaga kerja dan perekonomian nasional di masa depan,” jelasnya.
Delegasi Republik Indonesia dalam ILC ke-114 akan dipimpin langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli. Pemerintah menilai kehadiran unsur tripartit secara lengkap menunjukkan komitmen Indonesia dalam mendorong dialog sosial yang inklusif dan membangun kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman.
Selain itu, forum ILC tahun ini juga akan membahas sejumlah agenda strategis internasional. Di antaranya laporan Chairperson of the Governing Body and Director-General, pembahasan Program and Budget, hingga laporan penerapan konvensi dan rekomendasi ketenagakerjaan internasional.
Terdapat pula agenda Committee on the Application of Standards (CAN). Dalam agenda tersebut, Indonesia secara positif tidak masuk dalam daftar negara yang dievaluasi atau diperiksa terkait pelanggaran standar ketenagakerjaan internasional.
Hal itu disebut menjadi indikator bahwa kepatuhan Indonesia terhadap konvensi ketenagakerjaan internasional dinilai cukup baik dan tidak memiliki isu besar terkait pelanggaran konvensi ILO.
Adapun agenda teknis lain yang akan dibahas meliputi Standard Setting: Platform Economy (Second Discussion), General Discussion: Gender Equality, serta Recurrent Discussion: Social Dialogue and Tripartism.
Meski demikian, besarnya jumlah delegasi yang akan berangkat ke Jenewa turut menuai sorotan dari sejumlah kalangan aktivis buruh.
Salah satu aktivis buruh, Timbul Siregar, mempertanyakan urgensi keberangkatan rombongan besar perwakilan SP/SB ke Swiss di tengah kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih menghadapi tantangan.
Melalui akun media sosialnya, Timbul mempertanyakan manfaat konkret dari kehadiran puluhan elit serikat pekerja tersebut dalam forum internasional.
“Apa urgensi elit SP/SB berbondong bondong ke Jenewa, apakah mereka semuanya akan melakukan lobi untuk hal penting demi perbaikan masalah ketenagakerjaan saat ini di Indonesia?” kritik Timbul.
Ia juga menilai kunjungan luar negeri tersebut tidak memberikan dampak langsung terhadap pembukaan lapangan kerja baru di Indonesia. Menurutnya, masyarakat wajar mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan semacam itu.
Timbul bahkan menyinggung kondisi nilai tukar rupiah yang dinilai belum stabil sehingga pemerintah diminta membatasi perjalanan luar negeri dan menyesuaikannya dengan kebutuhan prioritas nasional.
“Dengan kondisi rupiah seperti ini sebaiknya kunjungan ke luar negeri dibatasi saja, sesuaikan dengan skala prioritas keperluannya, yang memang bisa mendukung ekonomi bangsa kita seperti pembukaan lapangan kerja,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan agenda konkret yang akan diperjuangkan delegasi Indonesia dalam sidang ILC tersebut. Menurutnya, jika hanya satu orang yang nantinya berpidato dalam forum, maka masukan dari berbagai organisasi buruh sebenarnya dapat disusun di dalam negeri tanpa harus memberangkatkan banyak perwakilan ke luar negeri.
“Kalau pun ada perwakilan buruh yang akan berpidato di Sidang ILC tersebut, kan hanya satu orang. Kalau pun butuh masukan untuk memperkuat pidato, kan bisa dibuat di Indonesia dengan melibatkan banyak SP SB sehingga pidato akan berkualitas dan bermakna di mata internasional,” pungkasnya.
