LINGKARMEDIA.COM – Kementerian Pertahanan (Kemhan) resmi menghentikan pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang diproyeksikan menjadi calon pengelola atau manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Keputusan tersebut diambil setelah dilakukan evaluasi menyeluruh oleh Menteri Pertahanan, menyusul insiden meninggalnya lima peserta selama mengikuti program Latsarmil. Evaluasi itu menjadi titik penting dalam meninjau kembali metode pembelajaran yang diterapkan kepada para peserta, terutama menyangkut keselamatan, kesehatan, dan relevansi materi pelatihan.
Pemerintah menilai bahwa pelatihan dengan pendekatan kemiliteran penuh dinilai perlu disesuaikan dengan tugas utama para peserta SPPI, yakni mengelola koperasi dan mendukung pembangunan ekonomi masyarakat desa serta nelayan.
Wakil Menteri Pertahanan menegaskan bahwa format pelatihan kini diubah menjadi Latihan Pembekalan Bela Negara dan Manajerial. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan yang lebih relevan dengan kebutuhan kerja di lapangan.
“Dari segi waktu juga berkurang yang tadinya Komponen Cadangan selama satu bulan, ini Bela Negara juga kami perpendek menjadi dua minggu,” ujar Donny usai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Rabu (1/7/2026).
Sebelumnya, para peserta SPPI menjalani latihan selama satu bulan penuh dengan pola yang menyerupai pendidikan Komponen Cadangan (Komcad). Namun, dengan kebijakan baru ini, durasi pelatihan fisik dan kedisiplinan dipangkas menjadi dua minggu, sementara sisa waktu satu bulan akan difokuskan untuk pendidikan manajerial.
Menurut Donny, langkah ini merupakan hasil evaluasi menyeluruh agar peserta tidak lagi dibebani materi-materi militer yang tidak berkaitan langsung dengan tugas mereka sebagai penggerak pembangunan.
Setelah menyelesaikan pembekalan Bela Negara, peserta akan mengikuti pelatihan manajerial yang lebih spesifik sesuai bidang penugasan masing-masing. Jika peserta nantinya ditugaskan di koperasi desa, maka mereka akan menerima materi tentang tata kelola koperasi, pengembangan usaha, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, bagi peserta yang akan ditempatkan di kawasan nelayan atau koperasi nelayan, materi pelatihan akan disesuaikan dengan kebutuhan sektor kelautan dan perikanan, termasuk pengelolaan hasil tangkapan, pemasaran, dan penguatan ekonomi pesisir.
“Nah kemudian sisanya yang satu bulan itu adalah untuk pendidikan dan pelatihan manajerial tergantung SPPI ini arahnya ke mana. Kalau yang ke koperasi mereka akan lebih banyak diberikan materi modul-modul terkait dengan koperasi. Kalau yang kampung nelayan mereka akan diberikan modul-modul terkait dengan kampung nelayan tersebut,” jelas Donny.
Ia menambahkan, penyusunan materi pelatihan manajerial akan dilakukan oleh kementerian teknis sesuai bidang tugas peserta. Untuk sektor koperasi, modul akan disiapkan oleh Kementerian Koperasi, sedangkan untuk sektor perikanan dan nelayan akan difasilitasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
“Tentunya yang memberikan materi adalah dari kementerian masing-masing,” imbuhnya.
Selain perubahan kurikulum, Kemhan juga menaruh perhatian besar pada aspek kesehatan peserta. Donny menyebutkan bahwa kondisi fisik peserta akan dipantau secara lebih ketat agar tidak terjadi lagi insiden fatal selama pelatihan berlangsung.
Kemhan juga meminta agar penanganan medis terhadap peserta yang mengalami gangguan kesehatan dilakukan secara cepat, tepat, dan maksimal. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin keamanan seluruh peserta selama mengikuti program.
Tidak hanya itu, evaluasi juga menyentuh aspek psikologis. Materi pembelajaran ke depan akan dirancang lebih adaptif dan edukatif, dengan mempertimbangkan tekanan mental serta kesiapan individu dalam menerima pelatihan.
Dalam kebijakan terbaru ini, pemerintah juga memastikan bahwa peserta SPPI tidak lagi diproyeksikan menjadi Komponen Cadangan (Komcad). Status tersebut kini dihapus, sehingga peserta hanya akan mendapatkan pendidikan Bela Negara tanpa unsur tempur.
“Yang semula mereka juga akan menjadi komponen cadangan, kami sudah tetapkan bahwa mereka hanya diberikan pembinaan pendidikan pelatihan Bela Negara. Intinya adalah tidak ada lagi pelajaran-pelajaran terkait dengan senjata ataupun taktik-taktik militer,” tegas Donny.
Ia menjelaskan bahwa materi Bela Negara akan lebih menekankan pada penguatan nilai nasionalisme, patriotisme, kedisiplinan, serta tanggung jawab sosial sebagai bagian dari pengabdian kepada negara.
Perubahan skema pelatihan ini diharapkan dapat membuat program SPPI lebih efektif dalam mencetak sumber daya manusia yang siap mengelola koperasi dan memberdayakan masyarakat, tanpa harus menjalani pelatihan militer yang berat dan berisiko tinggi.
Dengan model baru ini, pemerintah berharap para calon manajer koperasi desa dan nelayan dapat lebih fokus pada peningkatan kapasitas manajerial, penguatan ekonomi kerakyatan, dan pembangunan sektor produktif di tingkat lokal.
