LINGKARMEDIA.COM – Jika kerusakan hutan di Kabupaten Wonosobo kian mengkhawatirkan dan terus dibiarkan Lembaga Swadaya Masyarakat Jagat Tunas Bumi (LSM JATUBU) merespon keras akan mengambil langkah aksi turun ke jalan untuk menghentikan degradasi hutan yang terus memicu bencana ekologis.
Sikap tegas itu disampaikan dalam kegiatan Puncak Musim Tanam 2025 – Gerakan Penanaman Kopi Nusantara di Desa Kupangan, Kecamatan Sukoharjo.
Ketua JATUBU, Mantep Abdul Ghoni, menegaskan pihaknya saat ini masih memilih jalur aksi nyata melalui penanaman dan perawatan hutan. Namun, sikap itu bisa berubah jika tidak ada keseriusan dari pemangku kepentingan.
“Hari ini kita masih menanam dan berbuat. Tapi kalau nanti ada pemicu-pemicu, terutama dari stakeholder yang menguasai hutan, itu bisa membuat kami turun ke jalan,” tegasnya.
Mantep menilai kerusakan hutan di Wonosobo sudah terlihat jelas di berbagai wilayah, dengan dampak berupa longsor, banjir, hingga perubahan fungsi lahan.
Beberapa kejadian disebut sebagai alarm serius. Longsor di kawasan Gunung Kembang tercatat mencapai sekitar 14 hektare, Patak Banteng sekitar 1,5 hektare, serta tujuh titik longsor di kawasan Menjer.
“Itu alarm demi alarm. Sungai banjir di Wanganaji, Jawar, sampai Buntung. Ini bukan kejadian pertama,” ujarnya.
JATUBU juga menyoroti masih maraknya perambahan hutan dan alih fungsi kawasan kehutanan menjadi lahan pertanian yang dinilai sebagai salah satu penyebab utama meningkatnya risiko longsor dan erosi. Jika pembiaran terus berlangsung, JATUBU tidak menutup kemungkinan untuk menempuh langkah hukum, termasuk gugatan class action, bersama masyarakat yang terdampak.
Selain aksi penanaman, JATUBU menekankan pentingnya menanamkan nilai ekologis kepada generasi muda.
“Menanam itu kewajiban menjaga alam. Ini yang harus kita wariskan ke anak-anak dan generasi kita,” kata Mantep.
Dalam kegiatan tersebut, Jatubu melibatkan sekitar 300–400 peserta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai SD hingga SMP.
Harapannya, pengalaman ini menjadi kenangan sekaligus kesadaran jangka panjang agar anak-anak kelak menjadi pelaku dan saksi pentingnya menjaga hutan.
Lebih lanjut, Mantep mengajak Dinas Lingkungan Hidup, Perhutani Wonosobo, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung Pemerintah Daerah dalam menertibkan bangunan liar dan pemanfaatan kawasan hutan yang tidak sesuai peruntukan.
Sementara itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Wonosobo, Kristiyugo, mengakui kondisi lingkungan di kawasan hulu sudah sangat memprihatinkan. Pemerintah daerah disebut memiliki keterbatasan dalam penanganan.
“Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak cukup kuat jika harus menyelesaikan sendiri. Persoalan di atas itu harus segera kita tangani bersama,” ujarnya.
DLH menyambut baik langkah kolaboratif JATUBU dan menekankan pentingnya pencegahan sejak dini. Pemerintah tidak ingin bencana fatal seperti di daerah sekitar terjadi di Wonosobo.
Gerakan penanaman kopi Nusantara ini menjadi simbol bahwa kerusakan hutan Wonosobo kritis harus segera ditangani melalui kerja bersama.
Di tengah meningkatnya ancaman bencana, kondisi hutan Wonosobo kini menjadi cermin sejauh mana komitmen bersama dijalankan, antara kepentingan jangka pendek dan tanggung jawab menjaga alam untuk generasi mendatang.
