LINGKARMEDIA.COM – Indonesia Corruption Watch (ICW) terus berupaya menghadirkan berbagai cara kreatif untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap bahaya korupsi. Salah satunya melalui penyelenggaraan diskusi Film Ghost In The Cell yang digelar dalam rangkaian kegiatan Resonansi Film Day.
Kegiatan tersebut menjadi agenda kedua setelah pemutaran dan diskusi Film Pesta Babi. Sebagai bentuk apresiasi terhadap karya seni yang mengangkat isu-isu sosial, ICW menghadirkan langsung sutradara Film Ghost In The Cell, Joko Anwar, bersama sejumlah aktor yang terlibat dalam film tersebut, yakni Arswendy Bening Swara, Kiki Narendra, dan Morgan Oey. Hadir pula Koordinator ICW, Almas Sjafrina, sebagai narasumber dalam diskusi yang berlangsung interaktif tersebut.
Diskusi dipandu oleh Umanitya dari Divisi Komunikasi Publik ICW yang membuka perbincangan dengan menggali latar belakang lahirnya Film Ghost In The Cell. Dalam kesempatan itu, Joko Anwar mengungkapkan bahwa film tersebut berangkat dari keresahannya terhadap berbagai praktik ketidakadilan yang terjadi di Indonesia, khususnya terkait korupsi.
Menurut Joko, salah satu pengalaman yang membekas terjadi pada tahun 2018 ketika dirinya membaca berbagai pemberitaan mengenai koruptor kelas kakap yang menjalani hukuman penjara. Namun alih-alih menerima hukuman yang setimpal, sejumlah narapidana kasus korupsi justru mendapatkan berbagai fasilitas dan perlakuan istimewa.
“Penjara yang seharusnya menjadi tempat menegakkan keadilan justru sering kali memperlihatkan ketidakadilan yang nyata,” ungkap Joko dalam diskusi tersebut.
Selain persoalan fasilitas bagi koruptor, Joko juga menyoroti korupsi di sektor sumber daya alam yang menurutnya menjadi salah satu bentuk korupsi paling merusak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian negara, tetapi juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sulit dipulihkan.
Keresahan itulah yang kemudian menjadi salah satu inspirasi dalam membangun cerita Film Ghost In The Cell. Film tersebut menggambarkan kehidupan para narapidana yang menjalani masa tahanan di sebuah lembaga pemasyarakatan yang dipenuhi praktik korupsi, kekerasan, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Ketegangan mulai muncul ketika seorang tahanan baru masuk ke dalam lapas. Kehadirannya diikuti serangkaian kematian misterius yang menimpa para penghuni penjara dengan cara-cara yang mengerikan. Melalui alur cerita tersebut, film ini menyampaikan kritik sosial terhadap sistem yang sarat ketidakadilan sekaligus mengajak penonton merefleksikan berbagai persoalan korupsi yang terjadi di dunia nyata.
Koordinator ICW, Almas Sjafrina, menilai Ghost In The Cell berhasil membuktikan bahwa isu korupsi tidak selalu harus disampaikan melalui diskusi formal atau laporan penelitian yang berat. Menurutnya, film dapat menjadi media efektif untuk mendekatkan isu korupsi kepada masyarakat luas.
“Film ini berhasil mematahkan anggapan bahwa korupsi adalah isu yang rumit dan sulit dipahami publik. Justru melalui pendekatan kreatif, masyarakat menjadi lebih tertarik untuk menonton sekaligus mendiskusikan pesan yang ingin disampaikan,” ujar Almas.
Lebih lanjut, Almas menjelaskan bahwa korupsi sumber daya alam merupakan salah satu bentuk korupsi yang memiliki daya rusak luar biasa. Dampaknya tidak hanya dirasakan saat ini, tetapi juga oleh generasi mendatang.
Menurutnya, korupsi sektor sumber daya alam mengajarkan bahwa kerugian akibat korupsi tidak selalu berupa hilangnya uang negara. Kerusakan lingkungan, hilangnya ruang hidup masyarakat, hingga menurunnya kualitas ekosistem merupakan dampak nyata yang harus ditanggung masyarakat dalam jangka panjang.
Almas mencontohkan praktik korupsi yang terjadi di sektor pertambangan, termasuk tambang nikel yang menjadi salah satu isu yang disinggung dalam film tersebut. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi tidak hanya terjadi pada tambang ilegal, tetapi juga dapat ditemukan pada aktivitas pertambangan yang secara administratif memiliki izin resmi.
“Kelompok masyarakat lokal yang tinggal di sekitar wilayah tambang sering menjadi pihak yang paling rentan menerima dampak kerusakan lingkungan akibat praktik korupsi tersebut,” tambahnya.
Pandangan serupa juga disampaikan aktor senior Arswendy Bening Swara. Ia mengaku isu korupsi, kesewenang-wenangan, hingga pembungkaman terhadap aktivis bukanlah hal baru dalam kehidupannya. Bahkan, ia pernah menyaksikan langsung berbagai konflik sosial saat berada di Timor Leste.
Karena itu, ketika mendapat peran dalam Film Ghost In The Cell, Arswendy merasa tidak kesulitan memahami karakter yang diperankannya. Baginya, tokoh-tokoh dalam film tersebut memiliki kemiripan dengan berbagai figur yang pernah ia temui dalam kehidupan nyata.
Melalui film tersebut, Arswendy berharap generasi muda tidak takut untuk menyuarakan keresahan mereka terhadap berbagai persoalan bangsa, termasuk praktik korupsi yang masih terjadi hingga saat ini.
“Anak-anak muda harus berani berbicara dan menyampaikan pendapat terhadap berbagai ketidakadilan yang mereka lihat,” katanya.
Diskusi semakin menarik ketika peserta mengajukan pertanyaan mengenai keberanian sineas mengangkat tema-tema kritis yang dianggap kurang komersial. Menanggapi hal tersebut, Joko Anwar menegaskan bahwa tujuan utama membuat film bukan sekadar mempertahankan penggemar atau mengejar keuntungan finansial.
Menurutnya, film memiliki fungsi yang lebih besar, yakni membuka ruang berpikir, menghadirkan perspektif baru, serta menghubungkan keresahan yang dirasakan pembuat film dengan masyarakat sebagai penonton.
“Film penting dibuat berdasarkan urgensi dan keresahan kolektif yang dirasakan banyak orang,” ujarnya.
Menjelang akhir acara, suasana semakin meriah ketika moderator mengumumkan pelelangan merchandise tote bag hasil kolaborasi Uncorrupted Store dengan seniman @thy_atelier bertema Ghost In The Cell. Merchandise tersebut ditandatangani langsung oleh sutradara dan para aktor yang hadir dalam diskusi.
Melalui kegiatan ini, ICW berharap publik semakin memahami beragam bentuk korupsi, khususnya korupsi sumber daya alam yang selama ini memberikan dampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat. Diskusi film dinilai menjadi sarana edukasi yang efektif untuk memperluas kesadaran sekaligus mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
