LINGKARMEDIA.COM – Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku memiliki banyak potensi, namun sangat disayangkan potensi tersebut belum maksimal dalam pemanfaatannya secara masif. Sehingga potensi ekonomi yang ada belum tergali sepenuhnya. Hal ini diungkapkan Bupati Buru Selatan, La Hamidi kepada Wamentrans, Viva Yoga Mauladi saat kunjungannya di Kantor Kementrian Transmigrasi (Kementrans) Jakarta, Senin (17/11/2025).
Kondisi tersebut, memunculkan keinginan La Hamidi untuk membuka kawasan di kabupaten nya yang merupakan wilayah kepulauan. Menurutnya, sesuai dengan potensi yang ada, kawasan transmigrasi yang ingin dibangun lebih pada berbasis nelayan. “kami ingin membangun kawasan transmigrasi nelayan”, ujarnya.
Terdapat dua kawasan yang akan menjadi lahan transmigrasi yakni di beranda depan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 714 dan 715 serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III.
La Hamidi menjelaskan, potensi perikanan di wilayahnya sangat tinggi. Kebutuhan ikan nasional, 37 persen dipasok dari Maluku. Sedang produksi ikan di Maluku, 40 persen berasal dari Buru Selatan. Produksi perikanan tangkap, ikan tuna mencapai 2,985,50 ton (2023), ikan cakalang 2,145,50 ton, ikan tongkol 24, 5 ton. Bila dikonversi dalam bentuk uang, untuk ikan tuna, misalnya mencapai Rp117, triliun
Dengan potensi ikan dan uang yang didapat, maka membuka kawasan transmigrasi nelayan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Buru Selatan memiliki keinginan menjadi penyangga pangan baik di Maluku maupun Indonesia. Keinginan itu didorong oleh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. “Potensi pertanian dan rempah-rempah juga menjanjikan”, ungkap La Hamidi.
Untuk membuka kawasan transmigrasi, masyarakat dan pemerintah setempat telah menyetujui serta bersepakat menyerahkan tanah seluas 148, 44 Ha. Dimana lahan tersebut berada di Kecamatan Kepala Madan.
Lebih lanjut La Hamidi mengatakan, “Masyarakat juga menjamin penerimaan sosial terhadap kedatangan transmigran. Area lahan yang direncanakan dimasukkan ke kawasan transmigrasi seluas 5.480 Ha, yang terdiri dari beberapa kecamatan”.
Keinginan membuka kawasan transmigrasi di Buru Selatan, disambut baik oleh Viva Yoga. “Kami menyambut inisiatif Buru Selatan membuka kawasan transmigrasi”.
Inisiatif ini dikatakan menambah daftar kabupaten yang ingin memiliki kawasan transmigrasi. “Ada 50 kabupaten yang sudah mengajukan keinginan yang sama, membuka kawasan transmigrasi”,imbuhnya.
Ditegaskannya, dalam membuka kawasan transmigrasi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti ada Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT). Viva Yoga mengapresiasi kabupaten ini memiliki potensi yang besar sehingga bisa menjadi modal untuk mensejahterakan masyarakat dan menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru.
Saat ditanya transmigran yang dibutuhkan berasal dari lokal atau luar pulau, La Hamidi menjelaskan bahwa kabupaten nya membutuhkan transmigran untuk tahap awal sebesar 3.000 kepala keluarga dengan komposisi 60 persen transmigrasi lokal, 40 persen dari trans karya nusa.
Dikatakan, Kementrans sudah memiliki pengalaman mengirim transmigran dari kalangan nelayan. Hal itu dilakukan di Kabupaten Pasang kayu, Provinsi Sulawesi Barat, pada 2017.
Viva Yoga mengatakan, “Program ini berhasil dan meningkatkan kesejahteraan mereka”, ujarnya. Saat ini kementerian ini juga tengah melatih calon transmigran di balai-balai transmigrasi seperti di Yogjakarta dan Pekanbaru, rencananya pada Desember akan kita berangkatkan”.
