Semarang, lingkarmedia.com – Tingginya curah hujan yang merata di beberapa daerah di Jawa Tengah, mengakibatkan banjir dan longsor di sejumlah wilayah terdampak.
Banjir di Semarang direspon Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dengan mengoperasikan 38 pompa untuk mempercepat pembuangan air banjir, khususnya di kawasan Pantai Utara termasuk Kota Semarang dan Kabupaten Demak.
“Ada dua titik banjir yang menjadi atensi kita, yaitu Kaligawe Semarang dan Sayung Demak,” ujar Gubernur Jateng Ahmad Luthfi saat meninjau Kolam Retensi Terboyo di Semarang, Kamis (30/10/2025).
Selain penguatan sistem pompa dan sodetan, Pemprov Jateng juga melanjutkan operasi modifikasi cuaca untuk mengendalikan curah hujan yang tinggi. Luthfi menambahkan, pembangunan proyek tanggul laut Semarang-Demak terus berjalan dan ditargetkan mulai operasional pada pertengahan 2026, sebagai langkah jangka panjang untuk mencegah banjir di wilayah pesisir.
Di awal Nopember 2025, banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sejak Sabtu (8/11/2025). Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan barat Cilacap selama tiga hari berturut-turut hingga Senin (10/11/2025), menyebabkan air dari daerah hulu tak tertampung.
Banjir tersebut berdampak pada 261 kepala keluarga atau 908 jiwa. Sebanyak 41 kepala keluarga dengan 74 jiwa harus mengungsi ke Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Sidamulya di Kecamatan Wanareja.
BPBD Kabupaten Cilacap mencatat 239 rumah terendam air, tiga fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan balai desa turut terdampak, serta dua hektare lahan sawah terendam. Adapun total kerugian akibat banjir masih dalam proses pendataan.
Kerugian akibat longsor diperkirakan mencapai Rp114,5 juta, termasuk satu hektare sawah yang tertimbun material. Ada sekitar 2.300 warga terdampak banjir yang melanda tiga kecamatan di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah akibat hujan deras yang terjadi sejak Minggu (9/11).
Sementara itu, Kepala BNPB Suharyanto menuturkan, pihaknya ditugasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mengecek, sejauh mana langkah-langkah pemerintah yang sudah dilakukan dalam penanganan banjir di Semarang dan Demak.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati telah memperingatkan Pemprov Jateng bahwa bencana banjir dan tanah longsor seperti yang terjadi di Pekalongan, Banjarnegara, Brebes dan daerah lainnya masih berpotensi terulang hingga awal tahun 2026 di daerah lain di provinsi tersebut. Hal itu karena terdapat sejumlah daerah di Jateng yang masih akan menghadapi puncak musim penghujan.
Peringatan ini direspon Bupati Kabupaten Banjarnegara dengan menetapkan status siaga bencana terkait tanah longsor, angin kencang, cuaca ekstrim dan banjir. Status darurat ini berlaku selama 215 hari, mulai 28 Oktober 2025 hingga 31 Mei 2026, sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Banjarnegara Nomor 300.2/871 tanggal 28 Oktober 2025.
Pemprov Jateng juga memberikan bantuan kepada warga terdampak banjir di kawasan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Ratusan paket bantuan senilai lebih dari Rp95 juta, disalurkan pada Minggu (9/11/2025).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur mengatakan, begitu banjir terjadi pada Sabtu (8/11/2025) sore, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes. Berdasarkan asesmen awal, hujan deras di wilayah hulu Sirampog menyebabkan luapan air sungai. Akibatnya, air meluap hingga ke kawasan perumahan dan jalan utama Bumiayu, yang berada di hilir.
Kepala Pelaksana BPBD Demak Haris Wahyudi Ridwan mengungkapkan banjir masih tetap merendam delapan desa di dua kecamatan di Kabupaten Demak yakni Kecamatan Karangtengah dan Sayung dengan ketinggian 20-100 centimeter. Banjir mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Pantura Semarang-Demak setiap hari akibat intensitas hujan tinggi berbarengan dengan rob.
Haris Wahyudi menambahkan banjir juga merendam perkampungan penduduk dan ratusan hektare lahan pertanian, sehingga dikhawatirkan berdampak gagal panen (puso) karena sawah yang rusak serta tanaman padi mati setelah terendam banjir cukup lama.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Jawa Tengah Supriyanto mengatakan bencana banjir menjadi ancaman serius gagal panen di sejumlah daerah di Jawa Tengah, meskipun hingga kini belum diketahui secara pasti luas area pertanian yang mengalami puso. Namun berdasarkan pendataan dilakukan, kata dia, jumlah lahan pertanian terdampak banjir mencapai belasan ribu hektar.
“Kita masih melanjutkan pendataan untuk mengetahui jumlah lahan pertanian mengalami puso akibat banjir terjadi sejak awal tahun,” ujar Supriyanto.
Berdasarkan data Februari 2025, ungkap Supriyanto, jumlah lahan pertanian terdampak banjir di Jawa Tengah yakni tanaman padi seluas 11.291 hektare tersebar di Semarang, Demak, Grobogan, Kendal, Kudus, Sragen, Klaten, Brebes, Pekalongan dan Batang – tanaman jagung 3.762 hektare di Grobogan, Demak, Kendal, Brebes, dan Batang – tanaman kedelai 13 hektare di Kendal dan bawang merah 3 hektare di Kendal, Brebes, dan Grobogan.
Mitigasi dan Solusi Jangka Panjang
Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan penanganan jangka menengah dan panjang perlu segera diupayakan agar bencana tersebut tak berlarut dan terus berulang.
“Banjir di Demak dan Semarang bukan sekadar fenomena alam biasa, melainkan hasil dari kombinasi faktor hidrometeorologi, perubahan iklim, dan kondisi infrastruktur yang perlu diperbaiki,” ujar Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho.
Pihaknya menyebut normalisasi sungai, serta pengerukan endapan dan pelebaran kolam retensi menjadi solusi menengah hingga jangka panjang yang harus segera diimplementasikan.
Masyarakat diingatkan untuk waspada terhadap potensi bencana hidrometeorologi lainnya, seperti tanah longsor. Wilayah pegunungan dan lereng-lereng yang rawan longsor perlu mendapat perhatian khusus.
“Masyarakat diimbau untuk memantau kondisi lingkungan dan menghindari aktivitas di daerah berisiko saat cuaca ekstrem,” pesannya.
Lebih lanjut, edukasi dan sosialisasi tentang mitigasi bencana harus terus digencarkan. Mitigasi bencana bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat.
“Kami mendorong pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk memperkuat program edukasi bencana, terutama di wilayah-wilayah rawan,” imbuhnya.
