“RUU Kepariwisataan ini menarik karena membawa paradigma baru dalam sektor pariwisata. Saya berharap Indonesia Tourism Board benar-benar mampu menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di ASEAN”
Lombok, lingkarmedia.com – Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menyoroti dampak sosial ekonomi dari pembangunan kawasan pariwisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Nusa Tenggara Barat.
Pariwisata tidak boleh hanya berorientasi pada estetika. Novita menyoroti perlu ada penanganan serius pemerintah dalam meratakan dampak keuntungan ekonomi secara merata bagi warga sekitar.
“Narasi laporan yang kami terima menyenangkan telinga. Mulai dari banyaknya event, mice tingkat nasional dan internasional. Namun, apakah masyarakat sekitar juga merasakan dampak positif dari adanya penetapan Kawasan Ekonomi Khusus disini?
Laporan yang saya baca, justru tantangan ekonomi masyarakat semakin sulit. Banyak anak dibawah umur harus bekerja demi kebutuhan makan sehari-hari. Ini bagaimana peran pemerintah setempat menanggulangi masalah yang sudah berkepanjangan ini?. Isu lingkungan juga demikian, pengelolaan sampah juga belum bisa di selesaikan.” tegas Novita.
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Novita Hardini, soroti arah pembangunan pariwisata dan agribisnis di Indonesia yang dinilai semakin mengabaikan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial.
Ia menegaskan bahwa pembukaan hutan secara masif demi pembangunan hotel dan perkebunan telah mengorbankan ekosistem yang menjadi rumah bagi berbagai satwa endemik.
Di Sumatra, habitat gajah, harimau, dan orangutan semakin terancam akibat perluasan lahan sawit. Sementara di Kalimantan dan Bengkulu, pembabatan hutan juga terus menekan kelangsungan hidup satwa-satwa langka.
Novita menilai praktik pembangunan seperti ini sangat berbahaya dan tidak sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Pemerintah harus adil dalam setiap langkah pembangunan dan tidak boleh menjadikan alih fungsi hutan sebagai dalih kemajuan ekonomi.
Tidak ada alasan yang dapat membenarkan pembangunan pariwisata jika berarti merusak habitat satwa dan memperparah perubahan iklim akibat pembakaran hutan.
Lebih jauh, Novita menilai pemerintah telah kehilangan arah dalam memaknai pariwisata yang berkelanjutan. Menurutnya, pembangunan seharusnya berpihak pada keseimbangan alam, kearifan lokal, dan masa depan bumi, bukan sekadar pada kemewahan jangka pendek.
Legislator perempuan satu-satunya dari dapil 7 Jawa Timur itu mengungkapkan “Jika pembangunan ini benar-benar membawa kesejahteraan, seharusnya anak-anak tetap bisa bersekolah, bukan justru turun ke jalan mencari nafkah. Ini adalah peringatan bagi kita semua bahwa konsep pariwisata berkeadilan harus menjadi prioritas,” tambahnya.
Ke depan, politisi fraksi PDI Perjuangan itu berharap pemerintah lebih proaktif dalam memastikan kesejahteraan masyarakat di sekitar destinasi wisata, termasuk melalui regulasi yang lebih ketat terkait pemberdayaan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal.
“Kami di Komisi VII akan terus mengadvokasi penyelesaian permasalahan ini dalam ruang-ruang rapat DPR kedepan utamanya dalam mempersiapkan RUU Kepariwisataan ini. Jangan sampai pembangunan yang megah hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar semakin terpinggirkan,” tutupnya.
