LINGKARMEDIA.COM – Konfederasi Barisan Buruh Indonesia (KBBI) menyatakan penolakan tegas terhadap kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax yang dinilai semakin menambah beban ekonomi masyarakat, khususnya kaum buruh dan pekerja.
Di tengah meningkatnya biaya hidup, melemahnya daya beli masyarakat, ketidakpastian lapangan kerja, serta naiknya harga berbagai kebutuhan pokok, kebijakan kenaikan harga BBM dinilai tidak tepat dan berpotensi memperburuk kondisi ekonomi rakyat.
Ketua Umum KBBI, Karmanto, menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengedepankan langkah-langkah perbaikan tata kelola ekonomi dan efisiensi anggaran sebelum mengambil kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah perlu lebih serius mengoptimalkan efisiensi belanja negara, memperbaiki tata kelola sektor energi, menekan kebocoran anggaran, serta memastikan setiap kebijakan fiskal dan ekonomi benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kenaikan harga BBM, meskipun berlaku untuk jenis nonsubsidi, tetap memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Pemerintah harus mempertimbangkan secara matang konsekuensi ekonomi yang muncul akibat kebijakan tersebut,” ujar Karmanto dalam keterangan tertulis yang diterima lingkarmedia.com.
Karmanto menjelaskan bahwa kenaikan harga Pertamax tidak hanya berdampak pada pengguna kendaraan yang menggunakan BBM tersebut. Dampaknya akan merambat ke berbagai sektor melalui efek domino yang sulit dihindari.
Biaya transportasi diperkirakan meningkat, begitu pula biaya distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut pada akhirnya akan memengaruhi biaya produksi industri, tarif layanan publik, hingga harga kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.
“Ketika biaya distribusi naik, harga barang juga akan ikut naik. Pada akhirnya masyarakat luas yang harus menanggung beban tersebut, termasuk mereka yang tidak menggunakan Pertamax sekalipun,” katanya.
Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal KBBI, Musrianto, menilai kaum buruh merupakan kelompok yang paling rentan terdampak oleh kebijakan kenaikan harga BBM. Sebab, sebagian besar pekerja mengandalkan transportasi untuk berangkat dan pulang dari tempat kerja setiap hari.
Menurut Musrianto, kenaikan harga BBM akan meningkatkan biaya transportasi yang harus dikeluarkan para pekerja. Di sisi lain, harga berbagai kebutuhan rumah tangga juga berpotensi mengalami kenaikan sehingga daya beli masyarakat semakin tergerus.
“Bagi buruh, kenaikan harga BBM berarti bertambahnya pengeluaran harian. Biaya transportasi meningkat, harga kebutuhan rumah tangga naik, sementara pendapatan tidak mengalami peningkatan yang seimbang. Kondisi ini tentu akan semakin menekan kesejahteraan pekerja,” ujarnya.
KBBI menilai bahwa persoalan kenaikan harga BBM tidak semata-mata berkaitan dengan aspek ekonomi, melainkan juga menyangkut keadilan sosial dan tanggung jawab negara dalam melindungi kesejahteraan rakyat.
Dalam situasi ekonomi yang masih penuh tantangan, pemerintah dinilai perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat serta memberikan perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk buruh, pekerja informal, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Selain menyoroti kebijakan kenaikan harga BBM, KBBI juga memberikan perhatian terhadap gelombang aksi mahasiswa yang terjadi di berbagai daerah. Organisasi buruh tersebut menilai aksi mahasiswa merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan sah dalam sistem pemerintahan demokratis.
KBBI menyebut mahasiswa memiliki peran historis yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era reformasi, mahasiswa dikenal sebagai kelompok yang aktif menyuarakan kepentingan rakyat serta mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada pada koridor demokrasi.
Menurut KBBI, kritik terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh dipandang sebagai bentuk permusuhan terhadap negara. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari hak warga negara untuk berpartisipasi dalam mengawasi dan mengawal jalannya pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berpihak kepada kepentingan publik.
Atas dasar itu, KBBI menyatakan dukungan moral dan solidaritas kepada gerakan mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi masyarakat secara damai, konstitusional, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta hak asasi manusia.
“Kami memandang bahwa buruh dan mahasiswa merupakan dua kekuatan sosial yang memiliki tanggung jawab sejarah dalam mengawal demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Karmanto.
KBBI meyakini bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya harus berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga harus mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan. Oleh karena itu, setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan.
Dalam pernyataannya, KBBI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Pertama, meminta pemerintah membatalkan dan mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax yang dinilai semakin membebani kehidupan buruh, pekerja, dan masyarakat luas.
Kedua, pemerintah diminta menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok serta mengendalikan dampak kenaikan biaya transportasi dan distribusi agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
Ketiga, KBBI mendorong pemerintah membuka ruang dialog nasional yang melibatkan buruh, mahasiswa, akademisi, pelaku usaha, dan unsur masyarakat sipil lainnya dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang berdampak langsung terhadap kehidupan rakyat.
Selain itu, KBBI juga meminta pemerintah menjamin kebebasan menyampaikan pendapat sebagai hak konstitusional setiap warga negara serta menghentikan segala bentuk tindakan represif terhadap mahasiswa maupun masyarakat yang menyampaikan aspirasi secara damai.
Menutup pernyataannya, Karmanto menegaskan bahwa negara yang kuat bukanlah negara yang membungkam kritik, melainkan negara yang mampu mendengar suara rakyat dan menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan.
“KBBI akan terus berdiri bersama kaum buruh, mahasiswa, dan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan keadilan sosial, menjaga demokrasi, mempertahankan daya beli masyarakat, serta mengawal setiap kebijakan negara agar benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat,” tegasnya.
