LINGKARMEDIA.COM– Bidang Humas Polda Jawa Timur menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bidhumas Polda Jatim Tahun 2026 di Surabaya, Kamis (21/5/2026). Kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi jajaran humas kepolisian untuk memperkuat strategi komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya penyebaran hoaks di media sosial.
Dalam kegiatan itu, Kepala Bidang Humas Polda Jatim, Kombes Pol Jules Abraham Abast menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital, khususnya Artificial Intelligence (AI), membawa tantangan baru bagi institusi Polri dalam menjaga stabilitas informasi publik dan kepercayaan masyarakat.
Menurut Kombes Abast, kecepatan penyebaran informasi di era digital membuat setiap isu yang muncul dapat berkembang dalam waktu singkat. Kondisi tersebut diperparah dengan maraknya penyebaran informasi palsu, hoaks, hingga narasi negatif yang berpotensi mengganggu situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
“Informasi palsu, hoaks, dan narasi negatif sekarang bisa menyebar dalam hitungan menit dan berpotensi memengaruhi situasi kamtibmas,” ujar Kombes Pol Abast dalam sambutannya.
Ia menilai, tantangan yang dihadapi fungsi humas Polri saat ini jauh lebih kompleks dibanding sebelumnya. Humas tidak lagi hanya bertugas menyampaikan informasi kepada masyarakat, namun juga harus mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga kredibilitas institusi Polri di ruang publik digital.
Karena itu, Kombes Abast menekankan pentingnya peran humas sebagai sumber informasi yang kredibel dan dapat dipercaya masyarakat. Ia meminta seluruh jajaran humas di lingkungan Polda Jatim mampu bergerak cepat dalam memberikan klarifikasi terhadap informasi yang belum tentu benar.
“Humas harus berdiri sebagai sumber informasi kebenaran tunggal yang meluruskan disinformasi secara cepat melalui data dan fakta-fakta hukum yang valid,” tegasnya.
Menurutnya, kecepatan dalam merespons isu yang berkembang menjadi salah satu kunci penting dalam menjaga opini publik. Dalam era media sosial saat ini, keterlambatan memberikan penjelasan dapat memicu berkembangnya persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.
Kombes Abast menyebut, banyak peristiwa yang menjadi viral di media sosial akhirnya membentuk opini publik sebelum fakta sebenarnya terungkap. Oleh sebab itu, kemampuan pengelolaan informasi secara cepat, tepat, dan akurat menjadi kebutuhan utama bagi personel humas Polri.
“Peristiwa yang viral dan tidak segera dikelola dalam golden time bisa membentuk opini publik yang negatif dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap anggota Polri memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga citra institusi. Seluruh personel diminta bijak menggunakan media sosial dan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Penegasan tersebut, lanjutnya, sejalan dengan Peraturan Kepolisian Nomor 6 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri. Aturan itu menekankan pentingnya profesionalisme personel Polri dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Setiap insan Polri memiliki tanggung jawab menjaga citra institusi dan memberikan respons positif terhadap informasi yang benar,” ujar Kombes Abast.
Dalam Rakernis tersebut, Bidhumas Polda Jatim juga menyoroti pentingnya penguatan komunikasi digital yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Humas Polri dituntut mampu memanfaatkan berbagai platform digital untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada masyarakat.
Selain itu, kemampuan membaca pola komunikasi publik dan memahami karakter audiens di media sosial dinilai menjadi faktor penting dalam membangun hubungan yang baik antara Polri dan masyarakat.
Kombes Abast menambahkan, kehadiran AI dalam dunia komunikasi juga perlu diantisipasi secara serius. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu percepatan penyebaran informasi, namun di sisi lain juga berpotensi dimanfaatkan untuk membuat konten manipulatif dan disinformasi.
Karena itu, ia berharap seluruh jajaran humas mampu meningkatkan kemampuan literasi digital serta memperkuat kapasitas dalam manajemen media dan pengelolaan isu publik.
Tidak hanya fokus pada penguatan komunikasi internal, Polda Jatim juga menekankan pentingnya sinergi dengan media massa sebagai mitra strategis dalam menjaga stabilitas informasi publik.
Media massa dinilai memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang akurat dan berimbang kepada masyarakat. Kerja sama yang baik antara Polri dan media diharapkan mampu menangkal penyebaran informasi palsu sekaligus meningkatkan edukasi publik terkait keamanan dan ketertiban masyarakat.
Rakernis Bidhumas Polda Jatim Tahun 2026 sendiri mengusung tema “Optimalisasi Komunikasi Publik dan Manajemen Media Guna Mendukung Program Kerja Polri serta Pemerintah Dalam Mewujudkan Asta Cita Presiden RI”.
Tema tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk terus bertransformasi menjadi institusi yang modern, profesional, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, khususnya di bidang komunikasi publik.
Kegiatan Rakernis diikuti oleh jajaran pejabat humas dari berbagai satuan kerja dan wilayah di lingkungan Polda Jatim. Dalam forum tersebut, peserta juga mendapatkan pembekalan terkait strategi pengelolaan media, komunikasi krisis, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung tugas-tugas kehumasan.
Melalui Rakernis ini, Polda Jatim berharap fungsi humas Polri semakin mampu menghadapi tantangan era digital yang terus berkembang. Humas diharapkan tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga mampu membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang cepat, transparan, dan akuntabel.
Dengan penguatan manajemen media dan komunikasi publik yang lebih modern, Polri diharapkan dapat terus menjaga hubungan yang harmonis dengan masyarakat sekaligus menciptakan ruang informasi yang sehat di tengah derasnya arus digitalisasi.
