LINGKARMEDIA.COM – Komisi V DPR RI meminta (KNKT) segera melakukan investigasi menyeluruh atas kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL Commuter Line dan KA Argo Bromo Anggrek di Bekasi Timur, Jawa Barat.
Desakan ini disampaikan anggota Komisi V DPR RI, Danang Wicaksana Sulistya, menyusul insiden yang menimbulkan korban jiwa serta puluhan penumpang luka-luka. Ia menegaskan bahwa investigasi komprehensif sangat diperlukan guna memastikan secara jelas faktor penyebab kecelakaan, baik dari aspek teknis, kesalahan manusia (human error), maupun persoalan di perlintasan sebidang.
“Perlu investigasi lebih lanjut oleh KNKT untuk mengetahui secara detail penyebab kecelakaan ini, apakah faktor teknis, human error, atau masalah di perlintasan,” kata Danang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, investigasi yang menyeluruh akan menjadi kunci untuk mengurai rangkaian peristiwa yang menyebabkan kecelakaan tersebut. Ia menilai, tanpa kajian mendalam dan berbasis data, upaya perbaikan sistem keselamatan transportasi berisiko tidak tepat sasaran.
Informasi awal yang beredar menyebutkan bahwa kecelakaan tersebut berkaitan dengan insiden di perlintasan sebidang JPL 85. Diduga, sebuah kendaraan taksi listrik terlibat dalam kejadian awal yang kemudian memicu rangkaian peristiwa hingga berujung pada tabrakan antara dua kereta.
Meski demikian, Danang mengingatkan bahwa dugaan tersebut masih perlu dikonfirmasi melalui investigasi resmi KNKT. Ia menekankan pentingnya menghindari spekulasi sebelum hasil penyelidikan lengkap dirilis.
“Kita tidak boleh berspekulasi. Semua harus berdasarkan fakta hasil investigasi KNKT agar kesimpulan yang diambil benar-benar akurat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Danang menilai bahwa peristiwa ini kembali menyoroti persoalan klasik dalam sistem transportasi perkeretaapian di Indonesia, yakni masih tingginya risiko kecelakaan di perlintasan sebidang. Ia menyebut titik-titik tersebut sebagai area rawan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah maupun operator kereta api.
Perlintasan sebidang, menurutnya, kerap menjadi sumber kecelakaan karena melibatkan interaksi langsung antara kendaraan jalan raya dan kereta api. Minimnya pengamanan, rendahnya disiplin pengguna jalan, serta keterbatasan infrastruktur menjadi kombinasi faktor yang meningkatkan potensi kecelakaan.
Oleh karena itu, Komisi V DPR RI mendorong adanya penguatan pengawasan dan sistem pengamanan di seluruh perlintasan sebidang, khususnya yang berada di jalur padat seperti wilayah Bekasi dan sekitarnya.
Selain itu, Danang juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus memantau proses investigasi yang dilakukan KNKT. Komisi V, lanjutnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hasil investigasi tersebut benar-benar ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Ia juga meminta operator kereta api serta otoritas perhubungan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar keselamatan yang ada saat ini. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi kelemahan sistem serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang efektif.
Upaya peningkatan keselamatan, kata Danang, harus mencakup berbagai aspek, mulai dari penerapan teknologi modern hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dinilai krusial adalah penggunaan sistem pengamanan berbasis teknologi di perlintasan sebidang, seperti palang pintu otomatis, sensor deteksi, serta sistem peringatan dini.
Di sisi lain, peran petugas di lapangan juga perlu diperkuat. Kehadiran petugas yang sigap dan terlatih dapat menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan, terutama di titik-titik rawan yang belum sepenuhnya didukung teknologi.
Tidak kalah penting, Danang menyoroti perlunya peningkatan disiplin masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas di perlintasan kereta api. Ia mengingatkan bahwa keselamatan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan operator, tetapi juga seluruh pengguna jalan.
“Kesadaran masyarakat untuk mematuhi rambu dan tidak menerobos perlintasan saat kereta akan melintas adalah kunci utama dalam mencegah kecelakaan,” tegasnya.
Ia menambahkan, edukasi publik harus terus digencarkan agar masyarakat memahami risiko besar yang dapat terjadi jika aturan keselamatan diabaikan. Kampanye keselamatan, menurutnya, perlu dilakukan secara konsisten dan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, kepolisian, dan komunitas.
Danang juga menekankan bahwa perbaikan sistem keselamatan harus berbasis pada hasil investigasi yang dilakukan KNKT. Dengan demikian, setiap langkah yang diambil dapat tepat sasaran dan memberikan dampak jangka panjang.
“Hasil investigasi KNKT nantinya harus menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan dan langkah perbaikan sistem keselamatan transportasi perkeretaapian di Indonesia,” katanya.
Ia berharap, melalui investigasi yang komprehensif dan tindak lanjut yang serius, kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Keselamatan penumpang, menurutnya, harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan layanan transportasi publik.
Desakan percepatan investigasi ini juga menjadi bagian dari upaya lebih luas untuk membangun sistem transportasi yang aman, andal, dan berkelanjutan. Komisi V DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal isu keselamatan transportasi sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pemerintah.
Peristiwa kecelakaan di Bekasi ini menjadi pengingat bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam sektor transportasi perkeretaapian di Indonesia. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, operator, dan masyarakat, diharapkan sistem keselamatan dapat terus ditingkatkan demi melindungi seluruh pengguna jasa transportasi.
Pada akhirnya, keberhasilan dalam mencegah kecelakaan tidak hanya bergantung pada teknologi atau regulasi, tetapi juga pada komitmen bersama untuk menjadikan keselamatan sebagai budaya dalam setiap aktivitas transportasi.
