LINGKARMEDIA.COM – Organisasi Perlindungan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) , menemukan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten masih tergolong tinggi. Berdasarkan data terbaru, jumlah ATS di wilayah tersebut mencapai 6.986 anak yang tersebar di 20 kecamatan.
Angka itu mencakup anak-anak yang putus sekolah maupun yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kondisi tersebut semakin memprihatinkan karena Banjarnegara juga tercatat memiliki angka pernikahan dini tertinggi di Provinsi , yakni sebesar 8,57 persen pada kelompok usia 15 hingga 19 tahun.
Education Consultant UNICEF Jawa-Bali, Dr. Jasman Indradno, mengatakan bahwa peran orang tua menjadi faktor utama dalam mendorong anak tetap berada di bangku sekolah. Menurutnya, dukungan finansial maupun emosional sangat penting agar anak memiliki motivasi kuat untuk belajar dan meraih cita-cita.
“Biasanya kalau orang tua tidak memiliki latar belakang pendidikan, anak-anaknya juga cenderung mengikuti pola yang sama. Ini menjadi mata rantai yang harus diputus. Sangat disayangkan jika masa depan anak terhambat hanya karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Jasman.
Ia menjelaskan, pendidikan bukan hanya soal kemampuan akademik seperti membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga pembentukan karakter, semangat, serta motivasi untuk berkembang. Dalam konteks keluarga, komunikasi antara orang tua dan anak menjadi kunci penting agar anak merasa didukung dalam proses pendidikannya.
“Kalau ada anak usia sekolah yang tidak senang belajar, berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam pola komunikasi keluarga. Anak-anak pada usia 9, 12, hingga 15 tahun seharusnya bangga bisa bersekolah,” ujarnya.
Program penanganan ATS di Banjarnegara sendiri merupakan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dengan UNICEF yang telah berjalan sejak 2024. Melalui program ini, pemerintah daerah didorong untuk mengembalikan anak-anak putus sekolah ke dunia pendidikan melalui berbagai pendekatan.
Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Banjarnegara, Noviyanto, menyebutkan bahwa penyebab anak tidak sekolah sangat beragam. Mulai dari faktor ekonomi, membantu orang tua bekerja, kurangnya minat belajar, hingga masalah sosial seperti broken home dan pernikahan dini.
“Banyak juga yang memilih merantau, bekerja, atau mondok. Bahkan ada yang sudah bekerja dan enggan kembali ke sekolah. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah,” kata Noviyanto.
Dari data Juni 2026, Kecamatan Punggelan menjadi wilayah dengan jumlah ATS tertinggi, yakni mencapai 687 anak usia 7 sampai 18 tahun. Di Desa Pucung Bedug tercatat 34 anak putus sekolah, sedangkan Desa Petir mencapai 130 anak.
Sementara itu, Kecamatan Pejawaran menjadi daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi di Banjarnegara. Data dispensasi kawin pada 2022 menunjukkan terdapat 70 kasus. Mayoritas kasus dipicu oleh Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) sepanjang 2022 hingga 2023.
Noviyanto mengungkapkan, dari beberapa anak yang telah dikunjungi tim sebagai sampel, enam anak bersedia kembali melanjutkan pendidikan, sementara satu anak memilih tetap bekerja.
“Ini menunjukkan bahwa masih ada harapan jika pendekatannya tepat dan didukung keluarga,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui program “Mayuh Sekolah Maning” terus melakukan pendataan dan pendekatan langsung kepada anak-anak yang putus sekolah. Program ini melibatkan lintas instansi seperti Dinas Pendidikan, Baperlitbang, Dinas Sosial, serta pemerintah desa.
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Sila Satriana, menegaskan bahwa pemerintah akan terus bergerak untuk menuntaskan persoalan ATS.
“Kami akan terus mengajak anak-anak yang putus sekolah agar kembali memiliki semangat untuk belajar. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Selain pemerintah, upaya pencegahan juga dilakukan oleh Forum Anak Banjarnegara (Forbara). Melalui program Forum Anak Goes To School (FAGTS), Forbara turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan dini, eksploitasi seksual anak secara online (OCSEA), kesehatan mental, hingga pentingnya melanjutkan pendidikan.
Ketua Forbara, Udi Ananda, menyebutkan bahwa pendekatan edukasi dari sesama anak dinilai lebih efektif karena generasi muda cenderung lebih terbuka kepada teman sebaya.
“Kami berharap melalui sosialisasi ini, angka pernikahan dini dan anak tidak sekolah di Banjarnegara bisa ditekan. Edukasi sejak dini sangat penting untuk menciptakan generasi yang lebih sadar akan masa depannya,” kata Udi.
Saat ini, Forbara telah menyasar 14 sekolah di kawasan barat Banjarnegara dan akan melanjutkan program ke lebih dari 34 sekolah lainnya dalam empat hari ke depan, bertepatan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS).
Kolaborasi antara pemerintah, UNICEF, sekolah, dan masyarakat diharapkan mampu memutus mata rantai putus sekolah serta pernikahan dini di Banjarnegara, demi menciptakan generasi yang lebih berdaya dan berpendidikan.
