LINGKARMEDIA.COM – Sejumlah kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah serta ketua dan pengurus Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) se-Jawa Timur mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Layanan dan Kinerja Haji Tahun 1448 H/2027 M yang digelar di Hotel Royal Orchid, Kota Batu, Jumat (31/7/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung selama tiga hari hingga 2 Agustus 2026 dan menjadi forum penting dalam menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji tahun mendatang. Hadir dalam acara itu Wali Kota Batu Nurochman, Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia KH Dr. Mochamad Irfan Yusuf, serta Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kota Batu H. Basuki Rahmad.
Rakor dibuka langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, KH Dr. Mochamad Irfan Yusuf atau yang akrab disapa Gus Irfan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan haji 2026 agar pelayanan pada musim haji berikutnya dapat semakin baik.
Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman yang juga merupakan jemaah haji reguler tahun 2026 menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah selama pelaksanaan ibadah haji.
“Layanan dari Kementerian Haji dan Umrah untuk tahun 2026 sangat luar biasa,” ujar Nurochman di hadapan peserta rakor.
Menurutnya, selama menjalankan ibadah haji seluruh pelayanan berjalan sesuai prosedur. Ia mengaku merasakan langsung kesiapan petugas haji dalam memberikan pelayanan kepada jemaah, mulai dari layanan kesehatan hingga pendampingan di berbagai titik penting.
“Kami menikmati dan merasakan bahwa seluruh pelayanan, baik persoalan kesehatan maupun makanan, tidak ada yang pernah terlambat. Vitamin dari dokter saat dibutuhkan sangat cepat pelayanannya. Banyak petugas haji ditempatkan di titik-titik krusial termasuk terminal-terminal,” ungkapnya.
Nurochman juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan standar operasional prosedur (SOP) sebagai bahan evaluasi dan pedoman pelaksanaan haji ke depan. Menurut dia, pelaksanaan manasik haji yang diberikan kepada calon jemaah selama ini sudah cukup sebagai dasar untuk menunaikan ibadah haji.
Meski demikian, ia menyoroti masih banyak jemaah yang belum memahami penggunaan fasilitas modern yang tersedia selama perjalanan haji, terutama fasilitas di dalam pesawat dan hotel.
“Masih ada jemaah yang kebingungan menggunakan fasilitas yang ada. Ini perlu menjadi perhatian dalam pembinaan dan manasik agar jemaah lebih siap,” katanya.
Usai pembukaan rakor, Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan haji 2026. Ia mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan yang perlu diperbaiki, terutama terkait aspek kesehatan jemaah dan kondisi di Mina yang sangat padat.
“Evaluasi beberapa hari setelah selesainya operasi haji menunjukkan ada beberapa kemajuan, tetapi kita juga harus mengakui masih banyak kekurangan. Pertama terkait kesehatan, kedua terkait situasi di Mina yang sangat padat,” ujar Gus Irfan kepada awak media.
Ia menjelaskan bahwa pada musim haji tahun ini pemerintah melakukan langkah tanazul terhadap sekitar 20 ribu jemaah, yakni menempatkan mereka tetap tinggal di hotel untuk mengurangi kepadatan di Mina.
“Langkah itu dilakukan demi keselamatan dan kenyamanan jemaah,” tegasnya.
Menurut Gus Irfan, rakor di Kota Batu ini merupakan bagian dari persiapan awal penyelenggaraan haji 2027. Pemerintah ingin memastikan seluruh unsur penyelenggara, termasuk KBIHU dan kantor kementerian di daerah, memiliki pemahaman yang sama terhadap target peningkatan layanan.
Ia juga menegaskan bahwa kuota haji Indonesia hingga saat ini masih tetap sebanyak 221 ribu jemaah dan belum mengalami perubahan.
“Sampai hari ini kita masih berpegangan pada kuota kemarin. Kita belum meminta tambahan dan belum mendapatkan tambahan maupun pengurangan. Jadi kita tetap bekerja menyiapkan sesuai angka yang kemarin,” jelasnya.
Dalam rakor tersebut dibahas berbagai agenda strategis, antara lain verifikasi jemaah yang akan berangkat, pemetaan kondisi kesehatan calon jemaah, serta persiapan teknis penyelenggaraan haji sambil menunggu hasil Panitia Kerja (Panja) Haji DPR RI dan keputusan presiden mengenai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Khusus untuk Jawa Timur, Gus Irfan mengungkapkan adanya penambahan satu embarkasi baru di Bandara Doho Kediri. Penambahan embarkasi tersebut diharapkan dapat mengurangi kepadatan di Embarkasi Juanda Surabaya dan Asrama Haji Sukolilo.
“Tahun ini Jawa Timur menambah embarkasi di Bandara Doho Kediri untuk mengurangi kepadatan di Bandara Juanda maupun Asrama Haji Sukolilo,” katanya.
Langkah tersebut disambut positif oleh peserta rakor karena diyakini akan memperpendek antrean keberangkatan dan meningkatkan kenyamanan jemaah asal Jawa Timur.
Pemerintah berharap pembentukan Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian tersendiri dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji secara menyeluruh. Dengan koordinasi yang lebih fokus, pelayanan kepada jemaah diharapkan semakin profesional, cepat, dan responsif.
Rakor Layanan dan Kinerja Haji 2027 di Kota Batu menjadi salah satu langkah awal untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan berjalan lebih baik, lebih aman, dan lebih nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia.
