Nabire, lingkarmedia.com — Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, merekomendasikan upaya penanganan pengungsi akibat konflik bersenjata di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.
Rekomendasi ini merupakan hasil dari temuan Komnas HAM Terkait kondisi pengungsi di Intan Jaya, Papua Tengah.
“Kita sepakat bahwa misi kita sama, yakni untuk kemanusiaan. Sesuai dengan arahan Gubernur, kita akan fokus mencari solusi yang bisa dilakukan bersama untuk merespons persoalan pengungsi di wilayah Papua Tengah,” ujar Ketua Komnas HAM RI, Anis Hidayah, seusai pertemuan.
Dalam paparannya, Komnas HAM mengungkap kondisi memprihatinkan warga sipil yang mengungsi dari delapan distrik di Kabupaten Puncak. Para pengungsi tersebar di beberapa wilayah, antara lain Timika, Nabire, Ilaga Kota, dan Sinak.
Berdasarkan data sementara, sekitar 61 ribu warga masih mengungsi dan tinggal di tenda-tenda tanpa penanganan serius dari pemerintah. Selain itu, 30 bangunan sekolah terbengkalai, dijarah, dan dialihfungsikan oleh aparat, menyebabkan ribuan anak putus sekolah serta puluhan guru terpaksa mengungsi karena ketakutan.
“Kami menemukan sekitar 61 ribu warga mengungsi. Ada juga 30 sekolah yang terbengkalai dan dialihfungsikan, ribuan anak putus sekolah, serta banyak guru yang terpaksa mengungsi,” ungkap Anis.
Anis menegaskan bahwa persoalan pengungsi merupakan tanggung jawab bersama. Konflik bersenjata telah berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak atas tempat tinggal, kehidupan, pangan, kesehatan, dan pendidikan — terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan orangtua lanjut usia.
Sementara itu, Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengapresiasi langkah Komnas HAM yang telah turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat secara dekat.
“Data yang kami miliki sangat lengkap dan valid. Saya sendiri memfasilitasi masyarakat untuk mengecek kondisi di lapangan. Hasilnya, mereka menunjukkan bukti video sejumlah fasilitas umum yang dirampas aparat. Saya bahkan mengirim tim khusus dengan drone untuk mengambil data. Jadi, saya yakin data kami lebih akurat,” jelas Meki.
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menilai bahwa pendekatan militer tidak memberikan solusi efektif di lapangan.
“Pemerintah pusat harus percaya kepada daerah. Konflik bersenjata tidak membawa solusi, yang ada hanyalah korban. Negara harus memberi kepercayaan penuh kepada pemerintah daerah, tokoh gereja, tokoh adat, dan pemuda untuk melakukan komunikasi secara humanis. Kekerasan bukanlah solusi,” katanya ke media.
Komnas HAM RI memberikan lima rekomendasi kepada Pemerintah untuk segera ditindaklanjuti. Pertama, memastikan pemenuhan kebutuhan para pengungsi di setiap lokasi, khususnya kelompok rentan.
Kedua, menjamin pelayanan dasar bagi para pengungsi, meliputi pendidikan, kesehatan, tempat tinggal layak, dan administrasi kependudukan.
Ketiga, menjamin hak pengungsi untuk kembali ke daerah asal secara bertahap dan aman.
Ke empat, menyediakan program pemulihan psikologis bagi para pengungsi, terutama kelompok rentan.
Kelima, memulihkan layanan pendidikan dan kesehatan serta mengaktifkan kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah asal.
Selain itu, Komnas HAM juga memberikan rekomendasi khusus kepada Panglima Kogabwilhan III untuk meninjau ulang pendekatan keamanan, termasuk pembentukan dan penempatan pos-pos keamanan agar proporsional dengan ancaman dan tetap menjamin rasa aman warga. Mengembalikan fungsi layanan publik yang saat ini digunakan sebagai pos keamanan, serta menarik pasukan keamanan dari lokasi permukiman warga di wilayah konflik.
