Jakarta – Gonjang ganjing adanya dualisme kepengurusan di dalam tubuh Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Pusat, berdampak pada kebingungan serta keresahan dari pada anggota HNSI se Indonesia.
Hal ini disampaikan Aktivis Nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Jakarta (HNSI) Andy Willkam Sinaga kepada awak media lewat telepon seluler, Jum’at (17/1/2025) malam.
Menurut Andy, saat ini ada dua kepemimpinan HNSI yakni,HNSI pimpinan Herman Herry dan HNSI pimpinan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Laut /KASAL Laksamana TNI Purn Soemarjono.
” Para anggota HNSI di seluruh Indonesia saat ini bingung dan resah karena tidak ada perhatian organisasi HNSI karena para pengurus pengurus pusat sibuk dalam merebut jabatan Ketua Umum HNSI, ” ujarnya.
Andy William Sinaga yang juga Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI, menyebutkan bahwa dengan adanya dualisme kepengurusan berdampak pada nasib para nelayan khususnya yang ada di wilayah Muara Baru dan Muara Gembong Bekasi merasakan tidak pernah diadvokasi hak-haknya.
” Saat ini para nelayan Muara Baru dan Muara Gembong Bekasi merasa tidak pernah lagi diadvokasi hak – hak normatif kami seperti kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kami nelayan yang juga anggota HNSI,” tandas Andy William Sinaga.
Ditambahkannya, saat ini persoalan nelayan di Indonesia semakin komplek yang butuh perhatian dan penyelesaian oleh HNSI.
” Hari ini nelayan Indonesia menghadapi berbagai persoalan, di antaranya:
Illegal fishing: Nelayan asing, seperti dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia, sering menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, ” ungkap Andy.
Lebih lanjut, Ketua Departemen Jaminan dan Kesejahteraan Sosial Nelayan DPP HNSI ini menjelaskan persoalan lain dialami para nelayan yang juga butuh perhatian serius dari HNSI.
Dirinya mengatakan, ” Praktik menangkap ikan secara berlebihan menyebabkan 75% sumber daya ikan Indonesia dieksploitasi. Kemudian masih adanya Kebijakan yang tidak merata: Kebijakan yang memarginalkan nelayan tradisional dan masyarakat pesisir “.
Ditambahkannya, peran HNSI saat ini bertambah dengan keikutsertaannya pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dari Presiden Prabowo Subianto dimana pihaknya sebagai penyedia ikan yang merupakan makanan bergizi bisa menjadi menu MBG.
” Tentunya, hal ini HNSI membutuhkan kepemimpinan yang kuat serta kredibel dengan kepemimpinan tunggal, ” imbuhnya.
Dengan banyaknya persoalan yang timbul akibat adanya kepengurusan ganda tersebut, Andy berharap kepada Pemerintah dalam hal ini Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Ir. Sakti Wahyu Trenggono, M.M dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
” Kami meminta agar dualisme kepengurusan di HNSI ini segera diakhiri, dan pemerintah dalam Hal ini Mentri KKP sebagai bapak angkat Nelayan perlu turun tangan untuk mendamaikan kepengurusan HNSI Pusat,” tegas Andy.
