Kota Batu, lingkarmedia.com – Sebanyak 5 Desa dan 1 Kelurahan di Kota Batu pada 2024 diusulkan mendapatkan Bantuan Program Pembinaan Ketenagakerjaan bidang Padat Karya dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker RI) tahun anggaran 2024. Program yang diperuntukan untuk pembangunan fisik ini langsung di salurkan melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas).
Program ini berdasarkan pada usulan dari masyarakat melalui salah satu partai politik di Kota Batu dengan besaran anggaran 100 juta turun untuk masing – masing Pokmas. Terdapat 8 pokmas dari 5 Desa dan 1 Kelurahan yang diusulkan, namun demikian hanya 4 pokmas yang hadir mengikuti undangan dari Kemenaker di Bekasi pada 27 hingga 29 Oktober 2024.
Undangan Kemenaker tersebut merupakan agenda penandatanganan Perjanjian Kerjasama Bantuan program tersebut yang dilaksanakan di Aston Imperial Bekasi Hotel & Conference Center Bekasi. Kedatangan 4 pokmas dari 8 pokmas yang diusulkan ini menjadi satu pertanyaan tersendiri.
Dari investigasi di lapangan, didapat kabar ketidak hadiran salah satu pokmas dalam penandatanganan perjanjian kerjasama dengan pihak Kemenaker diakibatkan adanya upaya pemotongan anggaran yang turun dari oknum fasilitator dari parpol pengusul.
Bukan hanya fasilitator saja, ternyata ada oknum LSM yang meminta jatah 15% dari anggaran bantuan tersebut ke salah satu ketua Pokmas.
Menurut pengakuan salah satu Ketua Pokmas yang tidak mau disebutkan namanya mengaku dirinya didatangi oknum LSM yang mencoba meminta jatah 15% dari anggaran yang diterimanya.
Saat ditemui di kediamannya, pada Rabu (6/8/2025), ketua Pokmas ini mengatakan, “ada LSM yang datang ke saya mau minta jatah 15%, tetapi tidak saya kasih. Karena kalau saya kasih akan percuma, sebab saya pengen hal ini panjang dan bisa bermanfaat buat warga saya”.
Sedangkan, adanya informasi oknum fasilitator yang meminta jatah tersebut sampai saat ini masih dalam penelusuran awak media.
