Pemagang di LBH Semarang pada Agustus-Oktober 2025
Indonesia mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,87% pada kuartal pertama 2025, angka terendah sejak 2021. Kondisi ekonomi global yang diwarnai ketegangan perdagangan dan turunnya harga komoditas global sekitar 12% secara signifikan mengurangi pendapatan negara dari sektor ekspor. Dampak lebih lanjut dirasakan oleh masyarakat, khususnya kelas menengah ke bawah, yang mengalami pelemahan daya beli akibat kenaikan tarif dan nilai tukar rupiah yang tidak stabil.
Di sisi lain, konflik sosial mulai mengemuka, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN). Warga Pulau Rempang menghadapi intimidasi dari BP Batam, aparat TNI dan polisi, serta PT MEG. Pada 7 September 2024, Tim Terpadu Polri, TNI, Satpol PP dan Ditpam BP melakukan aksi kekerasan dengan menggunakan gas air mata saat berusaha memasuki wilayah rempang yang menimbulkan trauma dan pelanggaran hak asasi masyarakat lokal.
Selain itu, Pemerintah merespons permasalahan dengan kebijakan efisiensi anggaran negara. Namun, seringkali pengambilan keputusan secara terburu-buru dipicu oleh respons viral media sosial, sehingga kebijakan publik yang tidak matang harus dicabut setelah mendapat penolakan luas. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam membuat kebijakan yang adil.
Represi terhadap Protes
Gelombang demonstrasi yang terjadi Agustus 2025 di berbagai daerah di Indonesia sejatinya merupakan akumulasi kemarahan rakyat atas salah urus negara. Rakyat miskin semakin dimiskinkan, lapangan pekerjaan makin sulit diakses dan pekerjaan yang ada tidak mampu mencukupi kebutuhan.
Alih-alih berbenah, negara justru merespon protes Agustus dengan represi. Akhirnya, terjadi kerusuhan yang menelan korban jiwa. Affan Kurniawan tewas dilindas mobil taktis Brimob di Jakarta saat demo berlangsung. Syaiful, kepala seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah, menjadi korban kebakaran di gedung DPRD Kota Makassar. Muhammad Akbar Basri dan Sarinawati, staf DPRD Makassar, ditemukan tewas dalam kondisi terbakar.
Adapula Rusdamdiansyah dikeroyok massa karena tuduhan intel aparat di Makassar. Rheza Sendy Pratama, mahasiswa Universitas Amikom Yogyakarta, meninggal akibat kericuhan di depan Markas Polda DIY. Sumari, tukang becak di solo meninggal akibat paparan gas air mata selama bentrokan massa aksi. Andika Lutfi Falah, siswa SMK Tangerang terluka parah dan meninggal akibat kekerasan. Ika Juliarto Junior Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang meninggal dengan penyebab masih belum jelas selama kerusuhan di Semarang. Di Manokwari korban tewas dimana identitasnya sedang dikumpulkan dan kasusnya diselidiki oleh Komnas HAM.
Kasus ini memperlihatkan bahwa aparat negara cenderung menggunakan “jalan pintas” dalam merespon protes. Pembangunan yang terus digaungkan tampak beriringan dengan upaya-upaya represi. Hak-hak sipil tidak dipertimbangkan atas nama kondusivitas.
Melihat Nepal: Situasi Serupa berujung Tak Sama
Kasus kerusuhan di Nepal pada September 2025 memberikan gambaran bagaimana penanganan demonstrasi dapat berakhir dengan tragedi kemanusiaan. Pemblokiran akses media sosial memicu unjuk rasa besar yang dipimpin generasi muda atau yang sering disebut Gen Z. Kericuhan berkembang sampai tindakan aparat kepolisian menembakkan peluru ke demonstran, menyebabkan 51 orang tewas. Aksi ini memicu kemarahan luas, pembakaran gedung penting, dan pengunduran diri pemimpin tertinggi negeri tersebut. Fenomena ini juga tidak lepas terkait dengan masalah ketidakadilan sosial politik dan ekonomi, di mana ketidakpuasan terhadap “Nepo Kids” anak pejabat yang pamer kemewahan di media sosial menjadi katalis gerakan protes.
Membandingkan situasi Nepal dengan Indonesia, terlihat jelas dari pola respons aparat keamanan dan pemerintah yang kerap mengedepankan kekuatan represif serta pengambilan keputusan berdasarkan impuls publik di media sosial. Kasus ini juga mengingatkan perlunya kebijakan hukum yang matang dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia serta dialog lintas pihak untuk menghindari tragedi serupa.
Namun, dalam merespon protes, Pemerintah Nepal melakukan pengunduran diri agar dapat meredam kemarahan masyarakat dan mengendalikan keadaan. Hal ini berbanding terbalik dengan Indonesia dimana terjadi aksi di beberapa titik wilayah justru Pemerintah menunjukkan sikap defensive alih-alih membenahi keadaan. Karena itu, patut jika diajukan pertanyaan, bagaimana situasi Indonesia ke depan dapat lebih baik jika elit dan aparat tak melakukan perubahan?
