LINGKARMEDIA.COM – Paguyuban Keluarga Korban 1965 bersama Dewan Kesenian Jakarta (DKJ), Kementerian HAM, Flaneur Group, Surat Sobek dan didukung oleh beberapa siswa SMA Kanisius, Gonzaga, Mahasiswa Jentera, Paramadina, dan Gunadarma menyelenggarakan Peringatan 60 tahun (1965-2025) bertajuk ‘Resiliensi Melenting Melampaui Tragedi’ di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Rabu (26/11/25).
Agenda peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa konflik berdarah yang dialami bangsa Indonesia dan berharap peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Bukan untuk membuka luka lama atau balas dendam.
Resiliensi merujuk pada kemampuan seseorang untuk bertahan dan beradaptasi dalam menghadapi, mengatasi, dan meminimalkan dampak dari situasi yang merugikan. Ini mencakup kemampuan untuk bangkit kembali dari tekanan, keterpurukan, atau kesengsaraan.
Enam dekade setelah peristiwa 1965, luka yang dialami para penyintas dan keluarga korban masih membekas hingga hari ini. Kesaksian yang muncul dalam peringatan 60 Tahun Tragedi 1965 menunjukkan bahwa dampak kekerasan politik pada masa itu terus mempengaruhi kehidupan mereka, baik dalam bentuk trauma, stigma, maupun diskriminasi yang diwariskan lintas generasi.
Suara-suara ini disampaikan dalam kegiatan Memoar dan Keseharian Korban, bagian dari rangkaian Peringatan 60 Tahun Peristiwa 1965 bertema Resiliensi: Melenting Melampaui Tragedi yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/11/2025).
Sumarno Purnawanto, salah satu penyintas yang pernah menjadi anggota Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPI) Matraman, mengenang peristiwa saat ia diburu pada Oktober 1965 lantaran organisasinya dianggap dekat dengan PKI.
Ia menegaskan bahwa IPI merupakan organisasi pemuda yang lahir pada masa Revolusi 1945 dan banyak beranggotakan Tentara Pelajar.
“IPI lahir dari konteks besar Revolusi 1945, sehingga dapat disebut sebagai anak kandung dari semangat revolusi itu sendiri. Meski IPI memiliki Bung Karno sebagai ketua kehormatan, kenyataannya saya tetap mengalami penangkapan,” jelas Sumarno.
Diceritakannya, kembali situasi Jakarta yang mencekam pada awal peristiwa tersebut. Saat berangkat bekerja, ia melihat tentara bersenjata memenuhi kawasan sekitar Stasiun Gambir hingga Lapangan Banteng, sedangkan selebaran yang beredar menuding pemuda PKI sebagai pelaku penculikan para jenderal, tuduhan yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang ia saksikan langsung.
“Pada tahun 1965, saya dipanggil bekerja di Departemen Koperasi di sekitar Gunung Sahari. Saat itu saya berjalan kaki menuju Gedung Sastra lewat Jalan Gambir dan hari itu di kawasan Lapangan Banteng hingga Masjid Istiqlal yang saat itu masih dalam pembangunan saya melihat tentara Rindam Jaya berjaga dengan perlengkapan lengkap,” paparnya.
“Malam harinya, melalui Radio RRI Jakarta, Mayor Jenderal Soeharto mengumumkan bahwa para penculik dan pembunuh para jenderal adalah anggota Kesatuan Pemuda Rakyat dari PKI. Saya sangat terkejut, karena sepanjang hari itu saya tidak melihat satupun anggota PKI yang memegang senjata,” tambahnya.
Kesedihan serupa juga dialami Warji, warga Brebes yang kehilangan tiga kakaknya akibat stigma politik pasca peristiwa G30S. Ia masih berusia 12 tahun ketika kekerasan merebak di desanya.
Hingga kini, keluarganya masih merasakan diskriminasi yang tersisa dari masa lalu.
“Kami tidak mengerti mengapa mereka dituduh. Hingga sekarang, diskriminasi itu masih terasa. Meskipun tidak sekuat dulu, kami tetap menerima perlakuan berbeda dari masyarakat. Bahkan di KTP ayah saya tercantum tanda OT (Organisasi Terlarang), sementara kakak saya diberi label ET (Eks Tapol/Tahanan Politik)”
Warji menceritakan bagaimana tiga kakaknya mengalami nasib berbeda namun sama-sama tragis. Kakak pertama, seorang guru, hilang tanpa jejak. Kakak kedua tewas dikeroyok kelompok ormas setelah dituduh melindungi seseorang yang dicari aparat.
“Kakak yang ketiga, kakak saya yang masih mahasiswa, ketika dia sedang pergi menuju kos-kosan, dia ditangkap. Ternyata dia punya KTA IPI. Akhirnya dia ditahan dan dibawa ke Nusakambangan. Satu tahun kemudian, dia dipindah ke Ambarawa selama enam tahun,” jelasnya.
Luka sejarah itu juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Eva, putri almarhum Patubah bin Abdul Rahim, baru mengetahui bahwa ayahnya pernah menjadi tahanan politik ketika ia berusia 32 tahun. Bahkan ibunya tidak mengetahui masa lalu itu karena menikah setelah ayahnya keluar dari Pulau Buru.
“Saya bangga sama Bapak karena memperjuangkan bangsa ini dengan caranya sendiri. Bapak juga bertanggung jawab sama keluarganya karena meskipun pada saat itu bapak sangat susah sekali mencari kerja, ditolak di mana-mana, tetapi dia tetap berusaha,” ujarnya.
Selama bertahun-tahun, ayahnya bekerja serabutan demi menafkahi keluarga meski sering mendapat stigma dari lingkungan sekitar. “Kurang lebih selama 20 tahun bapak menjadi tukang karcis di pelabuhan, menjaga parkir. Meskipun di situ juga dihina-hina sebagai PKI oleh orang-orang di sekitarnya Bapak tetap menjalaninya,” pungkasnya.
Stigmatisasi paska bebas dari tahanan, masih melekat pada para korban. Mereka kebanyakan tidak paham perbuatan salah apa yang telah mereka lakukan sampai harus menerima hukuman diluar batas kemanusiaan. Hingga saat ini, keluarga masih terus dirundung, ditekan secara mental/psikis tak berkesudahan, menjadi bahan hinaan, cacian, makian dan diskriminasi dalam masyarakat.
Semuanya dipicu oleh gugurnya tujuh Jenderal TNI AD yang dikenal sebagai Pahlawan Revolusi. Situasi politik sangat memanas, terpengaruh geopolitik perang dingin antara Blok Barat dimotori Amerika Serikat versus Blok Timur Uni Soviet.
Acara peringatan dimulai pukul 10.00 sampai 20.15 ini dihadiri kurang lebih 250 peserta. Tema Resilensi diangkat sebagai ketahanan atau kebangkitan dimasa-masa yang sulit bagi para penyintas dan korban tragedi 65. Peringatan ini dibuat sebagai penanda bahwa para penyitas masih ada, masih bertahan, dan masih berjalan menggapai harapan, melampaui segala rintangan.
Mereka adalah bagian dari fakta perjalanan sejarah bangsa, yang terus hidup menembus ruang dan waktu, dan tidak akan pupus oleh berbagai bentuk tantangan dan hambatan.
Pelaksanaan Resiliensi ini dikemas menarik, mengalir walau ada diskusi yang terasa berat bagi kalangan gen Z. Perpaduan teatrikal, musikal, pembacaan puisi, permainan, diskusi dan bedah buku terus bergulir tak terasa.
Bedah buku ‘dari Pandeglang ke Pulau buru’ dibawakan langsung penulisnya, Bisri dan Bonnie Setiawan. Buku ini mengisahkan pengalaman hidup sang penulis disaat menjadi tahanan politik sampai ke pembuangan di pulau Buru. Pengalaman hidup yang sangat pahit, penuh liku karena terpisah lama dari keluarga tercinta.
Anitra Sitanggang, ketua panitia saat membuka acara mengatakan, “peringatan ini sebagai wadah silaturohmi, proses saling menguatkan para korban dan keluarganya. Berjuang mendapatkan hak yang dirampas negara, yang seharusnya memberikan perlindungan tanpa diskriminasi”.
Perjuangan itu diantaranya mendapatkan pekerjaan baik di pemerintahan, menjadi tentara ataupun Polisi. Terus berjuang tanpa henti memulihkan nama baik karena dicap pengkhianat, tidak setia kepada Pancasila dan dianggap tidak atheis karena stigma komunis.
Sambutan dilanjutkan dari keluarga pakel 65 yang diwakili Ilham Aidit. Ada juga sambutan yang disampaikan secara daring oleh Letjen (Purn.) Agus Widjoyo karena masih berada diluar negeri,
Kegiatan ini dihadiri Irjen Pol (Purn.) Drs Sidarto Danusubroto, SH, Wawan Fachrudin S.Sos. ME dari LPSK serta Bambang Prihadi, Ketua Dewan Kesenian Jakarta (DKJ).
Juga hadir Nani Nurachman Sutoyo (Putri salah satu Pahlawan Revolusi), Bambang Hari Murti, Prof, Dr Asvi Warman Adam, Romo Baskara, Romo Hermawan dari Gereja Anglikan, Brigjen. Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P. Ketua LPSK.
Peringatan 60 tahun Peristiwa 1965, atau yang juga sering disebut Tragedi 65 bukan untuk membuka luka lama. Ia dimaksudkan memberikan penghormatan bagi mereka yang gugur maupun yang masih hidup, guna membuka ruang penyembuhan bersama, ruang silaturahmi bagi sesama korban dan lintas generasi.
Selain sebagai peringatan, acara ini sekaligus berbagi cerita tentang daya juang, tentang daya tahan yang melampaui segala tantangan kehidupan, termasuk berbagai bentuk stigmatisasi, diskriminasi, serta peminggiran. Terus berjuang mengatasi rintangan, para penyintas Tragedi 65 bangkit menata kehidupan ditengah penjara yang tak berjeruji dan reruntuhan masa lalu yang kelam.
Lewat peringatan ini semua berharap bisa mewariskan pengalaman dan pengetahuan sejarah bagi generasi muda agar mereka terinspirasi untuk terus mencari kebenaran sejarah itu sendiri.
Mencari kebenaran sejarah bukan dimaksudkan untuk mengambil salah sisi, melainkan untuk dapat berdiri teguh diatas kebenaran dan kemanusiaan, guna menjadikannya sebagai fondasi membangun peradaban bangsa yang lebih baik, damai dan adil.
Para penyintas Tragedi 65 tidak pernah lupa akan luka yang mereka alami, tetapi mereka juga tidak ingin luka itu terus menjadi beban yang diwariskan ke anak cucu dan generasi muda lainnya. Mereka hanya ingin dimanusiakan sebagaimana warga negara lainnya.
Pada peringatan 60 tahun peristiwa 1965 ini, mereka ingin mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama memulihkan luka bangsa ini dengan naluri kemanusiaan, cinta, perdamaian dan rasa keadilan bagi setiap orang, demi tercapainya cita-cita bangsa yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.
Pernyataan sikap kemudian diserahkan kepada Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Mugiyanto, setelah sebelumnya memberikan sambutan. Orasi sambutan terakhir diberikan Ketua LPSK Brigjen. Pol. (Purn.) Dr. Achmadi, S.H., M.A.P.
Bisri Muhammad, Dewan Presidium Pakel 65, menutup acara dengan dengan membacakan pernyataan sikap:
Bahwa selama enam puluh tahun telah lewat seperti musim yang tak kunjung selesai, namun jejak kami masih tertinggal dipinggiran, sebuah ruang sempit antara ingatan dan negara.
Dari tempat itu kami berdiri, setengah hadir, setengah disisihkan, menyaksikan pembangunan yang tak pernah sepenuhnya menyapa kami, menyaksikan demokrasi yang tumbuh tanpa suara kami, menyaksikan orang-orang berbicara tentang kami seolah-olah kami hanya catatan kaki dari sejarah yang lebih besar.
Kami telah hidup dalam peminggiran yang disusun rapi dan berlangsung begitu lama, hingga ia menjelma menjadi lanskap sehari-hari.
Sebuah jerat yang perlahan mengikis martabat, mengecilkan kemampuan kami untuk memproduksi hidup, merawat harapan, bahkan untuk meyakini bahwa kami layak berada di tengah masyarakat yang kami cintai.
Seluruh tenaga, pengalaman, dan kebijaksanaan yang kami miliki, seharusnya dapat menjadi bagian dari kekuatan kewargaan negeri, terhenti diambang pintu.
Hari ini, setelah enam dekade yang sunyi dan gelap, kami berbicara bukan untuk membuka kembali luka, melainkan untuk menyingkap ruang bagi masa depan yang wajar. Kami memohon kepada para pemimpin dan kepada sesama warga, biarkan kami melangkah ke tengah.
Biarkan kami mengambil bagian dalam merawat republik ini, seperti warga lain yang diizinkan berdiri tegak tanpa curiga. Kami tidak membawa dendam. Kami tidak mencari balas untuk nasib yang menimpa kami.
Yang kami harapkan, dalam sisa hidup yang tak lagi panjang ini, hanyalah pemulihan hak-hak dasar kami sebagai manusia, hak untuk hidup layak, hak atas jaminan sosial, hak untuk diperlakukan sebagai sesama warga yang bermartabat.
Izinkan kami kembali menjadi bagian dari cerita yang selama enam puluh tahun hanya boleh kami tonton dari jauh. Karena negara yang kita sebut rumah ini hanya bisa benar-benar berdiri apabila semua anaknya diakui, dipulihkan, dan disapa kembali sebagai manusia seutuhnya.
