LINGKARMEDIA.COM – Rencana pengiriman prajurit TNI dalam pasukan International Stabilization Force (ISF) di bawah kendali Board of Peace (BoP) sebagai langkah berisiko tinggi dan tidak menguntungkan, baik dari sisi politik maupun militer, demikian penilaian anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin.
“Rencana ini saya lihat sebagai partisipasi Indonesia dalam eksperimen pemerintah Amerika Serikat yang sangat berisiko dan menelan biaya besar,” ujar TB Hasanuddin, Minggu (15/02/2026).
Menurut dia, terdapat sejumlah aspek krusial yang harus menjadi perhatian pemerintah sebelum memutuskan pengiriman pasukan.
TB Hasanuddin menyoroti belum jelasnya mandat ISF. Ia merujuk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 yang disahkan pada November 2025, yang menyebutkan peran ISF membantu BoP mendukung gencatan senjata dan demiliterisasi di Gaza.
Namun, ia menilai BoP dalam perkembangannya didominasi oleh satu negara, yakni Amerika Serikat, dan tidak bersifat kolektif kolegial. Selain itu, dalam piagam pendiriannya, BoP tidak secara spesifik menyebutkan perdamaian Gaza.
“Kondisi ini berbahaya karena mandat ISF bisa berubah sesuai kepentingan pihak tertentu. Pemerintah harus mempelajari secara cermat apakah ISF benar-benar mewakili kepentingan negara pengirim atau hanya menjadi instrumen pihak tertentu,” tegasnya.
Aspek lain yang disoroti adalah penerimaan dari para pihak yang berkonflik di Gaza. TB Hasanuddin, yang pernah bertugas dalam Pasukan Perdamaian PBB di Irak dan Kuwait, menekankan bahwa persetujuan seluruh pihak yang berkonflik merupakan syarat utama keberhasilan misi perdamaian.
Politisi PDIP tersebut mengatakan bila BoP tidak menempatkan perwakilan Palestina dalam strukturnya, sementara Israel telah bergabung. Bahkan, seorang pemimpin senior Hamas disebut menolak kehadiran ISF di Palestina dan mengklaim telah berkomunikasi dengan pemerintah Indonesia.
“Jika dipaksakan tanpa persetujuan semua pihak, prajurit TNI berisiko terseret dalam reeskalasi konflik bersenjata. Taruhannya adalah nyawa,” ujarnya.
Selain aspek politik dan keamanan, TB Hasanuddin juga menyoroti potensi beban anggaran negara. Ia menilai pengiriman pasukan untuk misi yang mandatnya belum jelas dapat membebani keuangan negara di tengah tantangan ekonomi domestik.
“Kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Namun langkah yang ditempuh harus sesuai hukum dan norma internasional, tidak membahayakan prajurit TNI, dan tepat sasaran,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan Indonesia tengah mempersiapkan pengiriman pasukan keamanan ke Gaza melalui ISF. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut jumlah personel yang disiapkan sekitar 8.000 prajurit TNI.
ISF merupakan tindak lanjut resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 yang diajukan Amerika Serikat. Resolusi tersebut memberi kewenangan kepada negara anggota PBB dan BoP membentuk ISF sementara di Gaza di bawah komando terpadu, dengan kontribusi pasukan dari negara peserta serta kewenangan mengambil langkah yang diperlukan sesuai hukum internasional.
Resolusi itu juga mengatur penarikan pasukan Israel setelah ISF mengambil alih kendali penuh di Gaza. Sementara itu, kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas telah berlangsung sejak 10 Oktober 2025, meski dilaporkan Israel malah kerap melakukan pelanggaran.
