LINGKARMEDIA.COM – Pemerintah Kota Batu terus berupaya mengoptimalkan kepesertaan aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) demi menjamin hak kesehatan masyarakat secara merata.
Dalam agenda sosialisasi strategi optimalisasi JKN di Graha Pancasila Kota Batu Jumat (13/3) siang, dengan fokus utama diarahkan pada pemerataan bantuan premi agar tepat sasaran bagi warga yang benar-benar membutuhkan.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Aditya Prasaja mengungkapkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan dalam struktur kepesertaan. Meski angka keaktifan mencapai 80 persen, kontribusi segmen mandiri tergolong rendah, yakni hanya 9 persen. Di sisi lain, masih terdapat sekitar 9.600 warga dalam kategori desil 1–5 (masyarakat prasejahtera) yang belum memiliki jaminan kesehatan.
“Ini tugas pemerintah untuk mengaktifkan mereka. Kami akan memperbaiki data mana warga yang belum masuk dan mana yang sudah masuk tapi ternyata berada di desil tinggi (mampu),” tegas Aditya.
Tahun ini, Pemkot Batu mengalokasikan anggaran sekitar Rp 3 miliar per bulan untuk premi kesehatan. Meski terdapat sedikit penurunan anggaran, Aditya memastikan evaluasi akan dilakukan secara selektif sebelum mencoret peserta di desil tinggi guna memastikan target Universal Health Coverage (UHC) tetap berada di atas 80 persen.
Salah satu terobosan yang ditekankan adalah kecepatan aktivasi bagi masyarakat tidak mampu tapi belum terdaftar. Bagi warga di kategori desil 1–5, pengaktifan kartu JKN dapat dilakukan secara instan dalam waktu 24 jam di Dinas Kesehatan Kota Batu.
“Jika masuk desil 1 sampai 5, akan langsung kami aktifkan. Untuk desil 6 hingga 10 yang mengalami kondisi darurat, Pemkot tetap hadir membantu, namun bersifat sementara. Setelah itu, mereka harus pindah ke segmen mandiri karena masuk kategori mampu,” jelasnya.
Ia juga meminta para Kepala Desa dan Lurah untuk memahami mekanisme ini agar bantuan tidak salah sasaran.
Senada dengan hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang, Erra Widayati mengapresiasi langkah nyata Pemkot Batu dalam melunasi seluruh kewajiban premi tahunan. Komitmen ini bahkan membuahkan penghargaan UHC Award bagi Kota Batu 2025 kemarin.
Namun, Erra juga menyoroti kendala di lapangan, terutama tingginya angka tunggakan pada segmen peserta mandiri. Banyak warga yang sengaja membiarkan kepesertaannya tidak aktif karena merasa bisa mengandalkan bantuan pemerintah saat sakit.
Meski begitu, Erra memuji gerak cepat Pemkot Batu dalam melakukan pemutakhiran data PBI (Penerima Bantuan Iuran). Pada Februari lalu sebanyak 974 data PBI JK dinonaktifkan karena adanya perubahan status ekonomi.
“Kemudian Maret terdapat peralihan signifikan sebanyak 1.600 peserta ke PBI Pemda. Pergerakan ini sangat menggembirakan, di daerah lain mungkin hanya puluhan atau ratusan, tapi di Kota Batu mencapai ribuan dalam sebulan. Terima kasih kepada Pemkot Batu atas dukungannya terhadap keberlanjutan program JKN,” tutup Erra.
Pemerintah Kota Batu juga berencana meningkatkan kapasitas polindes menjadi fasilitas layanan kesehatan yang lebih lengkap. Penguatan tersebut mencakup penambahan tenaga medis serta peralatan kesehatan agar masyarakat tidak harus selalu datang ke puskesmas.
Di sisi lain, Pemkot Batu juga mulai menjalankan layanan kesehatan berbasis kunjungan rumah bagi masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan. Program tersebut sudah dijalankan oleh puskesmas untuk menjangkau pasien yang tidak dapat datang langsung ke fasilitas kesehatan.
