Di Jepang, ketika naik taksi yang disopiri orang Indonesia yang sudah 20 tahun tinggal di Jepang, Ferry Irwandi bertanya; apa yang paling dirasakannya di Jepang? Sopir Indonesia itu menjawab: “Ada pemerintah.”
Maksudnya? Si orang Indonesia yang hidup dan mencari nafkah di Jepang itu, merasakan bahwa ia hidup di suatu tempat (negara), di mana kehadiran Pemerintah itu terasa. Hadir dalam bentuk public service. Hingga ia bisa bekerja dengan tenang, aman. Segala sesuatu yang berkait dengan hajat hidup di ruang publik, diurus Pemerintah. Pejabat public berganti, tapi aturan tetap dan pasti.
Hingga masyarakat ketika nyari nafkah, makan di warung, mengembangkan diri dan profesi, mau piknik menggunakan transportasi public, nyari sekolah untuk anaknya, dijalani dengan nyaman. Bahkan hingga misal kehilangan ponsel di ruang public, tak perlu dikhawatirkan, pasti ketemu. Di Jepang, ada pegawai pemerintah yang tupoksinya ‘cuman’ menjawab pertanyaan orang di jalan.
Emang di Indonesia nggak ada pemerintah? Nggak usah dijawab, nanti dituding kita jadi antek asing, atau punya kelainan jiwa. Sing waras ngalah.
Ambil contoh, kasus Panji Pragiwaksono. Panji meniti karir dan menciptakan lapangan kerja (di dunia industry hiburan), oleh seorang bekas kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan –yang karena berkait koment-nya atas kasus terror kepala babi, kini digeser jadi Komisaris Pertamina– bisa menilai heboh #Mensrea, hanya karena itulah cara Panji bertahan hidup, dengan melawak yang tidak mutu dan tidak lucu. Di jaman ketika faktanya kelas menengah Indonesia turun, volume PhK meningkat dan lapangan kerja menyempit.
Komentar menghina, mengecilkan, tidak empatik, hanya karena berbeda posisi. Tapi stop, sampai di sini. Tulisan ini lebih saya tujukan untuk anak-anak muda yang sedang meniti karir. Atau bahkan berkait pencarian identitas diri. Karena pokok bahasan tulisan ini, akan lebih pada bagaimana Panji Pragiwaksono, hingga sampai pencapaiannya sekarang ini di dunia lawak. Orang yang merasa tersaingi oleh viralitas Panji hari ini, tidak akan suka dengan tulisan ini.
Panji yang semula sebagai penyiar radio, penyanyi rap, kemudian bermain di program TV, main pula di dunia film bioskop, akhirnya paling merasa cocok menjadi pelawak. Tetapi pelawak pada jamannya, dengan bahasa dan generasinya, dengan sebutan stand up comedy, atau lawak tunggal dengan gaya monolog. Mirip konsep organ tunggal di dunia tanggapan musik mantenan.
Namun Stand Up Comedy (SUC), secara tematik berbeda dengan gaya Basiyo atau pun Cak Markeso. Sama-sama menyuarakan keresahan, baik diri pribadi maupun mewakili keresahan masyarakat (juga penderitaannya). SUC lebih focus pokok masalah, lebih frontal. Mungkin tidak simbol, tak main asosiasi lagi. Preposisi sebagai set-up adalah pokok masalah yangh akan langsung atau segera dijungkir balikkannya dalam punchline.
Bagi yang belum biasa, terkesan sering tak ada beda dengan pernyataan politik secara terbuka. Memang tak ada beda. Bukan saja bicara langsung. Soal politik sebagai sistem kenegaraan, tetapi bisa langsung ke persona pejabatnya. Lebih frontal dan terbuka. Kenapa bisa begitu, itu bahasan lain, berkait dengan proses politik atau demokratisasi khas masing-masing negara.
Di Amerika pun, hal ini masih tetap menimbulkan kasus dan ekses, lebih karena siapa sih di dunia ini yangh tidak terdampak secara emosional, ketika dikritik, atau sekedar disindir? Pasti tidak nyaman.
Reaksinya bukan ke sistem, tetapi ke karakter sing-masing orang. Di AS ada yang marah langsung melakukan aksi kekerasan fisik, tetapi. Di Indonesia ada tuh, banyak, yang tidak marah, tidak kebakaran jenggot ketika dikritik. Srimulyani Indraswari dulu sebagai menkeu, tidak kebakaran jenggot ketika dikritik.
Kembali ke pokok bahasan. Panji menyiapkan pertunjukan #Mensrea sangat lama, dan rinci. Dalam 10 tahun karirnya di lawak, ia banyak membaca buku tentang model lawakan SUC. Dari sumber primernya karena kemampuan bahasa Inggrisnya. Sebagai youtuber juga, ia mempromosikan #Mensrea selama setahun, dengan membuat program ‘Skakmat’.
‘Skakmat’ itu unik, karena Panji sebagai interviewer, mengundang narsum tokoh-tokoh public yang terkemuka. Dari ahli ekonomi, ahli hukum, politikus, seniman, generasi muda yang menonjol. Topik yang dibahas adalah soal politik, atau situasi negara saat ini dan ke depannya. Cara yang cerdas, karena sambil promosi, Panji juga belanja masalah yang akan menjadi materi utama bagi tema pertunjukannya.
Hingga sampai waktunya, ia pentas di 10 kota + di Jakarta, dari April hingga Agustus 2025. Berbayar, dan tidak murah, tapi di 11 kota itu, sould out lebih dari 20 ribu penonton (khusus di Jakarta, dalam situasi genting demonstrasi Agustus 2025) pertunjukannya ditonton 10 ribu orang. Bayangin nonton 1 orang ngoceh selama hampir dua jam, dengan harga tiket dari Rp300ribu hingga Rp 1-2 juta.
Dari sisi ‘jualan tontonan’, rasanya hanya mereka yang tak siap belajar dan tak siap bersaing, yang mengatakan itu nothing, atau gagal, atau tak berdampak. Menurut keyakinan saya, itu sukses besar, karena dikerjakan secara professional. Di situ menjadi benar adagium ‘hasil tidak akan mengkhianati proses’. Karena sebelumnya, belum pernah ada hal itu, maka ia disebut fenomenal. Dari sisi industry tontonan, ada adagium murahan yang sering dilecehkan, hasil tidak akan mengkhianati proses.
Tapi mungkin di masyarakat yang sudah dibentuk oleh Soehartoisme, yang pragmatis dengan ilmu ‘management by product’, proses sering tidak dilihat, apalagi dihargai. Bagaimana mau menghargai kalau tidak melihatnya?
Di luar kontroversi soal body shaming atau menghina agama atau tradisi, wahai anak-anak muda, lihatlah bagaimana Panji memproses pilihannya, tujuannya, targetnya. Di kalangan penonton yang mau berbayar mahal, tak ada yang protes. Karena pembeli tiket pertunjukan berarti sudah ada semacam kesepakatan atau kesepahaman kecenderungan. Termasuk menyepakati aturan tidak merekam pertunjukan dan mempostingnya ke medsos.
Kenapa? Karena SUC memang seni pertunjukan yang masih bermasalah secara komunikasi public dengan nilai-nilai sosial-budaya masyarakat yang harus bla-bla-bla, tetapi hidup dalam rezim ‘ethik ndhasmu’. Absurd.
Makbedunduk, ketika ditayangkan di Netflix, yang bisa diakses dengan harga jauuuh lebih murah (nggak sampai Rp50ribu), dari pementasan Agustus 2025 itu, baru menjadi heboh ketika dibuka ke penonton yang random. Penonton yang sangat sensitive dan halus budi bahasanya dalam soal HAM, etika, moral, tradisi, agama. Ibaratnya, ketika mereka menonton seni jathilan, eh, preferensinya adalah seni tari bedhaya klasik yang haluussss banget. Maksa.
Banyak pihak memaksakan kehendak. Seperti memaksa Yudhistira ANM Massardi ketika nulis ‘Arjuna Wiwahahahaha’ dengan gaya Sutan Takdir Alisyahbana atau Marah Rusli. Padal, sumpah mampus, Marah Rusli pun dengan romans-nya Sitti Nurbaja, atau Salah Asuhan Abdoel Moeis, sudah disebut pemberontak tradisi.
Jatuhnya pada selera sing-masing, sense of humor, lucu tidak lucu, suka tidak suka –dan seterusnya, hingga ke sekepentingan atau tidak? Yah, demikianlah masyarakat random. Terus ngungkit-ungkit Panji adalah bagian dari Anak Abah. Padal, dalam interview dengan Ipang Wahid, Panji paling memuji gaya kampanye Prabowo dalam Pilpres 2024, meskipun tidak mendukung siapa-siapa.
Itu soal lain, dan tidak penting untuk bahasan ini. Itu resiko, yang mungkin saja karena Panji goblog, atau sebaliknya, karena tentu Netflix juga memberi harga yang tinggi untuk #Mensrea. Dan dalam hitungan bisnis, Netflix tidak salah pilihan.
Tayangan #Mensrea bertahan lama menjadi nomor 1 di Netflix. Sesuatu yang tak mudah, meski pun juga harus dikatakan ‘Dirty Vote’ juga tontonan terlaris, karena bulan lalu, mencapai 40 juta views di Youtube (ngalahin Agak Laen yang dibilang film terlaris Indonesia sepanjang masa). Kenapa? Itulah pentingnya seniman professional melihat fenomena tontonan hari ini. Dan Panji masuk di situ.
Apakah ‘hanya’ karena kontroversial? Tentu saja iya. Cuma kontroversi itu ada kelas-kelasnya. Ada kelas kontroversial karena asal viral, tetapi tetap ada kontroversial karena ia berada di depan dan mendahului situasi dan kondisi jamak masyarakatnya.
Termasuk mustinya masyarakat kesenian, masyarakat tontonan, masyarakat industri hiburan, yang masih-masing itu tergantung pada area dan pilihannya sing-masing. Maka, jadilah professional yang proporsional. Belajar, menekuni, dan memproses serta menekuninya secara professional.
Kalau pemerintah me-negasi, tak menghargai, dan mengecilkan bahwa itu cara remeh dalam mencari nafkah, tidak apa. Kita bisa menanggapi seperti sopir taksi asal Indonesia yang 20 tahun tinggal di Jepang, dengan membalik jawabannya: Emang ada pemerintahan, di Indonesia?
Kayaknya sih ada, karena dulu ada yang nyebut hilirisasi-hilirisasi, mau mbukak 19 juta lapangan kerja. Sudah setahun lebih, yang diributin malah soal Pilpres 2029!
