LLINGKARMEDIA.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek digitalisasi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero) untuk periode 2018 hingga 2023. Pada Kamis (18/6/2026), lembaga antirasuah itu menjadwalkan pemeriksaan sejumlah saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pemeriksaan kali ini menghadirkan saksi dari kalangan swasta untuk mengungkap lebih jauh mekanisme proyek digitalisasi yang kini telah masuk tahap penyidikan.
Juru Bicara KPK, , membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Ia mengatakan bahwa penyidik masih terus mendalami sejumlah aspek penting dalam perkara yang diduga merugikan keuangan negara itu.
“Hari ini Kamis (18/6), KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait digitalisasi SPBU di PT Pertamina (Persero) tahun 2018 sampai 2023. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.
Kasus dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina diketahui telah memasuki tahap penyidikan sejak September 2024. Sejak saat itu, KPK mulai menelusuri sejumlah transaksi, proses pengadaan, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam pengondisian proyek.
Dalam pengembangannya, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka. Namun, hingga kini identitas seluruh tersangka belum diumumkan secara resmi kepada publik.
Salah satu nama yang sudah dipublikasikan adalah . Ia diduga memiliki peran penting dalam pelaksanaan proyek digitalisasi SPBU saat menjabat sebagai Direktur PT Pasifik Cipta Solusi.
Nama Elvizar bukan kali pertama muncul dalam perkara korupsi. Sebelumnya, ia juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan mesin electronic data capture (EDC) di untuk periode 2020 hingga 2024.
Keterlibatan Elvizar di dua perkara berbeda itu kini menjadi perhatian penyidik karena diduga menunjukkan pola permainan dalam pengadaan sistem digital di perusahaan pelat merah.
Dalam kasus digitalisasi SPBU ini, KPK tengah mendalami sejumlah komponen utama proyek. Salah satunya adalah pengadaan sistem monitoring volume bahan bakar minyak atau automatic tank gauge (ATG), yang seharusnya berfungsi untuk memantau stok BBM secara real-time di setiap SPBU.
Selain itu, penyidik juga menelusuri pengadaan mesin EDC yang digunakan untuk sistem pembayaran non-tunai dan integrasi data transaksi penjualan BBM.
KPK menduga terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan dua perangkat tersebut, baik dari sisi perencanaan, pemilihan vendor, hingga dugaan mark-up anggaran.
Tak hanya itu, aliran dana yang diduga terkait dengan proyek ini juga menjadi fokus utama penyidikan. Penyidik tengah menelusuri kemungkinan adanya fee atau komisi ilegal yang mengalir kepada pihak tertentu.
Untuk memastikan besaran kerugian negara, KPK bekerja sama dengan dalam melakukan audit investigatif.
Kerja sama dengan BPK dinilai penting agar penyidik memiliki dasar yang kuat dalam mengungkap nilai kerugian negara serta menentukan konstruksi hukum dalam perkara tersebut.
Proyek digitalisasi SPBU sendiri merupakan bagian dari transformasi digital yang dijalankan bersama .
Program ini dirancang untuk menghadirkan sistem digital terpadu di SPBU, mulai dari pemantauan stok BBM, sistem pembayaran elektronik, hingga distribusi BBM subsidi agar lebih transparan dan tepat sasaran.
Melalui sistem digital itu, Pertamina diharapkan dapat memantau secara langsung distribusi bahan bakar di seluruh Indonesia, termasuk mengurangi potensi kebocoran distribusi BBM bersubsidi.
Namun dalam praktiknya, proyek yang semestinya mendukung efisiensi dan transparansi tersebut justru diduga menjadi celah praktik korupsi.
KPK menegaskan penyidikan akan terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara ini. Pemeriksaan saksi-saksi dari pihak swasta maupun internal perusahaan akan terus dilakukan guna mengungkap secara utuh konstruksi kasus.
Lembaga antirasuah itu juga meminta seluruh pihak yang dipanggil sebagai saksi untuk bersikap kooperatif agar proses penegakan hukum berjalan efektif.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyangkut proyek strategis nasional di sektor energi, yang seharusnya mendukung transparansi distribusi BBM dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan terus bergulirnya proses penyidikan, publik kini menunggu langkah lanjutan KPK dalam mengungkap siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi proyek digitalisasi SPBU Pertamina tersebut.
