LINGKARMEDIA.COM – Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, dan Media Informasi – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP PPMI SPSI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VIII di Hotel Fim by Zigna, Kota Surakarta, Jawa Tengah, pada Sabtu (1/8/2026). Forum tertinggi organisasi yang berlangsung setiap lima tahun sekali ini akan menjadi momentum penting untuk menentukan arah perjuangan organisasi sekaligus merumuskan strategi menghadapi perubahan dunia kerja di sektor media, percetakan, dan penerbitan.
Sekitar 300 peserta yang merupakan delegasi dari berbagai daerah di Indonesia dijadwalkan menghadiri Munas VIII. Kegiatan dimulai pukul 14.00 WIB dengan agenda pembukaan yang direncanakan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, pimpinan organisasi pekerja, kalangan dunia usaha, hingga perwakilan organisasi internasional.
Musyawarah Nasional merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan FSP PPMI SPSI. Selain mengevaluasi perjalanan organisasi selama lima tahun terakhir, Munas juga menjadi wadah untuk menyusun program kerja baru, menetapkan kebijakan strategis, serta memilih kepengurusan yang akan memimpin organisasi pada periode berikutnya.
Ketua Umum FSP PPMI SPSI, Arnod Sihite, mengatakan Munas VIII memiliki arti penting bagi organisasi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pekerja, mulai dari perkembangan teknologi digital, perubahan pola industri media, hingga dinamika regulasi ketenagakerjaan di Indonesia.
Menurutnya, forum tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyamakan visi seluruh pengurus dan anggota dalam memperjuangkan hak-hak pekerja selama lima tahun ke depan.
“Musyawarah Nasional ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat soliditas organisasi sekaligus merumuskan langkah perjuangan yang relevan dengan perkembangan dunia industri dan ketenagakerjaan saat ini,” ujar Arnod.
Pembukaan Munas VIII dijadwalkan dilakukan oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, Prof. Ir. Yassierli. Kehadiran Menteri Ketenagakerjaan diharapkan menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan hubungan industrial yang harmonis antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah.
Selain Menteri Ketenagakerjaan, acara pembukaan juga akan dihadiri Ketua Umum KSPSI Yorrys Raweyai. Turut hadir pula para presiden dan ketua umum konfederasi serta federasi serikat pekerja di Indonesia, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, perwakilan sejumlah kementerian, Wali Kota Surakarta, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), hingga perwakilan International Labour Organization (ILO) Jakarta.
Tidak hanya menghadiri pembukaan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI juga dijadwalkan mengikuti dialog dan diskusi interaktif bersama para tokoh buruh serta pimpinan serikat pekerja dari berbagai daerah. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi yang konstruktif untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan nasional, termasuk tantangan yang dihadapi pekerja di tengah transformasi industri.
Berbagai isu strategis diperkirakan akan menjadi pembahasan dalam dialog tersebut, mulai dari peningkatan kesejahteraan pekerja, perlindungan hak-hak buruh, penguatan sistem jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga penyesuaian kebijakan menghadapi perkembangan teknologi digital dan otomatisasi di berbagai sektor industri.
Rangkaian kegiatan Munas VIII tidak hanya berfokus pada sidang organisasi. Sebelum pelaksanaan forum utama, peserta dijadwalkan melakukan kunjungan ke perusahaan anggota FSP PPMI SPSI, yakni PT Solo Murni (Tiga Serangkai), serta melakukan silaturahmi dengan Wali Kota Surakarta dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Surakarta.
Dalam rangkaian acara tersebut juga akan diselenggarakan sejumlah sesi pemaparan dari berbagai lembaga pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Digital akan menyampaikan perkembangan kebijakan di bidang transformasi digital, sementara Kementerian Hak Asasi Manusia akan memaparkan perlindungan hak-hak pekerja dalam perspektif HAM.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan juga akan memberikan penjelasan mengenai berbagai program perlindungan sosial bagi pekerja, termasuk peningkatan layanan dan manfaat yang dapat diakses oleh para anggota serikat pekerja.
Ketua Panitia Munas VIII FSP PPMI SPSI, Wahyu Rahadi, yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD KSPSI Jawa Tengah, mengatakan kehadiran berbagai unsur pemerintah, organisasi pekerja, organisasi internasional, dan kalangan pengusaha diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.
Menurutnya, tantangan dunia kerja saat ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, serikat pekerja, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan ketenagakerjaan mampu memberikan perlindungan sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Ia menambahkan, Munas VIII juga diharapkan melahirkan berbagai rekomendasi strategis yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan nasional, terutama terkait peningkatan kesejahteraan pekerja, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kompetensi tenaga kerja, serta kesiapan menghadapi perubahan dunia kerja akibat digitalisasi.
Dengan kehadiran Menteri Ketenagakerjaan RI beserta jajaran Kementerian Ketenagakerjaan, Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, pimpinan konfederasi dan federasi serikat pekerja, serta sejumlah tokoh nasional lainnya, Munas VIII FSP PPMI SPSI diproyeksikan menjadi forum strategis yang tidak hanya menentukan arah organisasi untuk lima tahun mendatang, tetapi juga menjadi ruang dialog nasional dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan di Indonesia.
Panitia juga mengundang insan pers, baik media elektronik, televisi, media cetak, maupun media daring, untuk menghadiri dan meliput seluruh rangkaian pembukaan Musyawarah Nasional VIII FSP PPMI SPSI di Kota Surakarta. Diharapkan, melalui publikasi yang luas, hasil-hasil Munas dapat diketahui masyarakat sekaligus mendorong lahirnya kebijakan ketenagakerjaan yang semakin berpihak kepada pekerja dan mampu menjawab tantangan dunia kerja di masa depan.
