Hong Kong, lingkarmedia.com – Laporan Human Right Watch 2010 buruh migran dan keluarganya didera penghisapan, Kekerasan dan terbatasnya akses keadilan.
Pemantauan dari pihak ketiga yang independen.
Amerika Serikat – Peraturan tenaga kerja Amerika tidak memberikan perlindungan yang setara kepada anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan dibanding dengan anak-anak yang bekerja di sektor lain. Akibatnya, anak-anak yang bekerja di sektor perkebunan rentan terhadap pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan pendidikan mereka.
Zambia – Tahanan imigrasi sering ditahan dalam jangka waktu lama dan kadang-kadang berada dalam keadaan yang mengancam keselamatan. Hanya 38 persen dari semua yang telah diwawancarai oleh Human Rights Watch dan organisasi mitra kami, yang berhasil mencapai petugas pengadilan atau hakim.
Tuntutan terkait perlindungan buruh migran dan anggota keluarganya masih tetap sama:
Memberikan jaminan bahwa kebijakan keimigrasian dan perburuhan dirancang untuk memfasilitasi migrasi yang tercatat dan tidak secara sengaja menganaktirikan mereka yang tidak memiliki dokumen resmi;
Memperbaiki peraturan perburuhan dengan memberikan perlindungan menyeluruh kepada sektor pekerjaan, yang tidak diatur dan didominasi buruh migran, termasuk pekerja rumah tangga dan perkebunan;
Menciptakan mekanisme pemantauan dan pelaporan yang efektif termasuk layanan penterjemah, melakukan penyidikan serius atas laporan penganiayaan tanpa memperhatikan status keimigrasian seseorang dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan sengketa ketenagakerjaan serta peradilan kriminal dengan tepat waktu;
Menciptakan standar baku untuk mengatur kondisi karantina termasuk akses kepada layanan pengobatan dan memperketat pengawasan guna mencegah dan menangani penganiayaan;
Melakukan kajian independen terhadap peraturan deportasi dan menjamin mereka yang terkena peraturan pemulangan paksa tetap memiliki hak untuk banding yang didasari oleh penilaian individu tanpa memperhatikan latar belakang etnik dan kewarganegaraan;
Mengembangkan strategi nasional yang menyeluruh dan mempererat kerjasama internasional guna menanggulangi perdagangan manusia, termasuk menyediakan akses pelayanan dan rehabilitasi kepada para korban.
